NUSANTARAEXPRESS - Foto ini sederhana, amat sederhana dan tidak untuk menang lomba. Tapi makna dibal...

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyesalkan peristiwa ...

Siantar, Aktual News– Kapolres Pematangsiantar AKBP BOY.S.B.SIREGAR S.I.K Mendampingi DIR PAM OBVIT ...

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Ketum PPWI, Wilson Lalengke, mengungkapkan bahwa 'Kemerdekaan Pers mati, demokrasi hancur..!!'

Inilah inti dari video yang berisi perbincangan hangat terkait Membangun Pers yang Kuat di negeri ini. Silahkan menyaksikan hingga tuntas, semoga menambah wawasan dan bahan analisis untuk kita semua, terutama kalangan pers.

[embed]https://youtu.be/0gPmTOMgsZY[/embed]

Tetap semangat dan jaya terus Pers Indonesia...!!!

Video ini diambil/direkam pada Selasa, 22 Juni 2021, di Slipi-29 Jakarta Barat.

#Special courtesy buat Mas Mugi (reproter Arusnews) dan Mas Ikung (video maker).

Sumber Vidio: DPN PPWI

NUSANTARAEXPRESS, JAMBI - Ekspansi yang dilakukan management PTPN VI dalam  pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai wujud komitmen membesarkan perusahaan yang memiliki daya saing di tengah paska persaingan sehingga memaksa pihak perusahaan melakukan terobosan inovasi baru yang bertujuan menguatkan Perusahaan yang bukan saja mengejar target produksi secara kwalitas dan kwantitas.

Menyikapi kondisi ini, dewan Komisaris Utama PTPN VI, Rio Sarwono didampingi Nur Ida komisaris anggota Sekdekom Saiful Yulni  Corsec Ahmedy Akbar Bontor Marpaung komite audit Taufik Hidayat,  melakukan kunjungan kerja ke PT. Mendahara Agro Jaya Industri (PT MAI) di kawasan Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Jum’at (25/6/21).



Rombongan dewan komisaris PT PN VI yang berjumlah  6 orang ini disambut dengan antusias, Direktur PT.MAI, Andy fauzi Siregar manager operasional, Sugeng Widodo askep Ben Faisal, Askep Abdul Rahman dan asisten tuk Serta karyawan karyawati PT. MAI.

“Budaya kerja perkebunan memang membutuhkan perhatian extra dari semua unsur pimpinan, budaya kerja perusahaan itu sangat penting. Oleh karena itu mengajak semua unsur pimpinan untuk turun ke kebun melihat potensi yang ada di kebun dan digerakkan secara maksimal dan masif, ucapnya" Rio Sarwono, KOMUT PTPN 6.

Kunjungan komisaris utama PT PNVI yang berlangsung di Kantor PT. MAI dilanjutkan keliling kebun serta meninjau  pekerjaan operasional di lapangan dan melihat infrastruktur pengangkutan jalur perahu dan membahas seputar pengembangan Perusahaan yang selanjutnya PT. MAI selaku anak perusahaan dari PT PNVI tentunya menerima arahan terkait teknis perkebunan maupun manajemen yang seterusnya siap dilaksanakan sebagaimana petunjuk komisaris utama.

(Mjamil Kaperwil Prov Jambi)

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengimbau setiap penyelenggara vaksinasi dapat menjaga dan memastikan data pribadi masyarakat terlindungi dengan baik. Hal yang sama juga disampaikan Menkominfo kepada seluruh masyarakat agar tidak sembarang menyebarkan barcode setelah menjalani vaksinasi. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan.

“Proses-proses vaksinasi ini karena melibatkan data pribadi, maka tentu kita harapkan agar pelindungan data pribadi tetap kita jaga dengan baik. Payung hukumnya sudah kita siapkan. Saya sendiri telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kominfo,” jelasnya dalam Konferensi Pers usai Pelaksanaan Vaksinasi untuk 10.000 Pekerja Media, di Bentara Budaya Kompas, Jakarta, Jumat (25/06/2021).

Bahkan, Menteri Johnny menekankan sertifikat vaksinasi digunakan sendiri dan untuk keperluan khusus tertentu. Misalnya, hanya diperuntukkan ketika sedang melakukan perjalanan dinas atau ada keperluan yang mendesak.

"Jangan sampai diedarkan karena di sertifikat itu ada QR Code, di dalam QR Code itu ada data pribadi, jadi sertifikat digital kita peroleh tetapi di saat yang bersamaan kita menjaga data pribadi kita dengan cara tidak mengedarkannya untuk kepentingan yang tidak semestinya," tegasnya.

Menteri Johnny menjelaskan, sertifikat digital vaksin ini bisa diperoleh setiap orang usai melaksanakan vaksinasi Covid-19 sebagai bukti telah divaksin. Sertifikat ini bisa diunduh dari Aplikasi PeduliLindungi dengan terlebih dahulu memasukan nomor induk kependudukan (NIK).

Momentum Satukan Bangsa

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menyatakan vaksinasi Covid-19 menjadi momentum bagi seluruh komponen bangsa untuk bersatu. Menurutnya, hal ini diperlukan agar seluruh elemen dapat menemukan titik simpul yang sama sehingga seluruh kekuatan dan energi bisa digunakan untuk mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia sesegera mungkin.

Oleh karena itu, meski tingkat penularan Covid-19 yang begitu tinggi akhir-akhir ini, Menteri Johnny Menteri Johnny meminta masyarakat untuk tidak panik, jangan takut serta pesimistik. Menkominfo menilai dengan kondisi tersebut justeru mendorong seluruh warga Indonesia untuk memastikan dan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 secara tertib, disiplin dan terus-menerus,

“Karena itu cara yang sangat sangat efektif, jitu untuk mencegah penularan. Hal ini menjadi begitu pentingnya pada saat di mana sekarang tingkat penularannya cukup tinggi, tetapi tingkat penularan yang tinggi ini jangan membuat kita takut, jangan membuat kita menjadi pesimistik,” tuturnya.

Kepada Pekerja Media yang mengikuti vaksinasi hari ini, Menteri Johnny menjelaskan Pemerintah melaksanakan program vaksinasi secara massal, secara masif, secara besar-besaran, bertujuan untuk menghasilkan imunitas bagi masyarakat.

“Pekerjaan ini merupakan pekerjaan bersama-sama. Saya tentu berharap kita melakukannya secara bersama-sama,” ungkapnya.

Meski tak ada hal yang mudah, tetapi menurut Menteri Johnny vaksinasi bukan hal yang tidak mungkin. Menkominfo juga meyakini dengan pelaksanaan vaknisasi, bangsa Indonesia mampu menaklukkan pandemi Covid-19 dalam waktu yang tidak lama.

Apresiasi kepada Kompas

Mewakili Anggota Kabinet Indonesia Maju, Menteri Johnny memberi apresiasi kepada Kompas yang telah ikut mengambil peran dengan berpihak pada masyarakat untuk segera mengakhiri pandemi Covid-19 dengan melaksanakan program vaksinasi pada hari ini. Langkah-langkah terdepan seperti ini, menurutnya perlu didukung agar menjadi media terdepan dan memberi transmisi informasi untuk kemajuan dan kejayaan negeri.

Menkominfo mengatakan upaya yang dilakukan Kompas merupakan bagian dari usaha bersama untuk memastikan Indonesia bisa mencapai vaksinasi 181,5 juta. “Suatu pekerjaan besar yang harus kita lakukan bersama-sama, apalagi Bapak Presiden Joko Widodo, sudah menyampaikan setidaknya kita harus mencapai 1 juta vaksinasi per hari,” jelasnya.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Menteri Johnny kepada Dewan Pers yang tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, dan tidak pernah henti-hentinya untuk mengajak bersama-sama ekosistem media melakukan vaksinasi.

“Seluruh ekosistem media, hal ini sangat baik dan perlu kita tulari agar tidak saja melalui organisasi-organisasi profesi, namun secara horizontal maupun secara hirarkis Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh komponen untuk kita lakukan vaksinasi massal secara bersama-sama,” tandasnya.

Hadir mendampingi Menkominfo pada saat peninjauan vaksinasi antara lain Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel A. Pangerapan; Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latief; Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo; serta Wartawan Senior Kompas; Budiman Tanuredjo. [AYH]

NUSANTARAEXPRESS, BREBES - Babinsa dan Bhabinkamtibmas di jajaran Kodim 0713 Brebes dan Polres Brebes, masih tak bosan menghimbau warga desa binaannya untuk mematuhi prokes pemakaian masker saat berinteraksi di luar rumah.

Sambil melakukan patroli Kamtibmas, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga membagikan masker kain secara gratis kepada warga setelah dikasih ceramah singkat tentang bahaya terpapar covid-19.

Disampaikan Pjs. Pasi Ops Kodim Brebes, Kapten Armed Jupriadi, melalui Pelda Abdul Kholik, bahwa untuk kegiatan PPKM Mikro di Kabupaten Brebes diperpanjang karena lonjakan kasus covid-19 dalam dua pekan terakhir, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Brebes Nomor 360/1970/2021.



Dalam perpanjangan surat edaran Bupati Brebes tersebut, memuat antara lain bahwa Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan diwajibkan memperketat pengawasan, mengupdate kondisi kasus terbaru, dan juga upaya 3T (Tracking, Testing, dan Treatment).

Selanjutnya adalah mempertimbangkan kembali wacana Pembelajaran Tatap Muka (PTM), penerapan 75% WFH dan 25% WFO, dan menutup sementara tempat-tempat tertentu yang menjadi pusat berkumpulnya masyarakat seperti tempat wisata (alam dan buatan), budaya, sosial, maupun religi.

“Babinsa dan Bhabinkamtibmas, keduanya juga merupakan garda terdepan di lapangan dalam pengoptimalan PPKM Mikro di tingkat kecamatan, desa, maupun kelurahan,” ujarnya, Jumat (25/6/2021).

Masih kata Abdul Kholik, kegiatan yang memicu kerumunan warga akan mendapatkan sanksi/ditindak tegas oleh Tim Satgas Covid-19 dengan di backup TNI-Polri.

“Tujuannya hanya satu, yakni percepatan penanggulangan wabah pandemi khususnya di seluruh wilayah Kabupaten Brebes sehingga kondisi perekonomian, sosial, kesehatan, dan pendidikan dapat berangsur-angsur pulih kembali,” tambahnya.

Terpisah disampaikan Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Brebes, Ir. Djoko Gunawan, Sekda Brebes (24/6) saat rakor di ruang kerjanya, bahwa Pemkab telah sepakat dengan 6 rumah sakit yang akan menjadi tempat rujukan pasien terkonfirmasi positif covid-19, dengan penambahan 126 bed.

Keenam rumah sakit itu meliputi RSUD Brebes, RSUD Bumiayu, dan RS Bhakti Asih Wanasari. Kemudian rumah sakit swasta yaitu RS Bhakti Asih Jatibarang, RS Harapan Sehat Jatibarang, dan RS Aminah Bumiayu.

Djoko menegaskan bahwa penambahan bed termasuk tabung oksigen ditargetkannya bersama Dinas Kesehatan Brebes akan selesai dalam satu pekan kedepan. (Aan)

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Masih beroperasinya sejumlah perusahaan BUMN yang sudah mati menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla meminta agar Kementerian BUMN segera membubarkan perusahaan-perusahaan pelat merah yang sudah tak beroperasi itu.

Sejumlah perusahaan BUMN yang sudah mati namun masih tetap beroperasi di antaranya seperti PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Kraft Aceh (KKA), PT Kertas Leces, PT Iglas, dan PT Industri Soda Indonesia. Setidaknya masih ada sekitar 10 perusahaan yang masih diperlakukan seperti perusahaan biasa, bahkan tetap memiliki direksi dan komisaris yang masih diundang dalam berbagai rapat.

“Kondisi ini seharusnya jadi perhatian serius Kementerian BUMN. Perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah mati perlu segera dibubarkan, dengan menyelesaikan kewajiban yang ada, karena jika dibiarkan akan membebani negara,” ungkap LaNyalla, Jumat (25/6/2021).

Senator Jawa Timur ini mempertanyakan mengapa Kementerian BUMN tidak cepat-cepat membubarkan perusahaan-perusahaan tersebut. LaNyalla menyebut, perusahaan-perusahaan BUMN yang diketahui sudah tak memiliki karyawan itu sudah tidak memiliki manfaat dan cenderung memberatkan pemerintah.

“BUMN yang sudah kalah bersaing tidak bisa dibiarkan berdiri. Harus dievaluasi seperti apa jalan terbaiknya. Kondisi pandemi Corona sudah memberatkan, ditambah dengan beban BUMN yang sudah mati sejak lama akan makin menambah beban pemerintah,” jelasnya.

Kementerian BUMN sudah menyatakan akan membubarkan 7 Perusahaan BUMN tahun ini, termasuk PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Kertas Leces (Persero), dan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau KKA. Tujuh BUMN yang dimaksud sudah mati suri sejak tahun 2008 dan menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PPA.

“Untuk memproses pembubaran tersebut, Kementerian BUMN memang masih perlu melakukan penilaian melalui PPA. Kami harapkan penilaian dapat segera rampung dan pembubaran BUMN yang mati cepat dilakukan,” kata LaNyalla.

Mantan Ketum PSSI itu menyadari perlu ada assessment mengenai kondisi terakhir perusahaan BUMN yang akan dibubarkan. LaNyalla mengatakan, apabila ada aset yang bisa dimanfaatkan, Kementerian BUMN harus segera mengambil alih.

“Saya meminta Komite II DPD RI untuk mengikuti perkembangan permasalahan ini dan akan terus mengingatkan pemerintah untuk segera menutup perusahaan-perusahaan BUMN yang tak lagi punya nilai alias mati,” tutup LaNyalla. (*)

Keterangan Foto:
Ketua DPD RI bersama Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam sebuah acara di Jayapura, Papua.