Raker DPD RI dan Mendagri Bahas Revisi RUU Otsus Papua. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Minta Pemekaran Provinsi Papua Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Papua

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Pemekaran Provinsi Papua harus berdasarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat Papua. Hal ini bertujuan agar pemekaran Provinsi Papua sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Papua, mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya, dan mempercepat pembangunan. Pemekaran Provinsi Papua ini merupakan salah satu poin strategis revisi perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang akan segera berakhir pada tahun 2021 ini.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri RI tentang revisi terbatas UU Otsus Papua (271). Rapat ini menghadirkan Jend. Pol (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Menteri Dalam Negeri RI beserta jajaranya. Rapat Kerja ini dipimpin oleh Fachrul Razi (Ketua), didampingi oleh Abdul Kholik (Wakil Ketua II), Fernando Sinaga (Wakil Ketua III), dan dihadiri anggota Komite I antara lain Filep Wamafma (Papua Barat), Otopipanus P. Tebay (Papua), Agustin Teras Narang (Kalteng), Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa (Sumbar), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), Husein Alting Sjah (Maluku Utara), Sabam Sirait (DKI Jakarta), Abaraham Liyanto (NTT), Maria Goreti (Kalbar), Badikenita Sitepu (Sumut), Dewa Putu Ardika (Sultra), Hudarni Rani (Babel), Abdul Rachman Thaha (Sulteng), Muhammad Idris (Kaltim), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri), Intsiawati Ayus (Riau), Jialyka Maharani (Sumsel), Ahmad Bastian (Lampung), dan Arya Wedakarna (Bali).

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sepakat bahwa revisi terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua harus memberikan prioritas pada afirmasi, perlindungan dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua.

Fachrul Razi menegaska bahwa Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sepakat bahwa bentuk dan pola pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan otonomi khusus perlu dipertegas didalam revisi terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

"Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyepakati perlunya kriteria yang jelas mengenai pemekaran Provinsi di Papua dalam revisi terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," jelas Fachrul Razi.

Dalam Rapat Kerja ini, sejumlah anggota Komite I menyampaikan masukannya terhadap draft revisi terbatas UU Otsus yang sudah ada tersebut. Diantaranya masukan dari Senator Filep Wamafma dan Senator Otopianus Tebay.

Dalam pandangan Senator Filep yang berasal dari Papua Barat menyatakan bahwa draft revisi UU Otsus belum memberikan gambaran mengenai kewenangan Pemerintah Papua, perlu dimasukan hal-hal yang bersifat organik dalam konsideran menimbang, dan meminta Pemerintah untuk merangkul semua pihak dalam pembahasan revisi UU Otsus ini, dan sebelum kebijakan pemekaran diimplementasikan perlu adanya dialog dengan berbagai pihak di Papua agar dapat diimplementasikan dengan baik.

“Jika tujuan revisi hanya untuk perpanjangan Dana Otsus, sekiranya masih banyak daerah-daerah lain yang juga membutuhkan pendanaan”, lanjutnya.

Sementara Senator Otopianus yang berasal dari Papua menyatakan agar pemekaran wilayah di Papua perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar pemekaran tersebut sesuai dengan harapan masyarakat Papua. Otopianus juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan informal di Papua khususnya bagi mereka-meraka yang pengangguran, didampingi, dan dibina sehingga mereka lebih mandiri. Penguatan bidang keagamaan yang diberikan tanggungjawabnya kepada APBN. Dan perlunya Pemerintah untuk perlu mempertimbangkan dengan seksama untuk menghidupkan Partai Politik Lokal sebagai identitas budaya OAP.

[nextpage title="Next"]

Sementara itu, Tito menjelaskan bahwa kebutuhan perpanjangan Dana Otsus sangat diperlukan dan merupakan masukan dari berbagai kalangan termasuk masyarakat Papua. Kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua, masih banyak yang tergolong kedalam daerah-daerah tertinggal, dengan wilayah yang luas tentu saja persoalan rentang kendali juga menjadi salah satu persoalan yang dapat diupayakan.

“Skenario pemekaran adalah untuk percepatan pembangunan di Papua”, sebagai contoh adalah Manokwari dan Sorong yang berkembang sangat cepat dengan adanya pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat.” Mendagri menegaskan.

Tito juga menambahkan bahwa, dalam rencana pemerkaran di Papua, Pemerintah telah melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua. Untuk saat ini usulan yang akan dimekarkan adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Pegunungan Tengah, dan Pemekaran Provinsi Papua tengah. Mekanisme Pemekaran juga diatur melalui persetujuan MRP dan DPRP.

Pemerintah menjamin keberpihakan kepada OAP benar-benar diwujudkan. Akan tetapi UU Otsus yang mengatur OAP juga terdegradasi oleh UU sektoral. Oleh karena itu, Pemerintah juga telah mengambil kebijakan dengan menurunkan standarisasi rekrutmen ASN dan peningkatan kualitas Pendidikan di Papua serta menggiatkan pendidikan vocational bagi OAP.

Rapat Kerja ini berakhir pada jam 13.30 dengan pembacaan rekomendasi oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. (*)

NUSANTARAEXPRESS, PONTIANAK - Pontianak, Rabu (27/1/21) - Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad meninjau pembangunan rumah susun (Rusun) di Komplek Asrama Hidayat, Jalan Gusti Hamzah, Pontianak Kota, Kota Pontianak.

Dalam peninjauan, orang nomor satu di Kodam XII/Tpr ini didampingi Kasdam XII/Tpr, Brigjen TNI Djaka Budhi Utama, Irdam XII/Tpr, Brigjen TNI Widhioseno dan Kapoksahli Pangdam XII/Tpr, Brigjen TNI Ita Jayadi.

Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad dalam kesempatan tersebut menerima paparan dari Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Kalbar Dirjen Kementerian PUPR Ir. Andy Suganda dilanjutkan meninjau pembangunan rumah susun.



Wakapendam XII/Tpr, Letkol Kav Edi Supriyadi saat memberikan keterangan mengatakan, peninjauan kali ini Pangdam XII/Tpr ingin melihat langsung progres pembangunan rumah susun.

"Pangdam berharap kepada pihak kontraktor untuk dapat menyelesaikan seluruh tahap pembangunan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan," kata Wakapendam.

Selanjutnya Wakapendam menjelaskan, pembangunan rumah susun ini merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini dalam tahap pembangunan terdiri dari 3 lantai dan kamar sebanyak 42 dengan tipe 36.



"Pembangunan rumah susun ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rumah prajurit di lingkungan Kodam XII/Tpr. Diharapkan dengan terpenuhinya perumahan dapat meningkatkan moriil bagi prajurit dan keluarganya," terang Letkol Kav Edi Supriyadi. (Pendam XII/Tpr)

NUSANTARAEXPRESS, BREBES - Curah hujan yang tinggi atau terus menerus yang mengguyur wilayah Desa Mlayang dan Desa Manggis, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menyebabkan putusnya jembatan penghubung kedua desa tersebut, yakni Jembatan Kalisalam (26/1).

Dijelaskan Danramil 10 Sirampog, Kodim 0713 Brebes melalui Peltu Sugiharto, Bati Tuud, bahwa kejadian di jembatan sepanjang 9 meter dengan lebar 3 meter itu terjadi sekitar pukul 14:00 WIB, akibat diguyur hujan mulai pukul 11.30- 15.00 WIB.

“Kondisi tanah di sekitar jembatan, sebelumnya memang sudah retak akibat tanah bergerak, hingga akhirnya ambrol pada Selasa siang kemarin. Pagi ini, bersama BPBD Kecamatan Bumiayu, Polri dan segenap komponen masyarakat kedua desa akan membuat jembatan darurat,” bebernya, Rabu (27/1/2021).

Ditambahkannya, untuk tanda-tanda peringatan dari bambu juga sudah dipasang agar tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas.

Sementara dari keterangan Kepala Desa Mlayang, Abdul Khafid, bahwa jembatan itu merupakan akses utama perekonomian warga antara Desa Mlayang ke Desa Manggis dan Desa Mendala.

[nextpage title="Next"]

“Saya selaku Kepala Desa Mlayang mohon bantuan kepada Pemda agar secepatnya memperbaiki jembatan yang terputus serta jalan-jalan yang rusak di Desa Mlayang karena merupakan wewenang Pemda,” pintanya.

Lanjutnya, untuk aktivitas warga saat ini harus memutar melewati jalan lain dengan jarak yang lebih jauh.



Diwaktu yang sama (26/1), talud tebing penahan jalan setinggi 4 meter di Dukuh Sambungregel, Desa Manggis, ambrol sepanjang 30 meter karena tanah juga labil akibat guyuran hujan. [Aan]

NUSANTARAEXPRESS, PAPUA - Banyak pihak menyesalkan bahkan mengutuk rasisme oleh Ambroncius Nababan terhadap Natalius Pigai, yang diekspose melalui akun Facebook pribadinya pada tanggal 21 Januari 2021 lalu. Berbagai elemen masyarakat termasuk para pemuka menyuarakan keprihatinannya.

Salah satunya datang dari Mgr. P.C. Mandagi, MSC., Uskup Agung Merauke. Selain mengutuk dengan keras, dirinya juga meminta agar Ambroncius Nababan untuk diproses hukum secara transparan, sehingga di masa akan datang, tidak ada lagi kasus rasisme di tanah air Indonesia ini terutama yang ditujukan kepada orang Papua.

Menurutnya dengan sikap dan perbuatan Ambroncius, pantaslah semua orang Papua tersinggung dan marah, namun kemarahan itu baiknya ditunjukkan bukan dengan melakukan aksi kekerasan.

“Saya percaya orang Papua khususnya di Papua Selatan tidak akan terpancing dengan melakukan kekerasan atas pelecehan ini. Orang Papua akan menunjukkan kedewasaan sebagai pribadi manusia dan sebagai umat beragama,” ucapnya.

Mgr. P.C. Mandagi MSC., juga mengajak kepada semua pihak sebagai sesama anak bangsa untuk saling menghargai dengan tidak merendahkan dan melecehkan derajat seseorang dari kelompok suku, agama dan ras lainnya.

[nextpage title="Next"]

“Kita ini semua umat manusia yang memiliki derajat tinggi dan sama dimata Tuhan, kita bukanlah hewan atau binatang yang tidak memiliki perasaan,” tegasnya.

Sebelumnya telah banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mengutuk perbuatan rasis Nababan ini, seperti yang dilakukan tokoh masyarakat dan komunitas Batak yang berada di Papua. Kerukunan Masyarakat Batak (KMB) di Yapen dalam pernyataan sikap kerasnya yang tertuang dalam pernyataan tertulis nomor:01/SP-KMB-YAPEN/I/2021 dan dibacakan Ketua KMB Gokman Simbolon, SH.

Selain mengutuk dan mengecam keras serta menyampaikan bahwa yang dilakukan tersebut adalah sikap pernyataan pribadi Nababan yang tidak mewakili sikap masyarakat Batak, komunitas ini juga meminta kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas serta memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menuntut Nababan agar memohon maaf kepada saudara Natalius Pigai dan Masyarakat Papua.

Pernyataan sikap keras mengutuk dan kecaman senada, juga dikeluarkan Kerukunan Masyarakat Batak di Nabire dan KMB di Numfor Supiori.

Semua pihak berharap, dengan kejadian ini kedamaian dan keamanan Papua dapat dijaga, untuk meneruskan pembangunan dan kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera.*

NUSANTARAEXPRESS, SURABAYA - Yayasan Hang Tuah dalam menyemarakan HUT nya yang ke-74 (25/01/21) menggelar Lomba Apresiasi Guru Paud Inspiratif yang di gelar secara Nasional dan terpusat di SMP Hang Tuah 6 excellent Juanda Sidoarjo.

Untuk kali pertama Yayasan Hang Tuah menjadi pelopor dalam menyasar kemampuan para guru Paud untuk mencurahkan ide , inovasi maupun gagasan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa meskipun dalam suasana pandemi covid-19 yang berkepanjangan dan belum tahu kapan akan berakhir.



Ketua Umum Yayasan Hang Tuah Laksda (Purn) Amri Husaini secara singkat menjelaskan bahwa Yayasan Hang Tuah sengaja mewadahi ide dan kreaktif para pendidik khususnya di tingkat Guru Paud. Melalui tema : “ Merdeka Belajar, Wujudkan Generasi Berkarkter Jiwa Bahari di Masa Pandemi Covid-19”, panita mengharapkan kepada seluruh peserta untuk memberikan ruang kreatifitas dan inovasi pendidik anak usia dini (PAUD) dalam pelaksanaan pembelajaran yang memupuk jiwa bahari pada anak usia dini, menambah masukan, contoh, dan ide model pembelajaran anak usia dini dalam mengembangkan karakter kebaharian, memberikan apresiasi guru yang memiliki kreatifitas dan inovasi pembelajaran dalam memupuk karakter kebaharian.

[nextpage title="Next"]



Lomba Apresiasi Guru Paud Inspiratif (AGI) Yayasan Hang Tuah secara Nasional di Gelar dengan metode online/ daring diikuti oleh Guru Paud dari kota Surabaya, Batuporon Madura, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Sampang, Bojonegoro, Nganjuk, Kudus, Blora , Tuban, Semarang, Yogyakarta, Bekasi, Jakarta, Bandung, Bengkulu, Tarakan, Banjarmasin, Kalteng, Kupang , Sorong, Kepulauan Riau, Bali, Palembang, Belawan, Medan dan Makasar. Seluruh peserta tergolong dalam 3 bagian antara lai dari Intern Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya 18 peserta, Cabang Perwakilan dari Luar Surabaya 12 peserta serta dari Umum ( peserta dari luar Yayasan Hang Tuah ) 31 peserta.

Ketua Panitia Lomba Apresiasi Guru Paud Inspiratif (AGI) Sriyantini, S.Pd yang kesehariannya selaku Kepala Sekolah (Kasadik TK 5) , memberikan apresiasi kepada 10 peserta yang lolos dalam babak final, mereka akan beradu ide dan gagasan bagaimana menjadi seorang guru Paud yang dapat menggairahkan peserta didik selama pembelajaran di sekolah ataupun selama pembelajaran daring dimasa pandemi covid-19. Ke-10 finalis akan memaparkan ide dan gagasan di depan yuri serta membuka ruang tanya jawab kepada tim yuri. Dengan demikian yuri akan dapat menentukan pemenangnya di akhir lomba.



Tim Yuri yang terdiri dari : Sri Mery Susanti, M.Pd (Guru TK Hang Tuah 1 Surabaya, Anies Lisyowati, M.Pd ( Dosen PAUD UNIPA , Djarwoko , M.Pd dari Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan . Mereka bertiga pada akhirnya memutuskan bahwa pemenang / juara pertama jatuh kepada Khusnul Laili dari TK Hang Tuah 10 Sidoarjo, Juara kedua Lina Diah Budiarti dari TK Hang Tuah 13 Batuporon Madura dan juara ketiga jatuh kepada Sri Handayani dari TK Muslimat NU 18 Kota Malang Jawa Timur. Ketiga pemenang mendapatkan tropy, sertifikat serta dana pembinaan dari Yayasan Hang Tuah, [Yht/dar/Red]

NUSANTARAEXPRESS, SANGIHE - Ketua DPC PPWI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Fentje Janis mengatakan, pentingnya sinergitas antar lembaga dan instansi pada sebuah negara, sebagai pendukung kelancaran dan kesuksesan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. “Begitu juga dengan PPWI dan Polri, perlu sinergitas bersama-sama membangun Sangihe yang kondusif dan maju,” kata Janis yang merupakan purna anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kepada media usai pertemuan dengan Kapolres Sangihe, Selasa, 26 Januari 2021.

Dalam kesempatan silaturahmi PPWI di ruang kerja Kapolres Sangihe hari ini, Selasa (26/01/2021), Polri mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di 15 kecamatan yang ada di Tampungang Lawo (Sangihe), Kota Malahasa.

“Kami Polres Kepulauan Sangihe, akan mendukung kegiatan yang positif dari PPWI,” tegas Kapolres Sangihe, AKBP Tony Budhi Susetyo, yang pernah mengenyam pendidikan di Jepang utusan Polri program JICA.

Kapolres juga menyatakan bahwa pembentukan Sekretariat Simpul PPWI di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan gagasan yang bagus. “Itu merupakan hal yang bagus, Polri selalu siap, bisa saling kerjasama di 15 Sekretariat PPWI yang ada di 15 kecamatan itu,” imbuh Kapolres yang jago melukis ini.

Begitu juga dengan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke di Jakarta, ia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PPWI Sangihe. “Hal itu sangat bagus, karena secara nasional PPWI tetap bekerja sama dengan Polri dan TNI juga instansi lain, demi kemajuan NKRI,” tandas Lalengke yang merupakan guru jurnalis di Mabes Polri dan Mabes TNI selama ini. [AJT/Red]

NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Polres Labuhanbatu menggelar kejuaraan menembak khusus Team Khusus Anti Bandit (Tekab), di Lapangan Tembak Aek Buru, Labura. Minggu (24/1/2021).

Kejuaraan menembak ini diikuti 20 peserta dari Tekab Polres Labuhanbatu. Perlombaan menembak menggunakan senjata jenis pistol dengan jarak tembak sasaran 20 Meter.

Adapun pemenang kejuaraan menembak yaitu Juara 1 Aipda H. Thamrin Rambe dari Tekab Unit Resum, Juara 2 Bripka R. Siregar dari Tekab Unit Tipidter dan Juara 3 Briptu Doni harefa dari Tekab Unit Resum.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan melalui Kasat Reskrim, AKP Parikesit mengatakan, kejuaraan menembak ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan motivasi personel Tekab Polres Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dilapangan.

"Tujuan giat ini untuk tingkatkan keterampilan menembak dan tingkatkan motivasi anggota Tekab dalam bertugas", Ujar Kasat Reskrim, AKP Parikesit kepada wartawan via pesan Whatsapp, Selasa (26/1/2021). (Her)

NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Sosialisasi luar ruangan larangan buang sampah sembarangan melalui media spanduk, terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu bekerjasama dengan Kelurahan dan Desa dalam Kabupaten Labuhanbatu.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B-3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Supardi Sitohang, S.E., mengatakan hari ini, Selasa 26 Januari 2021, Kita secara bersama-sama dengan Lurah Sioldengan M Yusuf Harahap, S.E., didampingi oleh Nazaruddin Kepling Komplek Jalan Khairil Anwar dan Nuraini Ritonga  Kepling Komplek Karya Indah Kel. Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan,  memasang spanduk larangan buang sampah sembarangan tepatnya ditimbulan sampah liar di Jalan Dr. Hamka Simpang Mangga, sekaligus menghimbau warga untuk sama-sama merawat Kabupaten Labuhanbatu melalui cinta akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sehingga daerah kita ini tidak dikenal orang daerah yang jorok dan kurang penataan, jelas S.Sitohang.

Tambahnya lagi,  kita wajib malu jika berbuat yang tidak baik, yaitu membuang sampah dengan sengaja kepinggir jalan sehingga terlihat jorok,  bau dan kacau.  Mengelola sampah dari rumah masing-masing, itu adalah sangat bersahaja dan mencerminkan pribadi-pribadi warga yang baik dan beriman. Jika berbuat sesuka hati dan senang memelihara hati yang berkarat, itu termasuk golongan orang-orang yang merugi, maka berbuat baiklah agar semua menjadi baik, tandasnya.

Bagi yang memiliki kebiasaan buruk tersebut, mulai kini harus berjati-hati, bila perlu dihindari prilaku tidak terpuji itu. Karena, bila ketahuan, akan didenda Rp50.000.000 atau kurungan selama 6 bulan penjara. Ya,  saat ini kita sosialisasikan dulu, baru kemudian Tim Penegak Peraturan Daerah Labuhanbatu.



Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan yang berada di daerah Kabupaten Labuhanbatu. Hal itu semua sudah ada aturan mainnya,  maka mainkan sajalah penegakan perda/perkada itu, biar semua berjalan seiring sejalan memelihara Labuhanbatu yang sama-sama kita cintai ini,  jelasnya lagi.

[nextpage title="Next"]

 



Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B-3 (Kabid PSL B-3), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Supardi Sitohang, menjelaskan, ancaman itu sudah jelas ditetapkan pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2017, pada Selasa (26/1).

Supardi mengatakan pihaknya terus mengkampanyekan jangan membuang sampah disembarang tempat, misalnya ke sungai, jalan, drainase/saluran/parit, membuang sampah dari kendaraan, membuang sampah ke pekarangan orang lain dan lainnya.

Imbauan penyelamatan lingkungan dilakukan melalui surat ke berbagai lembaga terkait, juga dilakukan dengan pemasangan spanduk bertuliskan larangan dipasang dilokasi yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal.

Dia berharap bagi masyarakat yang tidak memiliki pekarangan sebagai tempat pembuangan sampah, dapat menjadi peserta agar nantinya petugas mengutip sampah rumahan dengan biaya Rp.20.000 setiap bulannya, cara ini pun bisa mendaftarkan diri ke kepala dusun/lingkungan agar diteruskan kepada mereka.

"Ayo sama-sama kita hindari sanksi membuang sampah sembarangan. Mari kita rawat Labuhanbatu dengan buang sampah pada tempatnya. Perubahan itu sangat diperlukan bagi semua, karena kesehatan faktor utama kita," kata Kabid PSL B-3 itu. [Rahmad]

NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Menyampaikan Belasungkawa, Bupati Labuhanbatu H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST.MT melayat dirumah duka salah satu warga Jl. Martinus Lubis (Pekan Lama) Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara pagi tadi 26/01/2021.

Duka cita tersebut di haturkan atas Wafatnya Muhammad Nur Nasution yang merupakan tetangga beliau dipekan lama yang tutup usia 49 Tahun. "Semoga Almarhum Husnul Khotimah dan Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan dalam mengadapi cobaan ini".ucap Bupati.



Pada kesempatan itu Bupati Labuhanbatu H.Andi Suhaimi, menyebutkan bahwa almarhum adalah orang yang baik yang pernah beliau kenal selama ini.

"Saya bersaksi bahwa almarhum adalah orang yang baik semasa hidupnya, almarhum adalah orang yang mudah bergaul dan diterima oleh masyarakat dilingkungan ini", saya terkejut dan tidak menyangka mendengar kabar duka beliau, semoga almarhum ditempatkan disisi Nya dengan sebaik-baik penempatan.ujar H.Andi.

Dilokasi seusai mengikuti ta'ziyah, Bupati Andi menyapa keluarga duka dan masyarakat peserta ta'ziyah di rumah duka tersebut. [Rahmad]

NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten labuhanbatu,Hj.Tinur Bulan Harahap,SKM,M.Kes menghadiri dan mengkukuhkan Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan di Aula Desa Tanjung Harapan, Selasa(26/01/2021).

Dalam hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten labuhanbatu menyampaikan acara pengukuhan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM) pertama kali acara pengukuhan ini dari 98 desa/kelurahan yang dikabupaten Labuhanbatu. Maka dalam pengukuhan ini bukan hanya sekedar dalam simbol dan baju saja, marilah kita menjalankan yang diamanahkan dan selalu berkoordinasi kepada dinas kita, ujarnya.

Lanjutnya,"Perlindungan Anak dimulai dari kita sendiri dan keluarga dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, kepada pengurus kita minta agar dilibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa dan kantibmas yang ada di desa harapan", ucap tinur.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Pangkatan, Hulwi memberikan arahan kepada pengurus PATBM Desa Harapan,"Selamat atas pengukuhan Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Harapan agar pengurus saling bekerja sama dalam melindungi anak", ujarnya.

"Marilah Desa harapan tidak ada terjadi kekerasan terhadap anak agar desa harapan ini tidak terlibat narkoba dan kekerasan terhadap anak", pungkas hulwi.

Dilanjutkan arahan dari Kepala Desa Harapan, Rustam Efendi Ritonga menyampaikan bahwa Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) Desa harapan sudah sebulan yang lalu sudah terealisasikan dengan hari ini baru kita acarakan pengukuhan kepengurusannya oleh kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten labuhanbatu,tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten labuhan batu, camat Pangkatan, Kepala Desa Harapan, para kepala dusun desa pangkatan, para Badan Musyawarah desa harapan, Fasilitator Kabupaten Labuhan batu, Ketua Puspa Labuhan batu. [Rahmad]