Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021

Tigaraksa, Aktual News-Maklumat Pelayanan “dengan ini kami menyatakan sanggup, menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah di tetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sangsi sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku “, maklumat tersebut di tanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Drs.H.Syafrudin, M.Si, sayang maklumat tersebut hanya sebatas penghias di dinding semata.

Patut dipertanyakan arti dan makna maklumat tersebut, pasalnya keluarga Bpk Ma’mun Arifin warga perumahan Taman Kirana Surya Blok K40/26, mengajukan permohonan pembuatan kartu indentitas anak ( KIA ), di kantor kecamatan Solear tanggal 02 juli 2020, di tunjukan ke Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tangerang, nomor : 474/ – Kec.Slr/2020 atas nama.1. Rangga Miftahul Munir, 2. Nurul Azizah dan surat permohonan tersebut di tanda tangani oleh kasi pelayanan kecamatan Solear H. Abdul Gani, SKm.MSi, a/n Camat Solear, yang menjadi pertanyaan di ruangan pelayanan Disdukcapil banyak benner bertulisan motto dan peraturan cara atau permohonan pembuatan dokumen kependudukan namun prakteknya di lapangan banyak masyarakat yang kecewa dengan pelayanan kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tangerang.

Akibat kinerja yang buruk dan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur ( SOP ) sehingga masyarakat banyak yang kecewa dan menjadi korban dari kinerja pelayanan kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tangerang.

Hampir satu tahun kartu indentitas anaknya ( KIA’nya ), Bpk Ma’mun tidak pernah diterbitkan hingga hari ini Jum’at 18/06/2021, pertanyaannya masyarakat harus menunggu berapa lama jika ingin memiliki kartu indentitas di kabupaten Tangerang?
[ Red/Akt-26/Har ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021

Bogor, Aktual News-Bertempat di Aula Kelurahan Baranangsiang Bogor Timur Kota Bogor, Danrem 061/SK Brigjen TNI Ahmad Fauzi S.I.P.,M.M. melaksanakan kegiatan Jumat berkah, yang mana kegiatan tersebut berupa pemberian bantuan sembako dan santunan Tali Asih untuk 400 orang yang terdiri dari 100 orang anak yatim piatu serta 300 orang kaum jompo dan dhuafa. Jum’at (18/6).

Bantuan tersebut diberikan secara simbolis kepada para perwakilan 15 orang anak yatim piatu dan 15 orang perwakilan kaum jompo. Pemberian bantuan sembako dan santunan tali
asih dilakukan secara simbolis dikarenakan untuk mencegah kerumunan massa yang selanjutnya diberikan secara bertahap oleh Lurah, Babinsa dan Babinmas.

Pada Kunjungannya tersebut, Danrem berkesempatan menyampaikan beberapa hal yang diantaranya terkait Covid-19 dan juga motivasi untuk para anak yatim piatu.
Kedatangan saya ke Kelurahan Baranangsiang ini selain Untuk menjalin silaturahmi, juga untuk melaksanakan kegiatan Jum’at berkah. dan pada kesempatan ini juga saya mengingatkan Bahwa Covid 19 di Kota Bogor sampai saat ini masih ada dan terus meningkat, padahal sebelumnya jumlah penderita Covid-19 di Kota Bogor sempat mengalami penurunan. Oleh karena itu untuk mencegah penularan dan sekaligus memutus rantai penyebaran Corona Virus Desease 19 maka kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5 M.” Hal tersebut disampaikan oleh Danrem.

Selain itu Komandan Korem Juga memotivasi kepada anak Yatim Piatu untuk lebih berjuang berusaha dalam belajar demi mencapai cita-cita yang diharapkan.

Selain hal tersebut, Danrem juga menyampaikan terkait keamanan dan kenyamanan wilayah Kota Bogor, yang mana Bogor menjadi barometer Kota – Kota lain di Indonesia. ” kita harus mencintai tanah air kita Indonesia agar bisa mencapai Gema Ripah lo jinawi.” Pungkasnya.

Turut serta mendampingi Danrem 061/SK pada kegiatan tersebut yaitu Danramil Bogor Timur
(Kapten Suharja), Sekcam Bogor Timur ( Ibu Renna ), Pabintalrem 061/SK ( Letda Inf Sutisna Sunjaya S.E ) serta Lurah Baranangsiang ( Gurda Siregar). [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

Sumber: Penrem 061/SK

 

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021

Labuhanbatu, Aktual News-PJ bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang,Spi, M.Si, sampaikan nota jawaban atas tanggapan delapan fraksi terkait pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 pada sidang ke III paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Jumat 18 Juni 2021.

Pertama PJ Bupati Labuhanbatu memberikan jawaban atas pandangan fraksi Golkar salah satu fraksi dari 8 fraksi yang memberikan pandangan.

” Kita menyadari bahwa pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari aspek pendapatan daerah masih tergantung dengan dana perimbangan yang yang cukup signifikan, tentu hal ini akan menjadi perhatian kita bersama untuk menggali potensi pendapatan asli daerah yang dapat mencerminkan kemandirian otonomi daerah di Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan amanat undang-undang otonomi daerah.

Mengenai peningkatan dan pengelolaan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan melakukan berbagai kebijakan terkait dengan pencapaian target yang ditetapkan atas saran dan masukan anggota dewan yang terhormat.

Selanjutnya menurut Mulyadi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia khususnya bagi aparatur sipil negara dilingkungan Kabupaten Labuhanbatu bahwa pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengalokasikan berbagai program kegiatan dalam APBD tahun 2021 guna memenuhi aparatur sipil negara Sebagai penyelenggara pemerintahan dapat lebih profesional.

Mengenai rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya bahwa pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah atas saran dan masukan anggota dewan yang terhormat.

Kemudian APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2020 merupakan rencana kerja pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di akhir rpjmd 2016-2021 tentu belum sepenuhnya memenuhi harapan kita bersama oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Mari sama-sama bersinergi dan terintegrasi sehingga apa yang kita rencanakan dapat kita wujudkan sebagaimana mestinya. Ucapnya.

Usai memberikan tanggapan PJ bupati Labuhanbatu berharap agar pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 dilakukan secara cermat dan teliti untuk memperoleh masukan dalam perbaikan ranperda tersebut maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu.

Turut hadir mendampingi PJ Bupati Labuhanbatu, Sekdakab Labuhanbatu Ir Muhammad Yusuf Siagian, MMA, Para Asisten dan Kepala OPD. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021

Labuhanbatu, Aktual News–Bersama Lintas Program (LP), Lintas Sektor (LS) dan Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dibawah pimpinan H. Kamal Ilham, SKM, menggelar workshop konvergensi dalam rangka penurunan AKI, AKB, pemberian tablet tambahan darah bagi remaja putri dan ibu hamil di balroom Hotel Dharma Melati gang Ladon Kecamatan Rantau Utara, Jum’at 18/6/2021.

AKI (Angka Kematian Ibu) menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencegahnya, kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak termasuk dalam kebutuhan dasar yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah,masyarakat dan keluarga. Dari itu pemenuhan haknya haruslah diperhatikan seutuhnya.

Sebagai stakeholder yang bertanggung jawab kita harus menjaga kesehatan ibu hamil sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk menurunkan angka kematian ibu bayi dan anak.ucap Kamal Ilham dalam pidatonya.

Dikatakan Kamal berdasarkan data profil kesehatan tahun 2020 jumlah kematian ibu 4 kasus jumlah kematian bayi 31 Kasus berdasarkan data laporan kia sampai dengan trimester 1 tahun 2021 jumlah kematian ibu satu kasus jumlah kematian bayi 11 kasus.

dilihat dari masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi menjadi permasalahan yang sangat penting untuk ditanggulangi. Kasus kematian di Labuhanbatu disebabkan oleh tingginya ibu hamil anemia.anemia pada ibu hamil berpengaruh besar dengan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri titik remaja putri sebaiknya mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 1 kapsul per minggu untuk mencegah terjadinya anemia baik pada saat remaja menstruasi begitupun pada saat remaja menjadi ibu.ujarnya.

Menurut Kamal konvergensi ini adalah langkah tepat dengan mensosialisasikan dan memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri dan ibu hamil secara teratur
Mampu mengurangi kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi karena anemia di Labuhanbatu.

Senada dijelaskan oleh Kabid Kesehatan Masyarakat Friska Simanjuntak,SKM, bahwa salah satu penyebab besar kemungkinan terjadinya angka kematian ibu saat melahirkan adalah anemia atau kurang darah.

” Kita lakukan langkah memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri dan ibu hamil, dengan harapan dapat mengurangi angka kematian ibu hamil”.

Sebagai contoh kita telah memberikan tablet tersebut kepada para remaja putri yang ada di sekolah SMA methodist Rantau Prapat, dan mensosialisasikan kepada ada ibu hamil dan stakeholder pada acara konvergensi hari ini.

“Adapun aturan pemakaiannya menurut Friska, 90 Tablet untuk ibu hamil selama 3 bulan dan 4 tablet satu bulan untuk remaja putri, agar bagi ibu yang melahirkan kan tidak terjadi di anemia, atau bagi remaja putri dapat mempersiapkan diri ketika kelak menikah, ” ujar Friska.

Tidak terlepas dari workshop konvergensi tersebut para peserta mendapatkan bimbingan dan arahan ataupun sosialisasi dari narasumber psikolog Labuhanbatu Indrawati Sinaga. Yang mana dalam paparannya Indrawati menjelaskan pentingnya persiapan saat melahirkan dan menjelang pernikahan.

Terlihat mengikuti workshop dimaksud Ketua IDI Labuhanbatu, perwakilan IBI, Ketua PPNI, parah Kepala Puskesmas se Kabupaten Labuhanbatu para perwakilan kepala opd dan organisasi profesi serta beberapa remaja putri berasal dari SMA methodist Rantauprapat. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021

Medan,Aktual News-Wali Kota Medan, Bobby Nasution diwakili Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman mengikuti rapat koordinasi percepatan penyerapan APBD TA 2021 secara virtual dari ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Jumat (18/6/2021).

Saat rakor yang juga diikuti oleh Sekda seluruh Indonesia ini di buka oleh Irjen Kemendagri RI, Tumpak Haposan Simanjuntak.

Namun dalam rakor tersebut Tumpak menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2021 masih terkontraksi sebesar 0.74% namun kondisi ini menurutnya lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4-2020 yang terkontrasi sebesar 2.19%. Karena itulah, Tumpak mendorong Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk melakukan percepatan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi secara nasional semakin membaik.

“Namun dari data yang ada realisasi belanja APBD Provinsi tertinggi adalah Prov. Gorontalo dan yang terendah Prov. Papua Barat, sedangkan untuk realisasi belanja Kab/kota tertinggi kab. Bandung Barat dan terendah kab. Halmahera tengah.”ucapnya.

Dirinya juga menyampaikan langkah strategis percepatan realisasi APBD TA 2021 diiantaranya yaitu memberikan konsultasi dan bimbingan kepada Pemda yang akan melakukan perubahan anggaran, sehingga penggunaan anggaran lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tapi selain itu merealisasikan belanja untuk penanganan covid-19, jaring pengaman sosial, dukungan vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan.

“Selanjutnya ialah menyelesaikan refocusing dan realokasi APBD TA 2021,”lanjutnya. [ Red/Akt-35/Ansary ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021
NUSANTARAEXPRESS, BAUBAU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan siap mendukung rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal itu disampaikan LaNyalla menjawab aspirasi yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Walikota Baubau AS Tamrin. Keduanya mengatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara penganugerahan gelar adat dan budaya Kesultanan Buton di Baruga Keraton Buton, Baubau, Kamis (17/6/2021).

"Pembentukan Provinsi Buton insya Allah akan kami perjuangkan. Semoga Moratorium segera dibuka dan semoga bisa direalisasi. Namun harus diingat DPD hanya bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintah, tetapi tidak mempunyai kewenangan eksekusi," ujar LaNyalla seraya menambahkan kecuali dirinya ditakdirkan jadi presiden, pasti akan segera dieksekusi.

Menurutnya, sudah menjadi tugas DPD untuk memperjuangkan aspirasi daerah. Sejak dilantik sebagai anggota DPD, semua senator sudah siap menjadi advokat daerah.

"Di masing-masing provinsi ada 4 anggota DPD. Silakan sampaikan keluhan kepada mereka untuk dibahas di tingkat pusat. Jika ada kebuntuan-kebuntuan kita akan bantu dorong agar terbuka," jelas Mantan Ketum PSSI itu.

Terkait pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru, sebelumnya disinggung oleh Lembaga Adat Kesultanan Buton.

"Untuk diketahui dalam pertemuan Malino yang dihadiri para raja dan sultan, Presiden Soekarno saat itu menawarkan kepada Sultan Buton ke-38, untuk bergabung membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan Kesultanan Buton daerah istimewa, seperti Aceh dan Yogyakarta. Namun hingga kini cita-cita itu belum terwujud," kata Kapitalao Matana Eyo-Panglima Perang Bagian Timur, La Ode Muh Arsal mewakili Lembaga Adat Kesultanan Buton.

Untuk itu, lanjutnya, seluruh masyarakat eks Kesultanan Buton mengharapkan hadirnya daerah otonomi baru yaitu Provinsi Kepulauan Buton.

Walikota Baubau AS Tamrin juga menguatkan hal itu. Dia berharap Ketua DPD RI bisa mengawal usulan tersebut kepada pemerintah pusat.

"Ketua DPD dengan jaringan dan kedudukan yang kuat sebagai perwakilan daerah, kita yakin akan bisa mendorong kepada pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi daerah otonomi baru Provinsi Kepulauan Buton," ujar AS Tamrin.

Sementara itu Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan bahwa Kesultanan Buton memainkan peran penting di wilayah Sulawesi Tenggara. Eksistensi budaya dan nilai-nilai adat Buton harus dilestarikan, karena adat Buton membantu mewujudkan ketertiban masyarakat.

"Lembaga adat harus berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga adat Buton harus menjadi garda depan dalam merawat nilai-nilai adat Buton dan mewariskannya ke generasi muda," ujar Ali Mazi.

Mengenai pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, Ali Mazi juga menitipkan aspirasi tersebut kepada Ketua DPD RI agar ada percepatan.

"Saat ini Sultra ada 17 daerah otonomi. 15 kabupaten dan 2 kota. Dengan luas wilayah dan dinamika masyarakat yang ada kami meyakini bahwa pemekaran menjadi sebuah solusi," ujar dia lagi.

Dengan daerah otonomi baru, kesenjangan antar wilayah bisa diatasi. Pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih terfokus dan lebih dekat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Ali Mazi menyerahkan draft atau proposal pemekaran wilayah Sultra dengan daerah otonomi baru Provinsi Kepulauan Buton. (*)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021

Simalungun,Aktual News-Menindaklanjuti laporan masyarakat melalui 110 perihal adanya perjudian, Kapolsek Parapat IPTU Hosea Ginting SH memperintahkan Kanit Reskrim IPDA Syahrial Lubis bersama tiga Tim Opsnal mengerebek Pos kosong dekat Hotel Darma Agung yang terletak di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Kamis (17/6/2021) malam sekira pukul 19.30 Wib.

“Benar tadi saya ada perintahkan Kanit Reskrim dan tim opsnal melakukan penangkapan pelaku perjudian di Pos kosong dekat Hotel Darma Agung sesuai Informasi masyarat melalui 110,”ujar Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo SIK, MH melalui Kapolsek Parapat IPTU Hosea Ginting SH dikonfirmasi sekira pukul 22.30 Wib.

Namun, Kapolsek menambahkan dari hasil penggerebekan tersebut Kanit Reskrim dan Tim Opsnal sama sekali tidak ada menemukan perjudian di Pos kosong dekat Hotel Darma Agung karena kondisi kosong. “Setelah digerebek anggota tidak ada menemukan perjudian atau kondisi Pos itu kosong,”tambahnya.

Kapolsek menegaskan begitupu pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan untuk mengantisipasi adanya perjuadian atau tindakan yang mengganggu situasi Kamtibmas di Pos kosong dekat Hotel Darma Agung tersebut. “Kita akan tetap patroli untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut,”Pungkas IPTU Hosea Ginting.

Pelaksana tugas harian Kasi Humas Polres Simalungun Iptu Agus Hendri Chan menghimbau kepada masyarakat untuk bijak menggunakan Call Center 110 Polri, layanan tersebut bertujuan untuk memudahkan pengaduan masyarakat di mana pun berada, yang merupakan program prioritas Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan dari Bapak Kapolri, untuk itu kita harapkan agar masyarakat dapat memanfaat kan pelayanan 110 Polri dimanapun berada di Indonesia ini dengan baik dan bukan untuk dipermainkan atau istilah sekarangan ngeprank, janganlah ya, ucap Iptu Agus. [ Red/Akt-40/Kiki ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA – Sembilan eks pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Cabang Medan melakukan demonstrasi di depan Kantor Pusat BRI, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni 2021. Kesembilan eks pegawai tersebut adalah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Medan, Sumatera Utara, sejak Oktober 2020 lalu. Mereka mendatangi Kantor Pusat BRI di Jakarta untuk menuntut keadilan atas nasib mereka yang diperlakukan semena-mena oleh pimpinan BRI Cabang Medan.

Orasi dan pembentangan spanduk yang berisi pernyataan dan keluh-kesah para korban PHK tersebut dikawal oleh ormas Relawan AKAR dan Padamu Negeri. Demo damai dan simpatik yang dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB itu berlangsung tertib, aman dan lancar.

Koordinator dan sekaligus juru bicara para eks pegawai BRI Medan ini, Tri Novalina dan Rita Kardina, menyampaikan permasalahan yang menimpa mereka. Penyampaian aspirasi dari keduanya sempat mengundang simpati dan rasa haru dari para pengguna jalan yang sempat melewati jalur Jalan Jenderal Sudirman tempat para pendemo melakukan aksinya.

“Setelah dipekerjakan lebih dari 10 tahun sebagai petugas teller yang merupakan tugas utama sebuah perbankan di BRI Cabang Medan, kami di-PHK sepihak oleh manajemen BRI sejak Oktober 2020, dan belum mendapatkan keadilan yang kami harapkan, sementara keadaan ekonomi yang begitu sulit. Kami sudah mengadukan nasib kami ke beberapa pihak di Medan, termasuk ke DPRD Kota Medan, namun hingga hari ini belum ada hasil apa-apa,” beber Tri Novalina dalam orasinya.

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan perhatian dari pihak BRI Cabang Medan dan pemerintah setempat, lanjut Tri Novalina, mereka akhirnya datang ke Jakarta dengan ikhtiar dan doa semoga pihak Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan aspirasi dan tuntutan keadilan yang mereka perjuangkan. “Kami datang ke Jakarta sejak 6 Juni lalu, berharap dapat bertemu berbagai pihak yang sekiranya dapat membantu kami mendapatkan keadilan. Kami sangat berharap semoga jajaran Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan kesedihan kami dan memberikan keadilan yang kami tuntut selama ini,” imbuh Tri Novalina.

Menjawab pertanyaan media yang hadir meliput aksi damai para eks pegawai BRI Cabang Medan ini, Tri Novalina dan Rita Kardina menceritakan usaha yang sudah mereka lakukan selama ini dalam mencari keadilan atas nasib mereka. “Kami sudah dimediasi oleh pihak DPRD Kota Medan, dan Pimpinan DPRD sudah memberikan masukan kepada BRI Cabang Medan agar tidak melakukan PHK terhadap kami bersembilan orang, namun hal tersebut kelihatannya tidak digubris oleh pihak BRI,” keluh Tri Novalina dengan nada sedih.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang diminta tanggapannya atas kasus ini mengatakan bahwa upaya menyampaikan aspirasi, keluh-kesah, dan tuntutan keadilan yang dilakukan oleh para korban PHK itu merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundangan. “Pada prinsipnya kita mendukung penyampaian aspirasi dan tuntutan keadilan yang dilakukan oleh sembilan eks pegawai BRI Cabang Medan yang menjadi korban PHK sepihak itu. Pelaksanaan aksi damai di ruang publik yang ditujukan kepada para pihak terkait adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang,” kata Wilson Lalengke yang merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Sehubungan dengan aksi demo tersebut, tambah pria yang selalu siap membela warga terzolimi ini, dirinya berharap agar BRI sebagai perusahaan perbankan milik negara dapat mendengarkan jeritan hati para eks pegawainya itu. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari jajaran pekerja yang sudah berkontribusi membesarkan dan memajukan BRI selama ini.

“Saya dengar mereka termasuk pegawai yang cukup berprestasi selama bekerja sebagai teller di BRI Cabang Medan. Teller adalah unit kerja di perbankan yang memerlukan ketekunan dan ketelitian kerja yang sangat tinggi. Jika bukan orang yang berkualitas bagus di unit ini, bank bisa mengalami ketekoran setiap saat karena salah hitung jumlah uang yang diterima maupun yang dikeluarkan atau dibayarkan. Jadi, mereka ini pasti para pekerja handal di BRI Cabang Medan dengan masa kerja yang terbilang lama. Sangat layak untuk diperhatikan tuntutan mereka,” tegas lulusan program pasca sarjana bidang Etika Global dari Universitas Birmingham, Inggris, itu.

Dalam setiap persoalan yang dihadapi warga, seperti yang dialami sembilan eks pegawai BRI ini, kata Lalengke lagi, Pemerintah harus hadir membela rakyatnya. Apalagi BRI adalah salah satu Bank Pemerintah yang secara langsung berada di bawah kendali Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Saya mendesak Presiden Joko Widodo, melalui jajaran Kementerian terkait, agar segera hadir di tengah rakyatnya yang diperlakukan tidak adil oleh jajaran pimpinan BRI Cabang Medan tersebut. Pemerintah semestinya memfasilitasi penyelesaian yang adil bagi mereka sebagai wujud tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar mantan Kepala Sub Bidang Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI ini menutup keterangannya. (APL/Red)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021

Siantar, Aktual News– Kapolres Pematangsiantar AKBP BOY.S.B.Siregar S.I.K Pimpin Pelaksanaan kegiatan Donor Darah dalam rangka Menyambut Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-75 tahun 2021 Bertempat di Aula Widya Satya Brata Polres Pematangsiantar pada pukul 09.00 wib Jumat 23/06/2021.

Namun kegiatan Donor Darah ini adalah merupakan rangkaian Untuk menyambut HUT ke-75 Bhayangkara, yang akan diperingati pada 1 Juli 2021 mendatang, yang melibatkan Personil Polres Pematang Siantar,Polsek jajaran ,Personil Kowad Denpom I/I Pematang Siantar dan Bhayangkari Polres Pematangsiantar yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pemtangsiantar. “Demi keamanan dan steril,kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada Kesempatan ini Kapolres Pematang Siantar AKBP BOY.S.B.SIREGAR S.I.K menyampaikan, kegiatan Donor Darah ini dapat menambah Stok darah di PMI dan dapat menolong Nyawa manusia yang membutuhkan darah kususnya di kota pematangsiantar dan harapan kita semoga dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, karena kita tau saat-saat ini kita sedang prihatin dengan pandemi COVID-19. Jadi donor darah ini memang dibutuhkan untuk korban yang membutuhkan jadi nanti akan kita sumbangkan ke PMI Kota Pematangsiantar. [ Red/Akt-35/Ansary ]

 

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021
NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si didampingi Asisten I Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Sarimpunan Ritonga, M.Pd meninjau lokasi tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahap II yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kamis 17/6/2021.



Sebelum kelokasi, Pj. Bupati melakukan rapat kordinasi bersama unsur Forkopimda Labuhanbatu beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu Pj. Bupati Labuhanbatu berharap agar kiranya Camat, Lurah, Kepling dan dibantu dari pihak TNI maupun Polri untuk saling bersinergi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat sampai pemilihan suara ulang berlangsung pada tanggal 19 Juni 2021 mendatang, dirinya juga berpesan dalam pemungutan suara ulang nantinya harus tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19.

Turut hadir Pimpinan OPD Labuhanbatu, Camat Rantau Selatan, Lurah Bakaran Batu, para Kepling, Pihak kepolisian, dan PPS. (Rahmad)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021

Labuhanbatu, Aktual News–Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si didampingi Asisten I Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Sarimpunan Ritonga, M.Pd meninjau lokasi tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahap II yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kamis 17/6/2021.

Sebelum kelokasi, Pj. Bupati melakukan rapat kordinasi bersama unsur Forkopimda Labuhanbatu beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu Pj. Bupati Labuhanbatu berharap agar kiranya Camat, Lurah, Kepling dan dibantu dari pihak TNI maupun Polri untuk saling bersinergi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat sampai pemilihan suara ulang berlangsung pada tanggal 19 Juni 2021 mendatang, dirinya juga berpesan dalam pemungutan suara ulang nantinya harus tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19.

Turut hadir Pimpinan OPD Labuhanbatu, Camat Rantau Selatan, Lurah Bakaran Batu, para Kepling, Pihak kepolisian, dan PPS. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021

Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat (pake batik) tengah bincang-bincang dengan Gambar Tubagus Ardhika (baju putih) dari Tenaga Profesional, Kamis (17/6/2021).

 

Kalteng, Aktual News– Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah mendatangkan tim profesional untuk mempercepat pembentukan desa wisata berstandar internasional.

Kapuas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang memiliki potensi wisata yang sangat besar. Selain sungai kapuas, suku dayak, dan rumah betang yang ada di kecamatan Selat. Kapuas juga memiliki air terjun gunung Puti, pulau Telo, serta wisata kuliner yang terdapat di kawasan kota Kuala Kapuas.

Menurut sejarah, nama Kapuas sendiri berasal dari nama daerah yang juga bernama Kapuas. Hingga tidak heran jika sungai yang mengalir dari Kapuas Hulu sampai ke tempat bermuara diberi nama Kapuas, dan hingga saat ini Kapuas memiliki julukan sebagai kota air.

Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat (pake batik) tengah bincang-bincang dengan Gambar Tubagus Ardhika (baju putih) dari Tenaga Profesional, Kamis (17/6/2021).

Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat dalam keterangannya menyampaikan bahwa kolaborasi dengan tenaga profesional di bidang pariwisata, merupakan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan serta percepatan pembentukan desa wisata di Kapuas.

Menurut Bupati, desa wisata ini harus segera dibentuk melalui pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang terukur secara persuasif.

“Pembentukan desa wisata ini tentunya butuh dukungan dari banyak pihak, baik dari DPRD maupun dari seluruh stakeholder lainnya, agar masyarakat di desa nantinya menjadi masyarakat yang produktif dan mandiri,” ungkap Ben Brahim Bahat, Kamis (17/6/2021).

Seperti yang pernah disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI) Sandiaga Salahudin Uno, Ia mengatakan bahwa Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mendongkrat perekonomian selama pandemi Covid-19, yakni melalui desa wisata.

Hal itu disampaikan Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno, usai melantik pejabat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Selasa (15/6).

Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat (Tengah) dan Anggota DPRD Fraksi PKS HM. Rosihan Anwar (kiri) serta Gambar Tubagus Ardhika (Kanan) dari Tenaga Profesional, saat pertemuan di ruang Aula Bapedda Kabupaten Kapuas, Kamis (17/6/2021).

Sementara, Gambar Tubagus Ardhika, dari pihak Tenaga Profesional mengungkapkan bahwa Kabupaten kapuas memiliki potensi yang sangat besar untuk pariwisata.

Menurut Gambar Tubagus, seharusnya kabupaten Kapuas bisa menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang berstandar international, karna memiliki potensi alam yang luar biasa.

“Kami optimis dengan kolaborasi ini pariwisata kabupaten Kapuas dapat menjadi salah satu pengerak pemulihan ekonomi, khususnya di kabupaten Kapuas sendiri,” ungkapnya.

Anggota DPRD kabupaten Kapuas fraksi PKS, HM. Rosihan Anwar turut menyampaikan pembentukan desa wisata ini merupakan rangsangan bagi masyarakat untuk lebih kreatif serta memiliki jiwa inovatif tinggi terhadap desanya sendiri.

“Sebab, ketika perekonomian desa meningkat, tentunya hal itu bisa dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat lokal,” tandasnya. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 18, 2021

NUSANTARAEXPRESS, DUMAI - Prajurit TNI AL yang bertugas sebagai Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) di bawah komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Dumai membantu pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di beberapa wilayah di Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Rabu, (16/6/2021).



Dalam kegiatan PPKM tersebut, Lanal Dumai menerjunkan prajuritnya yang berdinas di jajaran Pos Angkatan Laut (Posal) seperti Posal Bengkalis, Posal Selat Panjang, Posal Panipahan, Posal Bagan Siapiapi, Posal Kuala Enok, dan Posal Tanjung Datuk untuk mensosialisasikan dan menegakkan protokol Kesehatan 5M seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi.


Selain itu, para Babinpotmar tersebut juga membantu aparat Pemerintah Kota Dumai, khususnya Dinas Kesehatan setempat, melakukan aksi pelacakan, pemeriksaan, dan pengobatan Covid-19 atau 3T (tracing, testing, dan treatment) terhadap warga yang terpapar Covid-19.



“Melalui PPKM ini saya telah perintahkan kepada seluruh prajurit yang bertugas di lapangan untuk membantu mendisiplinkan warga dengan harapan dapat menekan penyebaran kasus Covid-19,” pungkas Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Himawan, MMSMC., saat meninjau langsung pelaksanaan PPKM di wilayahnya.



Autentikasi :


Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Dr. Drs. Edys Riyanto, M.Si.

Read more »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.