Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021

Medan, Aktual News – Terkait evaluasi dan koreksi besar akan segera dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution terhadap jajaran manajemen RSUD Dr Pirngadi Medan. Hal itu dilakukan setelah menerima laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut bahwasanya telah terjadi maladministrasi di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. Namun maladministrasi yang terjadi karena belum terlaksananya kalibrasi tabung oksigen. Terungkap, kalibrasi terakhir kali dilakukan pada tahun 2018

“Tapi ini menjadi koreksi besar bagi saya kepada manajemen RSUD Dr Pirngadi Medan. Sebab, sejak awal sudah saya sampaikan kepada manajemen, bagaimana pelayanan medis yang diberikan di tengah pandemi Covid-19 harus mencerminkan yang lebih baik,” ucap Wali Kota Medan usai menerima LAHP terkait dugaan RSUD Dr Pirngadi tidak memberikan pelayanan kepada pasien berupa pemberian bantuan tabung oksigen kosong hingga dinyatakan meninggal dunia di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut Jalan Sei Besitang Medan, Jumat (11/6/2021).

Dikatakan Wali Kota, pelayanan yang lebih baik itu meliputi sarana dan prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM) maupun fasilitas alat-alat kesehatannya. Terkait itu, tegasnya, tolong anggaran yang dimiliki tidak terbuang percuma, sehingga apa yang menjadi kekurangan RSUD Dr Pirngadi harus dilihat.

“Apabila kekurangannya di SDM, tolong anggaran difokuskan kesana (pembenahan SDM). Begitu juga jika kelemana itu ada pada alat-alat kesehatan, tolong anggarannya difokuskan kesana. Yang rusak diganti, rusak ringan diperbaiki. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya agar segera dilakukan perbaikan,” katanya.

Wali Kota kesal, masih terdapat beberapa kejadian sehingga dirinya sampai dua kali dipanggil Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait kesehatan. Apalagi, imbuhnya, peristiwa yang terjadi kali ini sehingga merugikan masyarakat. “Ini tentunya menjadi teguran keras bagi manjamenen RSUD Dr Pirngadi Medan. Apalagi sudah ada LAHP dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Tentunya ini akan menjadi koreksi bagi Pemko Medan,“bilangnya.

Namun selanjutnya, Bobby Nasution menegaskan, dalam rangka memperbaiki layanan di RSUD Dr Pirngadi, dirinya akan mengambil langkah apapun. Sebab, berdasarkan lima program prioritas utama, paling sering disebutkannya bagaimana pelayanan kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19 harus lebih baik. “Hasil LAHP ini saya terima dan segera diperbaiki, sehingga lima program prioritas utama Pemko Medan dapat berjalan dengan baik,” sebutnya Perbaikan yang akan dilakukan,Wali Kota ingin pelayanan medis yang diberikan harus baik dan luar biasa. Kemudian, dokter-dokternya harus memiliki kompetensi, alat-alat medisnya harus selalu dikontrol atau dikalibrasi. Dengan demikian masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan merasa puas dan benar-benar terlayani dengan baik.

Tapi selain pembenahan RSUD Dr Pirngadi Medan, Wali Kota dalam kesempatan itu, juga minta kepada Plt Kadis Kesehatan Kota Medan Syamsul Nasution yang turut mendampingi Wali Kota bersama Dirut RSUD Dr Pirngadi Medan Suryadi Panjaitan agar benar-benar mengaktifkan peran kesehatan, tidak hanya pada masa pendemi Covid-19, tetapi setiap saat untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

Namun sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menjelaskan, berdasarkan LAHP ada beberapa poin penting yang harus dilakukan RSUD Dr Pirngadi maupun Pemko Medan. Dikatakannya, Omudsman menemukan adanya maladministrasi dalam kasus meninggalnya salah seorang pasien.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, ternyata tidak pernah dilakukan kalibrasi terhadap regulator tabung oksigen yang digunakan sejak tahun 2018 sampai 2021 ini. Kalibrasi penting dilakukan dalam keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk itu kita menyampaikan kepada RSUD Dr Pirngadi dan pemko Medan untukmelakukan proses perbaikan ke depan,” tegas Abdyadi. [ Red/Akt-35/Ansary ]

 

Aktua News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021

Sindangjaya, Aktual News-Viralnya video yang berdurasi 30 ( tiga puluh ) detik salah satu Calon kepala desa ( Cakades ), Desa Wanakerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang yang memamerkan hartanya berupa mata uang asing atau Dollar, video tersebut beredar luas di salah satu grup WhatsApp sehingga menjadi viral dan ramai diberitakan di berbagai media online.

Beredarnya video salah satu calon kades Wanakerta Kecamatan Sindangjaya yang bergaya bak seorang sultan yang memamerkan hartanya hal tersebut diduga untuk menarik simpatik masyarakat agar memilih dirinya, dengan adanya kejadian tersebut di khawatirkan memancing kegaduhan antara Calon Kades maupun dengan pendukung calon kepala desa lainnya, disalah satu media online juga memberitakan hal tersebut dengan judul berita “Viral Video Calon kepala Desa di Wanakerta Pamer Dollar” 10/06/2021.

Dalam rekaman video tersebut Cakades tersebut mengatakan dalam bahasa sunda, ” suami Tumpang Sugian mah moal ges te make Rupiah dei make na mah Dollar maka ulah sok, macem-macem ulah sok menganggap letik ke Lts mah nyah, masyarakat Wanakerta mohon maaf abdi nyarios kitu nyah, lain untuk masyarakat wanakerta untuk lawan-lawan abdi, untuk lawan-lawan politik abdi lain ke masyarakat sekali die abdi hampura ka masyarakat wanakerta mah abdi ampun tapi ka lawan-lawan abdi mah abdi te ampun te sien saetik etik acan ka kabeh han geh” .

Yang jika di artikan dalam bahasa Indonesia seperti ini bunyinyah: “Suami Tumpang Sugian Sudah bukan makai rupiah lagi makainya Dollar, makanya jangan suka macam-macam jangan menganggap kecil ke Lts yah, masyarakat Wanakerta mohon maaf saya bicara seperti itu yah, bukan untuk masyarakat, untuk lawan politik saya yah sekali lagi saya minta maaf kepada masyarakat wanakerta mah saya ampun, tapi ke lawan-lawan saya tidak ampun tidak takut sedikitpun kesemuanya.”

Kutipan video yang beredar luas suara dari Tumpang Cakades Wanakerta Kecamatan Sindangjaya kab, Tangerang terkait hal tersebut awak media AktualNews.co.id akan memintai konfirmasi ke Panitia dan Panwas Pilkades Wanakerta Kecamatan Sindangjaya kabupaten Tangerang terkait adanya dugaan money politik ( politik uang ), di pilkades Wanakerta Kecamatan Sindangjaya.
[ Red/Akt-26/Har ]

.
Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021

Tangerang, Aktual News-Akibat diguyur hujan genangan air masuk teras rumah di perumahan Graha Mitra Citra (GMC), warga mengeluhkan bila turunnya hujan di karenakan menyebabkan genangan air yang cukup tinggi kurang-lebih 10 sampai 15 cm.

Sebelum adanya sekolahan yang berdampingan dengan pemukiman warga setiap musim hujan tidak pernah ada genangan air yang meluap sampai jalan pemukiman warga di blok N, genanngan air diduga dari warga blok N setiap turun hujan yang menyebabkan terjadinya genangan air.

Hal ini karena pembuangan air dari sekolahan langsung ke pemukiman warga sehingga menyebakan genangan air yang cukup tinggi karena luapan air dalam jumlah besar dari pembuangan air lewat paralon dari sekolahan dan menyebabkan genangan air.

Keluhan dari warga pun seolah tidak pernah menemukan solusi yang terdampak dari genangan air tersebut, warga perumahan graha mitra citra (GMC) Panongan Cikupa Tangerang, sangat resah bila turunnya hujan yang cukup lama karena debit air pun semakin tinggi yang di takutkan airnya sampai masuk kedalam rumah.

Sempat di wawancarai oleh Aktual News warga perumahan Graha Mitra Citra blok N, kejadian seperti ini selalu menimbulkan keresahan oleh warga blok N yang rumahnya terdampak genangan air tersebut dan merasa takut bila turun hujan yang cukup lama karena kemungkinan bisa saja tiba-tiba airnya masuk ke dalam rumah karena debit volume air meningkat tinggi, warga pun berharap supaya permasalahan seperti genangan air tersebut setiap turunnya hujan ada solusinya Sabtu 12/6/2021.

Genangan air terjadi pada interval yang tidak teratur karena debit air cukup tinggi serta bervariasi dalam ukuran volume air, durasi hujan yang cukup lama dan area pemukiman warga GMC blok N yang terkena dampaknya. [ Red/Akt-41/Yunadin ]

 

Aktual News

 

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23, Morula IVF Indonesia mengadakan rangkaian acara Morula Fertility Fest 2021, diantaranya dengan melakukan penanaman 2.500 bibit pohon dan juga penyebaran 1.000 bibit ikan. Bersinergi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Morula IVF Indonesia berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan ekosistem yang lebih baik.

Kegiatan yang diadakan di Persemaian Permanen Cimanggis, Jl. Raya Bogor No. 128, Jatijajar Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (9/6/2021), ini merupakan wujud komitmen kepedulian nyata Morula IV F terhadap lingkungan, sekaligus menjaga ekosistem di sekitar kita, dan masa depan generasi dan keluarga Indonesia.

Acara yang bertajuk “Gerakan Ikhtiar 1 Pohon” itu dihadiri oleh dr. Ivan Rizal Sini, MD, FRANZCOG, GDRM, MMIS, SpOG selaku President Director PT. Morula Indonesia, Ade Gustian Yuwono ( Managing Director PT. Morula Indonesia), dan Haji Sumarwan dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Haji Sumarwan yang mewakili Dinas Kehutanan Pemprov Jawa Barat, menyambut baik Gerakan Ikhtiar 1 Pohon yang dilakukan Morula IVF Indonesia . “Penanaman pohon ini sejalan dengan program Pemprov Jawa Barat. Morula sebagai Green Klinik membantu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.”

Sumarwan mengajak pihak swasta dan masyarakat untuk merehabilitasi lingkungan di lahan kritis dengan penanaman pohon. Karena itu diperlukan kolaborasi dan inovasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan semua pihak. Kita menyebutnya sebagai tanggap darurat.

”Kami akui kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam menangani lahan kritis. Diperlukan partisipasi dari unsur swasta, dunia usaha, pendidikan dan kesehatan. Karenanya, kami apresiasi Gerakan Ikhtiar Satu Pohon ini. Gerakan ini bukan hanya menanam, tapi juga memelihara,” kata Sumarwan.

Sebagai pelopor klinik fertilitas di Indonesia, di usia ke 23 tahun Morula IVF Indonesia terus berkomitmen dalam membentuk generasi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Managing Director Morula IVF Indonesia, Ade Gustian Yuwono mengatakan, dengan menanam 2.500 bibit pohon dan menebar benih ikan, diharapkan dapat menjaga ekosistem bagi generasi masa depan.

“Penanaman bibit pohon dan penyebaran benih ikan hari ini juga menjadi gambaran filosofi bisnis Morula yang turut menjaga keberlangsungan kehidupan manusia melalui layanan yang kami berikan lewat program IVF, sama seperti peran lingkungan sebagai ekosistem kehidupan yang perlu dijaga.”

Sejak 1998 hingga kini Morula telah berhasil menangani lebih dari 10.000 kelahiran bayi hasil program In Vitro Fertilization (IVF) atau bayi tabung. Menurut President Director Morula IVF Indonesia, dr. Ivan Rizal Sini, MD, FRANZCOG, GDRM, MMIS, SpOG, selama 23 tahun di Indonesia, program IVF atau lebih dikenal bayi tabung hingga saat ini masih menjadi solusi untuk pasangan suami istri yang mendambakan buah hati.

“Dan teknologi kami di Morula juga memiliki sertifikasi standar internasional, setara dengan klinik bayi tabung di Asia Pasifik. Selain memberikan layanan reproduksi, saat ini Morula juga menghadirkan layanan holistik pendukung program kesuburan yakni Morula Food & Wellness, merupakan bagian terintegrasi dan saling melengkapi dengan program IVF yang dapat dilakukan di seluruh cabang Morula di Indonesia,” imbuhnya.

Dr. ivan juga menambahkan selain memberikan layanan reproduksi, saat ini Morula juga menghadirkan layanan holistik pendukung program kesuburan yakni Morula Food & Wellness, merupakan bagian terintegrasi dan saling melengkapi dengan program IVF yang dapat dilakukan di seluruh cabang Morula di Indonesia.

Dengan teknologi terkini pada bidang IVF seperti PGT-A, ICSI, IMSI, ERA dan Time-Lapse (VIP) Incubator, dilengkapi dengan holistic treatment, serta pasien dapat melakukan layanan konsultasi psikologi dan layanan akupuntur, Morula terus mengembangkan pelayanan di industri fertilitas Indonesia.

“Kami siap untuk bersaing dalam melayani keluarga Indonesia yang ingin menjalani program IVF di luar negeri, dengan teknologi terbaru dan tingkat standarisasi dan keberhasilan yang sama, biaya yang lebih kompetitif serta pastinya dengan tingkat kenyamanan yang lebih baik bagi pasien, program menarik dari Morula lainnya bisa langsung mengakses www.morulaivf.co.id ” pungkasnya.

Dikatakan Dr. Ivan, ada sekitar 250 ribu sampai dengan 300 ribu pasangan yang membutuhkan layanan bayi tabung per tahun di Indonesia. Akan tetapi, hingga kini baru terlayani sebanyak 12 ribu siklus bayi tabung selama setahun itu. Itu disampaikan President Director Morula IVF Indonesia Ivan Rizal Sini.
“Kami sendiri baru dapat melayani sekitar 5.000 siklus bayi tabung setahun. Padahal ada 4.000 pasangan yang meminta layanan bayi tabung ke Malaysia dalam setahun. Ini berarti kebutuhan terhadap layanan bayi tabung masih besar,” ujarnya. [JNI]
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021

Simeulue, Aktual News-Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh (AMARAH) Simeulue mengapresiasi komitmen dan kinerja kajari atas janjinya dalam mendatangkan BPK RI ke Simeulue untuk audit investigasi perhitungan kerugian negara dalam kasus SPPD fiktif DPRK Simeulue tahun 2019

Korlap Amarah, Isra Fu’addi mengatakan pihaknya akan terus mendukung Kajari dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang ada di Simeulue.

“Kami apresiasi atas janji dan komitmen kajari dalam mendatangkan BPK RI ke Simeulue, setelah itu kami berharap tersangka kasus SPPD fiktif DPRK segera ditetapkan, kami akan selalu dukung kejari dalam memberantas korupsi di Simeulue”

Sebelumnya, Isra juga menyampaikan apresiasi kepada Kejari Simeulue karna telah memenangkan gugatan perdata melawan sejumlah anggota DPRK Simeulue yang tersandung kasus SPPD

“Sebelumnya kita juga memberikan apresiasi terhadap kejari karna telah memenangkan gugatan atas sejumlah anggota DPRK yang tersandung kasus tersebut, Amarah akan terus mendukung dan mengawal kasus ini hingga tuntas” tutupnya. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur pajak sekolah swasta hingga sembako, mendapat kritik dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

RUU KUP sudah dibawa ke DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2021 yang diprioritaskan selesai untuk dapat diimplementasikan.

Namun, LaNyalla menilai rencana pemberian pajak terhadap sejumlah sektor perlu ditinjau ulang.

"Aturan pemberian pajak untuk sektor pendidikan dan bahan pangan pokok sebaiknya ditinjau ulang. Saya kira kebijakan tersebut tidak tepat karena akan membebankan masyarakat kecil," tutur LaNyalla, Jumat (11/6/2021).

Senator asal Jawa Timur itu meminta DPR dan pemerintah untuk mempertimbangkan rencana tersebut.

"Kami meminta kebijakan DPR dan pemerintah agar tidak menambah beban masyarakat dengan rencana pemungutan pajak pada sektor-sektor vital. Apalagi pandemi Covid-19 masih sangat berdampak terhadap kelompok masyarakat kecil," ucapnya.

Untuk pajak pendidikan, LaNyalla khawatir berdampak domino, seperti dengan kenaikan biaya sekolah. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 011 Tahun 2014, kriteria jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbingan belajar (Bimbel).

"Ini kan tidak elok dilakukan. Jika diimplementasikan, rasa-rasanya justru akan menjerat rakyat. Padahal anak-anak yang bersekolah swasta, tidak semuanya dari kalangan mampu. Ada sekolah-sekolah swasta yang siswanya dari kelompok masyarakat kecil, yang tidak bisa masuk sekolah negeri," jelas LaNyalla.

Ditambahkannya, saat ini pendidikan bermutu yang diselenggarakan swasta sangat mahal.

"Jika dikenakan PPN, tentu akan menjadi lebih mahal, demikian pula pada sektor pelayanan jasa lainnya akan menambah biaya-biaya lainnya bagi masyarakat," sambungnya.

Untuk kebijakan pajak sembako, LaNyalla menilai hal itu justru akan mengganjal program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jika daya masyarakat menurun, dampaknya juga akan dirasakan terjadap pertumbuhan ekonomi.

"Menurut saya, mengambil pajak dari sektor pendidikan, sembako, serta jasa kesehatan bukan jalan yang tepat untuk menambah penerimaan negara. Saya kira pemerintah harus memikirkan alternatif lain dan tidak membuat kebijakan yang bisa melukai rakyat," jelas LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk membenahi sistem perpajakan.

LaNyalla meminta Kemenkeu lebih kreatif membuka keran pemasukan bagi negara dengan menyiapkan kebijakan yang tidak mengganggu hajat hidup orang banyak mengingat situasi ekonomi masih sulit sehingga pemerintah harus peka terhadap beban masyarakat.

Revisi UU KUP mendapat banyak kritikan tajam, termasuk dari partai-partai koalisi pemerintah. Apalagi rencana ini menyeruak di saat pemerintah telah memberikan keleluasaan terhadap pajak yang diperuntukkan bagi kelompok berada, seperti relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi kendaraan bermotor dengan alasan ingin mendongkrak pemulihan ekonomi usai tertekan dampak pandemi covid-19.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak properti untuk pembelian rumah siap huni (ready stock), dan sejumlah intensif pajak lainnya. Termasuk yang sempat membuat geger lainnya adalah, wacana pengampunan pajak atau tax amnesty seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Jika pajak untuk sekolah, jasa kesehatan, dan sembako diberlakukan di saat pemerintah memberi banyak kemudahan bagi kalangan atas, hal tersebut akan bertentangan dengan rasa keadilan. Pemerintah juga harus memperhatikan pandangan para ahli ekonomi yang menyatakan wacana tersebut akan membuat ketimpangan si kaya-miskin semakin lebih lebar," tegas LaNyalla.

Rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan dan sembako, tertuang dalam Pasal 4A RUU KUP.

Selain dua sektor itu, pemerintah juga berencana mengenakan pajak untuk jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa angkutan umum di darat di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos bakal jadi objek pajak. (*)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAYAPURA - Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura bersama Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal' (PNF) Provinsi Papua menggelar Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF di PKBM Penusa, Jalan Hawai Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (08 Juni 2021). Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Papua, Diki Kurniawan, SPd.I, M.Pd, menuturkan bahwa kegiatan ini ditujukan untuk lembaga di satuan pendidikan khusus PAUD dan PNF.

“Kegiatan sosialisasi ini adalah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya bagi yang belum dilakukan akreditasi di Kabupaten Jayapura, wajib lakukan akreditasi,” ungkap Diki kepada media ini usai acara sosialisasi.

Akreditasi tersebut, lanjut Diki, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kelayakan satuan pendidikan tersebut dalam memberikan pelayanan. “Akreditasi ini nantinya akan menilai lembaga pendidikan PAUD dan PNF melalui delapan standar ya, delapan standar itu berdasarkan dari Standar Nasional Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk satuan pendidikan yang belum melakukan akreditasi,” imbuh Diki.

Dia juga menjelaskan bahwa bagi lembaga PAUD dan PNF yang mengalami kesulitan, bisa menghubungi Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Papua. “Sekretariatnya itu ada di Dok 9 di Dinas Pendidikan dan Pembukuan, salah satu ruang itu khusus untuk kesekretariatan BAN PAUD dan PNF. Jadi kami dari BAN dan PNF mengharapkan semua lembaga, khususnya di Kabupaten Jayapura, bisa terakreditasi karena dengan begitu Jaminan Mutu Pendidikan di Kabupaten Jayapura bisa terlihat sejauh mana mutu pendidikannya,” ujar Deki.

Sementara itu Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Nataniel Safkaur, S.Pd, MM, menjelaskan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi Papua di sini sangat penting. “Kegiatan sosialisasi terkait akreditasi untuk lembaga-lembaga PAUD, baik itu PAUD formal maupun non formal, sangat penting. Ada 20 peserta yang sedang mengikuti kegiatan ini, kami harapkan setelah mengikuti kegiatan dapat kembali ke masing-masing lembaga untuk menyiapkan delapan standar itu,” harap Nataniel.

Selanjutnya, kata Nataniel, masing-masing lembaga harus dipersiapkan dengan serius karena hal ini untuk penilaian berkaitan dengan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini maupun Pendidikan Masyarakat. “Untuk Pendidikan Anak Usia Dini, kami harapkan memang, karena Pendidikan Anak Usia Dini ada di kampung-kampung yang banyak kekurangan, baik itu sarana maupun tenaga pendidik. Oleh sebab itu, melalui akreditasi ini, semoga para peserta yang ikut untuk bisa lembaga-lembaganya diperbaiki. Delapan standar itu yang harus diperbaiki supaya ke depan Kabupaten Jayapura ini bisa meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini,“ beber Natanael.

Pada kesempatan yang sama, narasumber lainnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura bidang PAUD dan Dikmas, Fatima Madjid, SE, menjelaskan keterkaitan aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA). Dikatakannya, pengajuan data Delapan Standar Nasional, beberapa diantaranya menggunakan aplikasi Dapodik. “Aplikasi Dapodik ini nantinya akan otomatis terintegrasi dengan Aplikasi SISPENA,“ terang Fatima. (SEM/Red)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021

Bogor, Aktual News -Brigjen TNI Achmad Fauzi S.I.P.,M.M., dengan didampingi oleh Danramil Bogor Timur (Kapten Inf Suharja), Camat Bogor Timur, Pabintal Rem 061/SK (Letda Inf Sutisna Sunjaya SE), Sekcam Bogor Timur (Rena), serta Lurah Sindangsari Bapak Asep Faizal Rahman S.sos. melaksanakan kegiatan Jum’at berkah di wilayah Bogor Timur, tepatnya di Aula Kantor Kelurahan Sindangsari Jl.Raya Wangun no.332 Kel.Sindangsari Kec Bogor Timur Kota Bogor. Jum’at (11/6).

Kunjungannya tersebut yaitu dalam rangka mempererat tali silaturahmi kepada anak yatim piatu dan orang jompo serta kaum dhuafa.

Dalam amanatnya, Brigjen TNI Achmad Fauzi selaku Danrem 061/Sk menyampaikan bahwa Kunjungannya tersebut selain untuk menjalin silaturahmi dan juga untuk memberikan motivasi kepada para anak yatim piatu yang tidak bermukim untuk lebih berjuang berusaha dalam menuntut ilmu agar dapat mencapai cita-citanya, kemudian taat dalam beribadah. Karena selain iman Islam sebagai pondasi, kedisiplinan dan tanggungjawab adalah modal utama untuk seseorang bisa sukses.

Selain itu Danrem juga berharap, agar selalu menjaga tali silaturahmi serta saling menghargai dan menghormati, hal tersebut tentunya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan NKRI.

Pada kesempatan yang sama, Danrem juga meminta kepada seluruh yang hadir untuk selalu menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, agar terhindar dari penularan corona virus desease 19, dan juga untuk memutus penyebaran virus tersebut.

Usai memberikan amanatnya, Danrem langsung menyerahkan bantuan secara simbolis untuk 150 orang anak-anak yatim piatu dan 50 orang para jompo serta kaum dhuafa yaitu berupa beras dan santunan tali asih.

” Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi mereka yang menerimanya.” Ujar Danrem. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

Sumber: Penrem 061/SK

 

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021

Jayapura, Aktual News– Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura bersama Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal’ (PNF) Provinsi Papua menggelar Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF di PKBM Penusa, Jalan Hawai Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (08 Juni 2021). Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Papua, Diki Kurniawan, SPd.I, M.Pd, menuturkan bahwa kegiatan ini ditujukan untuk lembaga di satuan pendidikan khusus PAUD dan PNF.

“Kegiatan sosialisasi ini adalah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya bagi yang belum dilakukan akreditasi di Kabupaten Jayapura, wajib lakukan akreditasi,” ungkap Diki kepada media ini usai acara sosialisasi.

Akreditasi tersebut, lanjut Diki, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kelayakan satuan pendidikan tersebut dalam memberikan pelayanan. “Akreditasi ini nantinya akan menilai lembaga pendidikan PAUD dan PNF melalui delapan standar ya, delapan standar itu berdasarkan dari Standar Nasional Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk satuan pendidikan yang belum melakukan akreditasi,” imbuh Diki.

Dia juga menjelaskan bahwa bagi lembaga PAUD dan PNF yang mengalami kesulitan, bisa menghubungi Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Papua. “Sekretariatnya itu ada di Dok 9 di Dinas Pendidikan dan Pembukuan, salah satu ruang itu khusus untuk kesekretariatan BAN PAUD dan PNF. Jadi kami dari BAN dan PNF mengharapkan semua lembaga, khususnya di Kabupaten Jayapura, bisa terakreditasi karena dengan begitu Jaminan Mutu Pendidikan di Kabupaten Jayapura bisa terlihat sejauh mana mutu pendidikannya,” ujar Deki.

Sementara itu Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Nataniel Safkaur, S.Pd, MM, menjelaskan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi Papua di sini sangat penting. “Kegiatan sosialisasi terkait akreditasi untuk lembaga-lembaga PAUD, baik itu PAUD formal maupun non formal, sangat penting. Ada 20 peserta yang sedang mengikuti kegiatan ini, kami harapkan setelah mengikuti kegiatan dapat kembali ke masing-masing lembaga untuk menyiapkan delapan standar itu,” harap Nataniel.

Selanjutnya, kata Nataniel, masing-masing lembaga harus dipersiapkan dengan serius karena hal ini untuk penilaian berkaitan dengan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini maupun Pendidikan Masyarakat. “Untuk Pendidikan Anak Usia Dini, kami harapkan memang, karena Pendidikan Anak Usia Dini ada di kampung-kampung yang banyak kekurangan, baik itu sarana maupun tenaga pendidik. Oleh sebab itu, melalui akreditasi ini, semoga para peserta yang ikut untuk bisa lembaga-lembaganya diperbaiki. Delapan standar itu yang harus diperbaiki supaya ke depan Kabupaten Jayapura ini bisa meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini,“ beber Natanael.

Pada kesempatan yang sama, narasumber lainnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura bidang PAUD dan Dikmas, Fatima Madjid, SE, menjelaskan keterkaitan aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA). Dikatakannya, pengajuan data Delapan Standar Nasional, beberapa diantaranya menggunakan aplikasi Dapodik. “Aplikasi Dapodik ini nantinya akan otomatis terintegrasi dengan Aplikasi SISPENA,“ terang Fatima. [ Red/Akt-01/SEM ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JOHANNESBURG - Parlemen Eropa tidak boleh terlibat dalam krisis antara Kerajaan Maroko dan Spanyol karena ini adalah krisis bilateral yang dapat diselesaikan melalui cara diplomatik atau negosiasi langsung. Demikian pernyataan resmi Ketua Parlemen Pan-Afrika (PAP), Roger Nkodo Dang, Kamis, 10 Juni 2021.

"Parlemen Pan-Afrika meminta mitranya dari Eropa untuk menahan diri dari posisi apa pun yang mungkin memperburuk ketegangan dan menyerukan kedua pihak untuk menyelesaikan krisis dalam kerangka kerja bilateral murni," kata Nkodo Dang kepada pers.

Dia menyambut baik keputusan Yang Mulia Raja Mohammed VI tentang kembalinya semua anak-anak Maroko yang memasuki Uni Eropa secara ilegal. "Fakta membuktikan bahwa Kerajaan Maroko memainkan perannya dalam perang melawan terorisme, imigrasi ilegal dan perdagangan manusia, sesuai dengan prinsip dan persyaratan kemitraan yang mengikatnya dengan Uni Eropa dan lingkungan regionalnya," kata Nkodo Dang yang sebentar lagi memasuki purna tugasnya sebagai Ketua Parlemen Pan-Africa, memberikan contoh.

Maroko, tambah Nkodo, juga memainkan peran penting dalam pengelolaan masalah migrasi di Afrika, yang telah disambut dalam banyak kesempatan oleh Kepala Negara dan Pemerintah negara-negara Afrika. “Sebagai bagian dari kebijakan berbagi pengalaman, khususnya di bidang migrasi, Kerajaan Maroko telah mengambil inisiatif untuk menjadi tempat pendirian Pusat Afrika pertama yang didedikasikan untuk studi dan analisis persoalan keimigrasian, yang sekarang disebut ‘Observatorium Migrasi Afrika’," kenangnya.

Nkodo Dang juga menggarisbawahi, penghormatan yang tinggi terhadap komitmen yang dibuat oleh Parlemen Eropa dan Parlemen Pan-Afrika selama KTT Kepala Negara dan Pemerintahan Uni Afrika dan Uni Eropa, di Abidjan pada tahun 2017. “Sebenarnya dua pihak telah sepakat bahwa semua masalah antara dua negara adalah masalah hubungan bilateral antara mereka dan kedua Parlemen hanya dapat melakukan intervensi jika mereka telah memperdebatkan masalah ini sebelumnya,” tutup Nkodo Dang. (PERSISMA/Red)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021
NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Berkenaan dengan telah dibacakan putusan mahkamah konstitusi nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Labuhanbatu pada tanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Labuhanbatu untuk melakukan pemungutan suara ulang Jilid kedua, pasca putusan tersebut KPU Labuhanbatu menetapkan tanggal 19 Juni 2021 tepatnya hari Sabtu untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.



Keputusan tersebut disampaikan ketua KPU Labuhanbatu Wahyudi S.Sos pada rapat koordinasi persiapan PSU yang dihadiri Sekdakab Labuhanbatu Ir Muhammad Yusuf Siagian, MMA, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Drs.Sarimpunan Ritonga, M.Pd, dan beberapa unsur Forkopimda Labuhanbatu di balai pertemuan kantor KPU jalan WR Supratman Kelurahan Padang matinggi Kecamatan Rantau Utara Kamis 9 Juni 2021.

Amar putusan tersebut diambil dengan memperhatikan tenggang waktu yang ditetapkan dalam amar putusan mahkamah konstitusi paling lama 14 Hari jam kerja sejak putusan dibacakan.

" Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya Pada pelaksanaan PSU di 2 TPS tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB dan DPPH sesuai dengan hasil pencermatan daftar pemilih dalam pelaksanaan pesu tanggal 24 April lalu", ucap Wahyudi dikutip Diskominfo Labuhanbatu.



Menurut Wahyudi pemilih yang terdaftar dalam DPT pada saat pelaksanaan PSU harus membawa formulir model C. Pemberitahuan KWK dan menunjukkan KTP elektronik atau suket kepada KPPS sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3 peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 tas tentang pemungutan suara cara dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Terlebih daripada itu ketua KPU Labuhanbatu mengatakan an-nissa sikan kepada peserta pemilih dan seluruh pemangku kepentingan dalam pemilih di 2 TPS tersebut terkait ketentuan-ketentuan ataupun peraturan dan tata cara pemilihan Yang Harus dipatuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di lokasi yang sama Sekdakab Labuhanbatu Ir Muhammad Yusuf Siagian, MMA, menyampaikan kiranya PSU nantinya berjalan dengan lancar,aman dan kondusif, " mari kita jaga dan sukseskan PSU ini", ucapnya.

Dirinya berharap, persiapan PSU kali ini harus benar-benar dicermati dan diteliti oleh pihak penyelenggara, agar sekecil apapun pelanggaran yang menyebabkan diulangnya pemilihan tidak terulang lagi.

Dari hasil rapat tersebut disimpulkan, pada tanggal 19 Juni 2021 KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS yakni TPS.007 dan 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dengan total 942 pemilih, kemudian KPU akan melaporkan hasil pemungutan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang.

KPU juga tidak diperkenankan menetapkan keputusan hp-ku Labuhanbatu tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan wakil bupati Labuhanbatu dan menetapkan Pasangan calon terpilih sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi yang inkracht. [Rahmad]
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat mengandalkan aplikasi "Si Owl" untuk memudahkan pelayanan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) dan sistem pengawasan internal untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Aplikasi 'Si Owl' menguntungkan bagi pemohon WNA dan petugas imigrasi," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barron Ichsan di Jakarta, Jumat.

Barron menjelaskan aplikasi Si Owl dapat diunduh pemohon melalui "Playstore" dan "App store" telepon seluler untuk mendapatkan informasi pengajuan izin tinggal di Indonesia.

Barron mengungkapkan aplikasi tersebut memiliki fitur "early warning" berupa pemberitahuan awal tentang akan habis masa berlaku izin tinggal WNA melalui surat elektronik (email).

Fasilitas digital itu juga mengirimkan informasi bagi WNA ketika terjadi gangguan sistem, pemberitahuan permohonan sudah selesai, dan data tingkat kepatuhan WNA berstatus "overstay".

Aplikasi "Si Owl" juga berfungsi untuk mengawasi kinerja pelayanan para karyawan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Jakarta Pusat serta menginformasikan kepada petugas intelijen dan penindakan terkait data WNA yang habis masa berlaku izin tinggalnya.

Barron menyebutkan fitur lain yang diterapkan untuk mengontrol kinerja pelayanan petugas Imigrasi Jakarta Pusat terhadap publik, antara lain "Si Jali", "Si Anggrek", "Si Cempaka" dan "Si Emak".

"Si Jali: menerapkan layanan untuk memberikan tanda kepada pemohon WNI dengan stiker berwarna biru, pemohon WNA berwarna merah, dan tamu kedinasan berwarna hijau.

"Hal itu untuk mengetahui dan memastikan keperluan tamu datang ke Kantor Imigrasi Jakarta Pusat," ujar Barron.

Layanan "Si Anggrek" bertujuan untuk mengawasi terhadap petugas Seksi Lalu Lintas Imigrasi saat melayani, seperti memanggil, mewawancara pemohon serta menginformasikan oknum yang bermasalah.

Untuk aplikasi "Si Cempaka" dapat mengendalikan dan mengevaluasi kinerja dengan menyerahkan dokumen hasil kerja dan titik koordinat untuk mengetahui lokasi karyawan saat jam kerja ketika diberlakukan sistem kerja di rumah pada masa pandemi COVID-19.

Terakhir aplikasi "Si Emak" menginformasikan kiriman uang gaji, tunjangan kinerja, biaya transportasi serta insentif lainnya melalui notifikasi surat elektronik untuk mengakselerasi kinerja pegawai imigrasi.

Barron menyatakan pengembangan berbagai pelayanan secara digital tersebut menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan predikat WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Diungkapkan Barron, sebelumnya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah meraih kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju WBBM dari Kementerian PAN RB.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sempat mengajukan predikat WBBM pada 2020, namun gagal karena belum membuat terobosan kemudahan pelayanan bagi WNA.

Kementerian PAN dan RB mensyaratkan lembaga atau badan pemerintah untuk meraih predikat di Zona Integritas WBK/WBBM dengan mempertimbangkan unit strategis dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya manusia cukup besar dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang tinggi.

Pengumuman predikat WBK dan WBBM dilakukan setiap akhir tahun dengan tujuan mengurangi praktik tindak pidana korupsi. [JNI]
Read more »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.