AktualInvestigsi

Depok – AktualInvestigasi.Com| Detasemen Turangga Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korps Sabhara Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri melaksanakan kegiatan sosial bertajuk "Jumat Berkah" di Jalan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Jumat, 21 November 2025, pukul 07.00 WIB.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri dan upaya untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya di hari yang penuh berkah.

Kegiatan "Jumat Berkah" ini melibatkan sejumlah personel Polri dari Den Turangga, dipimpin oleh Kompol Kadarman, dengan personel inti Iptu Sugiono, Ipda Wahyu Jati, Brigadir Aditya, Briptu Gladis, Bripda Dinda, Bripda Gagah, Bripda Faisal, dan  Bripda Said.

Didkung oleh Bripka Topik (Kelengkapan), Bambang W (Groming), dan Briptu Eka M (Koordinasi Makanan).

Uniknya, kegiatan ini juga turut melibatkan Satwa Turangga yang menjadi bagian dari Ditpolsatwa, yaitu satwa kuda, Wulinda dan Silke

Kehadiran Satwa Turangga tidak hanya untuk pengamanan, tetapi juga menjadi daya tarik dan sarana edukasi bagi masyarakat setempat.

Kegiatan pembagian "Jumat Berkah" berupa makanan atau bantuan lainnya berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Personel Den Turangga berhasil berinteraksi langsung dengan warga, menyalurkan bantuan, serta menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

"Kegiatan Jumat Berkah ini rutin kami laksanakan sebagai komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan berbagi kebaikan. Kehadiran Satwa Turangga juga menjadi simbol kedekatan kami dengan warga Depok," ujar Kompol Kadarman, Koordinator kegiatan. (***)

Red

Jakarta, |AktualInvestigasi.Com | Dr Fri Hartono, SH, MH Sosok Jaksa Ahli Madya,Golongan IV-D 

merupakan seorang jaksa yang berkarir cukup cemerlang. Puluhan tahun mengabdi di Korps Adhyaksa, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Ia yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 19 Nopember 1967 ini merupakan Jaksa yang sederhana, pekerja keras dan pantang mundur.

Ia merupakan anak dari   Purnawirawan Polri, yakni Almarhum ayahnya merupakan Komisaris Pol Purn  Ahmad Barup Kasim dan Ibunya Bernama Surmiyati yang berasal dari Lahat, Sumatera Selatan.

Dr Fri Hartono, memulai karir dikejaksaan pada tahun 1993 sebagai CPNS di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan. Dan pada tahun 1994 Dr Fri Hartono diangkat menjadi PNS di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1995 diangkat menjadi Kasubsi Poa dan Cekal Asisten Kejati Sumatera Selatan. Setelah menjabat selama 3 tahun, pada tahun 1997/1998 Dr Fri Hartono Mengikuti Pendidikan Jaksa dan ditempatkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Lalu pada tahun 1999 Fri Hartono Diangkat Menjadi Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Asispissus Kejati Sumatera Selatan. 

Setahun menjabat sebagai Kasubsi Penyidikan Tipikor, kemudian Dr Fri Hartono dipromosikan  menjadi Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Muara Dua Sumatera Selatan. 

Tidak lama setelah menjabat sebagai Kepala Cabang Kejari Muara Dua,  lalu Dipromosikan Sebagai Aspidum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kurang lebih satu tahun menjabat, pada tahun 2003 Dr Fri Hartono dipindah tugaskan ke Kejari Palembang menjadi Kasi Pidum.

Kemudian, yakni pada 2004 Dr Fri Hartono SH,MH, menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim. Dan pada saat itu menjadikannya sebagai Kajari Termuda Se - Indonesia, dengan masa kerja 10 tahun, Ia  Dr Fri Hartono sudah mampu menahkodai Kejaksaan Negeri Muara Enim yang pada saat itu mempunyai dua kantor cabang Kejaksaan, diantaranya cabang Kejaksaan Prabumulih dan Pendopo.

   Profil Pendidikan:

• Dr. Fri Hartono S,H.,M,H, Ia mengenyam pendidikan sekolah menengahnya di Palembang yang Merupakan  Alumni  SMA XAVERIUS II ini melanjutkan Pendidikannya padaProgram S1 di UMP Palembang, Magister/ S2 di Universita 17 Agustus 1945, dan S3 di Universitas Sultan Agung Semarang, dengan disertasi keahlian mengenai Tindak Pidana Perdangan Orang (TTPO).

Karier dan Jabatan :

Adapun jabatan yang pernah diemban oleh sosok Dr.Fri Hartono,SH.,SM, Diantaranya pernah menjabat sebagai:

• Kepala Kejaksaan  Mura Enim Sumatera Selatan

• Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong Kalimatan Timur

• Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kepulauan Bangka Belitung

• Kasubdit Penyidikan HAM dan Tipidsus Direktorat Penyidikan Jam Pidsus

• Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

• Inspetur Muda Pidum dan Datum Inspertur II Jamwa

• Asisten Tindak Pidana Umum Pada Kejati Sulawesi Selatan

• Kabid Program pada Pusdiklat Mapim Badiklat Kejaksaan Agung RI

• Kasubdit Keuangan dan Kekayaan Negara Direltorat C Jam Intelijen Kejagung RI

• Kasubdit Penuntutan Tindak Pidana Lintas Negara Jampidum Kejaksaan Agung RI

• Wisesa Utama pada Wantamnas RI

• Jaksa Ahli Utama Pada Direktorat C Jampidum

• Widiswara Pada Badandiklat Kejaksaan Agung RI.

Selain menjadi Anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Dr, Fri Hartono,SH,MH, pada saat ini juga sebagai Penasehat Angkatan PPJ 97/98, yang satu angkatan dengan Jaksa Agung Intelijen (Jam Intel) Reda mantovani dan Jaksa Agung Pengawasan (Jam Was) Rudi Margono, yang sebelumnya Dr Fri Hartono adalah pemerkasa dan pencetus alumni jaksa angkatan 1997/1998, yang pada saat itu beliau sebagai Kajari Jakarta Barat tahun 2010.

Dr.Fri Hartono juga aktif disalah satu kegiatan organisasi Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri ) dengan jabatan sebagai Kabid Hukum dan Hak Azasi Manusia dan sebagai Pengurus pusat TP Sriwijaya sebagai Kabid Litbang Sriwijaya yang meliputi sumbagsel. Dan Ia juga Aktif di organisasi Mobil Jeep Land Cruiser wilayah sumatera selatan ,jabat sebagai Dewan Pembina.

Ia Dr. Fri Hartono juga merupakan Alumni Sespimnas Lan Angkatan 2010, Disamping Kesibukannya sebagai tenaga pengajar  tetap pada Program Pendidikan PKA dan PKP, di Kejaksaan Agung RI,  Dia juga aktif sebagai pengajar Bela Negara, Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Teroris. Dan masih banyak lagi mata pelajaran lainya yang diperuntukan untuk calon Jaksa dan Pejabat Eselon 3 dan 4. oleh karena itu, Dr Fri Hartono sosok pribadi yang baik, santun, murah senyum, dan ramah ini. Di Corp Adhyasa Kejaksaan Agung RI (Kejagung), Fri Haryono sangat familiar dan sosok yang sangat menyenangkan, baik didalam pergaulan dengan masyarakat maupun sebagai partner dalam pekerjaan.selain murah senyum dan dikenal sangat akrab dengan wartawan hukum yang sehari-harinya bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung RI. 

Dia juga sangat dikenal dekat oleh para Jaksa diseluruh indonesia. Dan disamping kesibukannya sebagai tenaga pengajar, Sosok Jaksa Utama Madya ini yang dikenal sangat ramah menjadi narasumber dan kuliah umum di berbagai perguruan tinggi di indonesia yang berkenaan dengan TPPO, Terotis dan Tindak Pidana Korupsi.

   Misi Dr. Fri Hartono

•  Dia, Dr Fri Hartono akan  selalu memberikan pengalaman yang baik kepada Junior - Juniornya untuk jangan pernah menyerah dalam melaksanakan kebaikan Dengan pengalamanya selama 30 tahun, Dr Fri Hartono telah memberikan banyak bekal kepada para Junior- junior Jaksa dan juga terhadap pegawai Kejaksaan RI.

Dr Fri Harono Juga Mengatakan, Semoga dengan umur ke -80 tahun  Kejaksaan  semakin maju dan selalu bisa diandalkan oleh masyarakat serta dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan tetap menjadi jaksa yang mengayomi dan melayani masyarakat."

(Red)

Jakarta |AktualInvestigasi.Com | Profesi advokat di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan serta memberikan pelayanan hukum yang adil dan berkualitas bagi masyarakat. 

Di tengah dinamika perkembangan hukum dan organisasi advokat di tanah air, Perkumpulan Penasehat Hukum Bumi Pertiwi (PHBP) sebagai organisasi advokat yang sah dan berdiri kokoh berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketua Umum PHBP, H. Yana Sukma Permana, menegaskan bahwa PHBP berkomitmen untuk berintegritas tinggi dan profesionalisme yang tidak diragukan. PHBP mengedepankan nilai-nilai luhur sebagai fondasi dalam setiap pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mendorong pengembangan hukum di Indonesia guna menyongsong tata kelola hukum yang modern dan berkeadilan.

“PHBP hadir tidak hanya sebagai wadah organisasi, namun lebih jauh sebagai agen perubahan yang aktif berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum nasional. Kami bertekad memberikan pelayanan hukum terbaik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjalankan peran sebagai mitra strategis bagi penegak hukum dan lembaga terkait,” ungkap H. Yana Sukma Permana.

Dalam menjalankan fungsinya, PHBP berpegang pada kode etik dan peraturan yang berlaku serta senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama organisasi advokat lainnya. PHBP memandang pluralitas dan keberagaman organisasi advokat sebagai kekayaan yang memperkuat profesi ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, PHBP tetap rendah hati namun berdiri teguh dengan wibawa untuk menjadi organisasi yang membawa kualitas advokat Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Melalui pendekatan yang profesional dan penuh tanggung jawab, PHBP berharap dapat turut memberikan kontribusi signifikan dalam pembaharuan dan pengembangan hukum di Indonesia, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan landasan Pancasila dan konstitusi negara, Perkumpulan Penasehat Hukum Bumi Pertiwi (PHBP) siap melangkah bersama seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik terbaik.

Red

Jakarta | AktualInvestigasi.com | Rencana eksekusi pengosongan bidang tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 15, Menteng, Jakarta Pusat, batal dilaksanakan pada Rabu 29 Oktober 2025. Pembatalan itu diduga dipicu oleh surat dari kuasa hukum pihak termohon eksekusi yang meminta kepolisian tidak memberikan bantuan pengamanan.

Kuasa hukum pemohon eksekusi, Purnama Sutanto, SH, menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi seharusnya dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 90/2017.Eks jo. 495/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. 511/PDT/2015/PT.DKI jo. 1782 K/Pdt/2016 jo. 57 PK/PDT/2018 jo. 643 PK/PDT/2019 tertanggal 18 Juli 2023.

“Objek yang akan dieksekusi adalah tanah dan bangunan seluas 687 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 431/Gondangdia atas nama Noraini Bawazier,” ujar Purnama kepada wartawan saat akan sidang PN Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Namun sebelum pelaksanaan, kuasa hukum Noraini, Srie Melyani, SH, melayangkan surat resmi kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat bernomor A-SM040/X/YA/2015, yang berisi permohonan agar polisi tidak memberikan bantuan pengamanan terhadap eksekusi tersebut.

Dalam suratnya, Srie beralasan perkara yang menjadi dasar eksekusi bukan sengketa hak, melainkan gugatan “ingin membeli” dari penggugat terhadap tanah milik kliennya. “Penggugat bukan pemilik, dan dalam amar putusan juga tidak dinyatakan sebagai pemilik. Karena itu, ia tidak memiliki legal standing dalam perkara ini,” tulisnya.

Srie juga menyinggung bahwa putusan perkara tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada Agustus 2024. Dalam rapat itu, Komisi III disebut menyimpulkan bahwa putusan dimaksud bersifat non-executable karena bertentangan dengan hak kepemilikan sah Noraini Bawazier.

Akibat adanya surat tersebut, pelaksanaan eksekusi akhirnya ditunda.

“Eksekusi gagal karena adanya dugaan surat pengacara. Ini preseden buruk bagi penegakan hukum karena efeknya personal,” kata Purnama. Ia menilai tindakan itu berpotensi menurunkan wibawa lembaga peradilan.

“Jika setiap pihak bisa membatalkan putusan pengadilan hanya dengan surat permohonan, ini akan menjadi contoh buruk bagi kepastian hukum di Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Purnama mengingatkan, penundaan eksekusi seharusnya juga mempertimbangkan arahan Presiden Republik Indonesia kepada aparat penegak hukum agar menegakkan hukum secara berkeadilan, di antaranya:

1. Larangan mengkriminalisasi rakyat kecil dan mencari-cari kesalahan;

2. Penghentian praktik mencari-cari masalah dalam penegakan hukum;

3. Penegakan hukum dengan hati nurani, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas;

4. Perlindungan terhadap rakyat lemah; dan

5. Evaluasi internal agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Penegakan hukum harus dilakukan dengan keadilan, hati nurani, dan berorientasi pada kemanusiaan,” kutip Purnama.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon lainnya, Hendri Donal, SH, menegaskan bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Setiap putusan pengadilan yang sudah inkracht dan tidak dijalankan secara sukarela dapat dieksekusi secara paksa. Dalam hal ini, pengadilan meminta bantuan pengamanan kepada kepolisian, dan polisi wajib memberikan dukungan tersebut demi kepastian hukum,” ujarnya.

Menurut Hendri, alasan kepolisian menunda pengamanan  diduga merujuk pada surat kuasa hukum pihak termohon merupakan pelanggaran terhadap aturan main.

“Jika benar demikian, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi, yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Hendri juga menilai penggunaan hasil RDPU DPR sebagai dasar penundaan eksekusi adalah bentuk kekeliruan. “DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengekseminasi atau menilai putusan pengadilan. Itu sudah di luar fungsi dan kewenangannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, tugas penegakan hukum, termasuk pelaksanaan eksekusi, berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri.

“Apapun alasannya, hukum harus ditegakkan demi menjamin kepastian hukum. Meskipun bumi dan langit bersatu, hukum tetap harus ditegakkan,” pungkas Hendri.

Peristiwa di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 15, Menteng, kini menjadi perhatian publik dan praktisi hukum. Kasus ini memunculkan perdebatan: apakah aparat penegak hukum berhak menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya berdasarkan surat permohonan dan rekomendasi politik. (Redk)

Red

Dramaga |AktualInvestigasi.Com | Peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-80 di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, terasa istimewa. Upacara yang digelar pada Senin (10/11) di halaman kantor kecamatan bukan hanya menjadi seremoni khidmat, tetapi juga momentum untuk merayakan soliditas dan prestasi gemilang warga Dramaga.

Jajaran Forkopimcam Dramaga, para kepala desa, perwakilan UPT pendidikan, organisasi masyarakat, karang taruna, Pramuka, serta para pelajar tampak memenuhi lapangan, menunjukkan semangat kebangsaan yang membara. Camat Dramaga, Atep S. Sumaryo, mengungkapkan rasa bangganya atas kehadiran lengkap seluruh elemen masyarakat.

"Kehadiran Forkopimcam, kepala desa, perwakilan sekolah, ormas, dan masyarakat dalam upacara ini adalah bukti nyata soliditas kita," ujar Atep. Ia menambahkan, meski beberapa kepala desa berhalangan hadir karena mendampingi penerimaan penghargaan di tingkat kabupaten, hal itu justru menjadi bukti prestasi yang diraih warga Dramaga.

Salah satu momen membanggakan adalah ketika pengawas koperasi dari Desa Dramaga menerima penghargaan sebagai Insan Koperasi Terbaik Kabupaten Bogor dari Bupati. Atep juga memberikan apresiasi khusus kepada para pelajar dan peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) yang telah mengharumkan nama Dramaga di tingkat kabupaten.

"Anak-anak muda Dramaga telah menunjukkan kemampuan luar biasa dengan meraih juara satu MTQ tingkat Kabupaten Bogor. Ini adalah prestasi yang membuka jalan bagi mereka untuk bersaing di tingkat provinsi," kata Atep dengan nada bangga. Selain itu, empat peserta lainnya juga berhasil meraih juara harapan, menandakan peningkatan kualitas yang signifikan.

Tak hanya di bidang keagamaan, prestasi gemilang juga diraih oleh para atlet silat Dramaga. Enam pendekar muda berhasil menjadi juara nasional, bahkan beberapa di antaranya mampu mempertahankan gelar juara selama dua tahun berturut-turut. "Kami akan segera beraudiensi dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor untuk memberikan apresiasi yang layak kepada para pahlawan olahraga ini," tegas Atep.

Dalam pidatonya, Camat Atep menekankan bahwa semangat kepahlawanan tidak hanya terbatas pada perjuangan fisik di masa lalu. Setiap warga dapat menjadi pahlawan di era modern dengan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. "Kita bisa menjadi pahlawan dengan bekerja keras, mengabdi, dan menjaga lingkungan. Program Forkopimcam Jumsih Kadesa dan Apel Kadesa adalah contoh nyata bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat gotong royong dan nasionalisme," jelasnya.

Peringatan Hari Pahlawan di Dramaga ditutup dengan doa bersama untuk arwah para pahlawan bangsa. Semangat untuk meneruskan perjuangan mereka melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor terus digelorakan, menjadikan Dramaga sebagai contoh inspiratif bagi daerah lain.

Rangga Gumilar 

Rilis Pers

Jakarta | AktualInvestigasi.Com | 29 Oktober 2025 Perkumpulan Penasehat Hukum Bumi Pertiwi (PHBP) sukses menggelar pengambilan sumpah/janji advokat bagi anggota yang telah memenuhi persyaratan, bertempat di Pengadilan Tinggi Jakarta. 

Acara berjalan dengan tertib, khidmat, dan penuh wibawa, dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Ketua Umum PHBP menyampaikan rasa syukur atas kelancaran acara serta apresiasi kepada Pengadilan Tinggi Jakarta atas dukungan dan kerjasamanya. 

Ia menegaskan bahwa pengambilan sumpah ini mengukuhkan nama baik dan wibawa PHBP sebagai organisasi advokat profesional. Seluruh anggota yang diambil sumpah telah melewati prosedur dan persyaratan ketat, termasuk telah menyandang gelar Sarjana Hukum minimal dua tahun, diklat profesi advokat, lulus ujian khusus profesi advokat serta melaksanakan magang/praktik hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia (YLBHK-CKI) atau lainnya selama dua tahun atau lebih di bawah bimbingan senior agar mampu mengaplikasikan ilmu secara nyata dan bertanggung jawab.

 Ketua Umum PHBP berharap para advokat baru dapat memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat serta berkontribusi aktif dalam penegakan hukum yang adil dan berkeadaban di Indonesia.

Jakarta,29 Oktober 2025

Perkumpulan Penasehat Hukum Bumi Pertiwi (PHBP)

Karanganyar |AktualInvestigasi Com | Kabupaten Karanganyar menjadi tuan rumah kunjungan kerja sejumlah pejabat tinggi negara, yakni Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, S.E. (Titiek Soeharto), Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., serta Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari.

Kunjungan yang berlangsung pada Jumat (7/11) pukul 08.57 hingga 10.35 WIB ini bertujuan meninjau langsung sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pelatihan yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Rombongan pejabat tinggi tersebut disambut hangat oleh Bupati Karanganyar H. Rober Christanto, S.E., M.M., Kapolres Karanganyar AKBP Dr. Hadi Kristanto, S.I.K., M.Si., Dandim 0727/Karanganyar Letkol Inf Dhanang Prasetyo Kurniawan, S.H., M.H., serta jajaran Forkopimda dan pengurus Bhayangkari setempat.

Tinjauan ke SMP Kemala Bhayangkari dan SPPG Kemala Bhayangkari

Kunjungan dimulai dengan peninjauan ke SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar di Desa Jati, Kecamatan Jaten. Di lokasi ini, Ketua Komisi IV DPR RI bersama Kapolri dan Ketua Umum Bhayangkari meninjau langsung fasilitas ruang kelas dan laboratorium yang baru mendapat bantuan peralatan dari Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan agenda ke Sentra Pelatihan dan Produksi Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari di Lingkungan Kauman Badran Asri, Kelurahan Cangaan, Karanganyar. Di tempat ini, mereka meninjau aktivitas pelatihan, pengelolaan dapur gizi, dan proses produksi makanan bergizi yang dikelola oleh relawan Bhayangkari dan tenaga pendukung SPPG.

Apresiasi Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR RI

Dalam konferensi pers yang digelar seusai peninjauan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan Bhayangkari yang dinilai berjalan baik dan sesuai standar operasional.

> “Kami bersama Ketua Komisi IV DPR RI telah melakukan pengecekan di SMP dan SPPG Kemala Bhayangkari. Terima kasih kami sampaikan atas bantuan Presiden untuk fasilitas ruang kelas dan laboratorium. Pengelolaan di SPPG pun sangat baik, bersih, dan sesuai SOP,” ujar Kapolri.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai terobosan yang dilakukan Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari merupakan langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan gizi masyarakat.

> “Kami melihat langsung bagaimana Polri dan Bhayangkari berinovasi melalui pendidikan dan pelatihan gizi. Meski bukan program pemerintah, namun inisiatif ini sangat luar biasa. Kami berharap SPPG di daerah lain dapat mencontoh pengelolaan seperti di Karanganyar,” tutur Titiek Soeharto.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI juga berkesempatan mencicipi hasil olahan nasi goreng produksi SPPG yang disebutnya memiliki cita rasa lezat dan higienis.

Penyerahan Tali Asih dan Dukungan bagi Relawan

Sebagai bentuk perhatian, Kapolri menyerahkan Kartu BPJS, Buku Rekening, Virtual Account Gaji Bank Mandiri, serta tali asih kepada para relawan SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi para relawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik dalam program peningkatan gizi masyarakat.

Pengamanan dan Sinergi Forkopimda

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib dengan pengamanan ketat di bawah pimpinan Kapolres Karanganyar AKBP Dr. Hadi Kristanto, S.I.K., M.Si., melibatkan 169 personel gabungan dari unsur TNI-Polri dan instansi terkait.

Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol sinergi antara DPR RI, TNI-Polri, Pemerintah Daerah, serta Yayasan Bhayangkari dalam memperkuat komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar ( Dawam)

Siantar |AktualInvestigasi.com | KBO Satuan Samapta IPTU Pitra Jaya SP SH didampingi Kanit Dalmas 2 IPDA Rudi Nasution, mewakili Kapolres Siantar AKBP Sah Udur T M Sitinjak SH SIK MH, hadiri penutupan Turnamen Futsal antar Remaja Masjid “FORKOREM CUP 2025 Jilid III”.

Kegiatan yang berlangsung di GOR Merdeka Mall, Jalan Merdeka, Kota Siantar,  Kamis malam (6/11/2025) sekira pukul 21.30 WIB.

“Kita melihat bagaimana tingginya antusias anak-anak muda Siantar khususnya remaja yang mengikuti FORKOREM CUP 2025 Jilid III,” kata KBO Satuan Samapta IPTU Pitra Jaya SP SH, Jumat (7/11/2025).

Sedangkan Turnamen Futsal antar Remaja Masjid “FORKOREM CUP 2025 Jilid III dengan Ketua Panitia Raffi Rizaldi itu, menurut IPTU Pitra Jaya sangat positif karena dapat mengantisipasi kenakalan remaja sekaligus memupuk bakat-bakat muda remaja di bidang bultangkis.

“Semoga ke depannya berkelanjutan  dan ditingkatkan,” katanya yang juga turut mengalungkan medali kepada para juara.

Penutupan Turnamen Futsal antar Remaja Masjid “FORKOREM CUP 2025 Jilid III  itu juga dihadiri  mewakili Walikota Siantar, Hamzah Fanshuri Damanik  Koordinator FORKOREM Rizky R  Chaniago SIP.

Sedangkan hasil  “FORKOREM CUP 2025 Jilid III, Juara I: GERTAQ dari Masjid Attaqwa Sumber Jaya, Juara II, RMU dari Masjid Ubudiyah Jalan Teratai, Juara III ARMALIN dari Masjid Al-Amin Jalan Perbatasan dan Juara IV REMIHSAN dari Masjid Al-Ihsan Jalan Rajawali.***

Red

Bogor, | AktualInvestigasi.com |Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)  bekerja sama dengan Kepolisian Federal Australia menyelenggarakan  Pelatihan  Regional People Smuggling Investigation Workshops dan pembekalan mengenai tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara (TPPM). 

Diklatsusjatrans yang diselenggarakan di hotel Santika Bogor, Jawa Barat berlangsung  mulai tangal 28 sampai 31 oktober 2025  menghadirkan pakar hukum pidana dari Kejaksaan Agung RI.” (31/10/25).

Jaksa Ahli Utama pada Jam Pidum Dr. Fri Hartono, SH, MH, yang bertindak sebagai Pemberi Pembekalan tentang tindak

Pidana penyelundupan  manusia kepada 24 peserta ,

yang terdiri dari Pinyidik Mabes Polri, Pinyidik Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Metro Jaya dan Pejabat Imigrasi Yang hadir dalam menentukan undang undang imigrasi tentang tindak pidana penyelundupan manusia. 

Dalam paparannya Dr. fri hartono, memaparkan tentang tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) kepada para penyidik polri dan imigrasi, yaitu

berkaitan dengan negara Indonesia dan Australia, menjadi ajang penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman  mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). diharapkan para penyidik lebih memahami ketentuan undang undang  tentang imigrasi, Khususnya penerapan Pasal 120 dan dikaitkan dengan undang undang KUHP nasional,dan penetapan Pasal 457 KUHP yang baru. dan diharapkan penyidik polri dan imigrasi harus bersenergi dalam menangani kasus tindak penyelundupan orang, yang berurusan dengan Tindak Pidana Perdangan Manusia (TPPM), Untuk itu, kita harus bersenergi,” ujar Fri Hartono.

Dr. fri hartono, yang juga Jaksa Ahli Utama pada Jampidum serta Widyaswara pada Badan Diklat. selain memberi pembekalan. Ia Juga

Berharapkan para perserta dapat lebih memahami fungsi dan kewenangan ,mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan serta nantinya perkara sampai dengan pengadilan.

Seperti kita ketahui perkara penyelundupan manusia ini atau yang lebih dikenal dengan human trafiking, yang melibatkan dua negara berbatasan, Indonesia dan Australia,"Ujarnya.

"Para narasumber serta role player oleh AFP dan JCLEC juga meberikan pembekalan kepada peserta, serta memaparkan tentang tindak pidana penyelundupan manusia, dan mendiskusikan metodologi yang digunakan oleh para pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), termasuk perekrutan, transportasi dan rute transit yang berpotensi digunakan oleh imigran gelap.

diharapkan pada para peserta agar dapat memahami betul terkait Tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) adalah kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Ini melibatkan tindakan membawa seseorang secara ilegal ke suatu negara atau keluar dari suatu negara untuk mendapatkan keuntungan, tanpa melalui prosedur imigrasi yang sah.”Pungkasnya.

Adapun Pelatihan dan pembekalan ini bertujuan memberikan pemahaman dan  kerjasama dengan Indonesian National Police (INP) Australian Federal Police (AFP) People Smuggling Cooperation Program (IAPSCP).

(Red)

MALANG | AktualInvestigasi.com |Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung pelaksanaan Apel Ojol Kamtibmas “Jogo Jatim Bersama Polda Jawa Timur” yang digelar di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jumat (31/10/2025).

Apel besar ini juga dihadiri oleh Forkopimda Jatim, Forkopimda Kabupaten Malang Raya, Kapolda Jatim,Irjen Pol Nanang Avianto dan Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Pasma Royce serta pejabat utama Mabes Polri dan pejabat utama Polda Jatim. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolri di Jawa Timur sekaligus menjadi wujud nyata sinergi antara Polri, khususnya Polda Jawa Timur, dengan komunitas ojek online (ojol) sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 4.450 hingga 5.000 pengemudi ojol dari berbagai aplikator seperti Grab, Gojek, Shopee, Maxim, dan InDrive, yang datang mewakili 23 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. 

Ribuan peserta tampak memenuhi lapangan apel dengan seragam khas aplikator masing-masing, menampilkan semangat kebersamaan dan komitmen tinggi untuk mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Sebagai simbol sinergi dan kemitraan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara langsung menyerahkan dan mengenakan rompi serta helm Ojol Kamtibmas kepada perwakilan pengemudi dari Grab, Gojek, Shopee, dan Maxim. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga memberikan piagam penghargaan kepada driver yang dinilai berperan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah Jawa Timur.

Selain itu, para pengemudi ojol membacakan Deklarasi Ojol Jawa Timur, yang berisi lima komitmen bersama:

1. Berkomitmen penuh mendukung dan bersinergi dengan kepolisian agar terwujud Jawa Timur yang aman dan kondusif.

2. Siap menjadi mitra Polri dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Jawa Timur.

3. Akan mematuhi peraturan lalu lintas demi mendukung keamanan dan ketertiban berlalu lintas.

4. Berkomitmen menjaga lingkungan, warga, serta menaati aturan dalam semangat Jogo Jawa Timur, demi Jatim yang aman, tertib, dan bermartabat.

5. Siap mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Dalam amanatnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut.

“Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan rekan-rekan semua dalam pelaksanaan Apel Ojol Kamtibmas yang mengusung tema Jogo Jatim Bersama Polda Jawa Timur yang diikuti oleh para pengemudi ojek online. Terima kasih, tadi saya juga sudah mendengarkan langsung deklarasi ojek online,” ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan pentingnya kolaborasi antara Polri dan komunitas ojek online dalam menjaga stabilitas keamanan, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk terus bersinergi antara Polri dan komunitas ojek online dalam menjaga keamanan serta mendukung pelancaran aktivitas ekonomi masyarakat demi kemajuan bangsa,” tegas Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa situasi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian menuntut seluruh pihak agar adaptif dan responsif dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. 

Ia juga menyinggung misi ASTA CITA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang diantaranya bertujuan meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Bapak Presiden menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku transportasi online, dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk diskon iuran jaminan sosial, bonus dari hasil kerja, serta regulasi baru yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pengemudi ojek online,” terang Jenderal Sigit.

Kapolri juga menyebut bahwa komunitas ojek online kini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional.

“Peran rekan-rekan ojol memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan UMKM nasional yang pada tahun 2025 menyumbang 61,9 persen dari PDB serta menyerap 119 juta tenaga kerja. Terima kasih kepada teman-teman komunitas ojol yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Kapolri.

Lebih lanjut Kapolri menilai, komunitas ojek online bukan hanya penyedia layanan transportasi, tetapi juga garda terdepan dalam memperkuat konektivitas sosial dan menjadi mitra Polri dalam pendekatan community policing.

“Rekan-rekan ojol dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, pionir pencegah kejahatan, dan sumber informasi bagi Polri tentang potensi gangguan keamanan di jalanan,” tambahnya.

Kapolri juga mengungkapkan bahwa Polri akan bekerja sama dengan aplikator transportasi online untuk mengintegrasikan sistem pelaporan cepat ke dalam aplikasi ojol.

“Kedepan, Polri akan bekerja sama dengan aplikator untuk memasang sistem keamanan, sehingga rekan-rekan ojol dapat segera menghubungi personel Polri atau kantor Polisi terdekat saat mengalami peristiwa atau tindak pidana,” jelas Kapolri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengapresiasi inovasi layanan seperti Ojolmart, bengkel, dan tempat singgah Ojol Kamtibmas, yang menjadi wadah kolaborasi antara Polri dan komunitas ojol.

“Tolong ini dikembangkan agar bisa benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh sahabat-sahabat komunitas ojol,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Kapolri menegaskan pentingnya sinergi antara seluruh elemen bangsa.

“Kekuatan sejati bangsa terletak pada sinergi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas keamanan menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045,” pungkas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain kegiatan apel utama, di area luar Stadion Gajayana juga disediakan berbagai layanan publik dan kegiatan sosial, di antaranya bhakti kesehatan gratis, Samsat dan SIM keliling, Gerai Ojol Kamtibmas Mart, Gerai Ojol Auto Kamtibmas, serta Gerai Pangan Murah (GPM) yang menyediakan beras SPHP bagi masyarakat.

Melalui kegiatan Apel Ojol Kamtibmas “Jogo Jatim”, Polri berharap kemitraan antara aparat kepolisian dan komunitas ojek online dapat terus terjalin erat, memperkuat ketahanan sosial, serta mendukung terciptanya Jawa Timur yang aman, tertib, dan bermartabat. (*)

Red