AktualInvestigsi

Balaraja, Aktual News-Perputaran atau rotasi adalah hal biasa dalam sebuah institusi, demi penyegaran dan pembinaan karir merupakan alasan terjadi nya pergantian pimpinan di setiap satuan pendidikan.

Bertempat di sebuah ruangan kelas di SD Negeri Tobat lll Balaraja pada rabu pagi (01/09/2021) telah di adakan acara Serah terima jabatan Kepala Sekolah, dari Ibu Herlinawati,Spd,MM kepada Bapak Asnali,Spd.

Acara tersebut di gelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti seluruh tamu undangan di wajibkan memakai masker, tersedia nya Wastafel untuk cuci tangan juga tersedianya Handsanitezer.

Acara di awali dengan Pembukaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya, kemudian kata sambutan dari ke 2 Kepala sekolah dan di akhiri dengan pembacaan Sk Kepala Sekolah yang baru serta penanda tanganan berita acara, hadir dalam acara sertijab itu antara lain Ketua Komite serta para dewan guru dari Sd negeri Saga ll dan dewan guru dari Sd negeri Tobat lll Balaraja.

Ibu Herlinawati Spd.MM selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tobat lll Balaraja yang lama dalam sambutan nya mengatakan ” Saya pribadi memohon ma’ap jika selama bertugas di SD negeri Tobat lll ini belum bisa memberikan yang terbaik kepada para Guru dan siswa mengingat keterbatasan waktu yang tidak sampai setahun bertugas di sini ” kata Ibu Herlinawati Spd.MM.

Sementara itu Bapak Asnali,Spd selaku Kepala Sekolah yang baru berharap tidak akan ada Rotasi lagi dan memimpin SD Negeri Tobat lll Balaraja sampai ia pensiun ” Dengan sertijab ini merupakan yang kedua kali nya saya menjadi kepala Sekolah di sini ” kata nya di selingi Humornya.[Red/Akt-15/Mulyadi]

Aktual News

Serang, Aktual News-Dalam rangka HUT Kemala Bhayangkari ke 69, Kapolres Serang Polda Banten bersama ketua Bhayangkari Cabang Serang melaksanakan kegiatan Baksos di Yayasan Bani Syifa, Kampung Tegal RT 15/3, Desa Penyabrangan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Rabu (1/9/2021).

“Kegiatan bakti sosial ini sekaligus, memeperingati HUT Kemala Bhayangkari ke-69,” Kapolres Serang AKBP Yudha Satria, didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Serang Ny. Vivi Yudha, usai melaksanakan Baksos.

Sementra itu, Ketua Bhayangkari Cabang Serang Ny. Vivi Yudha, mengungkapkan, apa yang dilakukanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai Istri Bhayangkara. Kehadiranya ke tengah-tengah masyarakat untuk membatu sesama, terutama di massa pandemi covid-19.

“Kami ingin berbagi. Dan ini sebagai bentuk kehadiran kami untuk masyarakat. semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat,” ujarnya.

Vivi juga menyampaikan, agar kegiatan yang dilakukan oleh Yaysan Bani Syifa tetap menerapkan protokol kesehatan, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi covid-19.

“Saya harapkan kegiatan disini (Yayasan Bani Syifa-red) tetap menerapkan prokes, dan menjaga pola hidup sehat,” tandansya.

Dari pantuan kami dilokasi, hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Serang, Ketua Bhayangkari Cabang Serang, Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Serang, Kasat Lantas Polres Serang, Kasat Binmas Polres Serang, Kapolsek Cikeusal, Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Serang, Anggota Bhayangkari Cabang Serang.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres bersama ketua Bhayangkari Cabang Serang juga melakukan pengecekan ruangan isolasi pasien ODGJ Yayasan Bani Syifa.[Red/Akt-49/Agi].

Aktual News

Medan ,Aktual News – Tertib Administrasi, Provos Sat Brimob Polda Sumut lakukan Pemeriksaaan dan Pengecekan terhadap personil selepas pelaksanaan Apel pagi , Rabu(1/9/21).

Namun adapun Pendisiplinan dilakukan oleh personil Provos meliputi sikap tampang dan administrasi.

Pemeriksaan dipimpin oleh Kasubsi Riksa Seksi Provos Sat Brimob Polda Sumut Ipda Ramlan Nainggolan, S.H.

Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut Iptu Mika Sihombing, S.Pd melalui Kasubsi Riksa Ipda Ramlan Nainggolan, S.H., mengatakan pemeriksaan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan guna pendisiplinan baik sikap tampang maupun administrasi personil.

“Namun hal ini perlu dilakukan guna mengetahui kelengkapan administrasi maupun surat surat lainnya manakala ada yang sudah mati agar segera di data dan di urus,” kata Ipda Ramlan.

Tapi selain administrasi, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap sikap tampang mulai dari rambut hingga kebersihan sepatu.

Personil Brimob yang notabene nya merupakan pasukan elit Kepolisian Republik Indonesia harus terus menjaga sikap tampang guna mewujudkan Polri yang Proporsional.

“Dengan menjaga sikap tampang dan postur tubuh yang proporsional, ini akan menambah rasa kebanggaan masyarakat terhadap Polri khususnya Satuan Brimob Polda Sumut,” ucapnya.

Ditambahkannya, pemeriksaan terhadap kelengkapan surat surat administrasi juga penting dilaksanakan.

Kita lakukan pengecekan surat surat seperti KTP, KTA, SIM serta surat surat lainnya guna mengetahui masa berlaku dari surat surat tersebut. “Pemeriksaan berlangsung dengan baik, tidak ada temuan berarti dalam kegiatan tersebut, hal baik ini harus dipertahankan oleh personil,” tandasnya. [ Red/Akt-35/Ansary ]

Aktual News

Simalungun,Aktual News-Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH mengikuti Launching sinegitas pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) serta Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021 secara virtual bertempat di rumah dinas Wakil Bupati Simalungun, Jln Suri-suri Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Sumut, Selasa, 31/08/2021.

Turut mendampingi Bupati di kegiatan itu, Pj. Sekda Sudiahman Saragih SH, Staf Ahli Bupati bidang Administrasi Umum Ir Topot Saragih MH dan mewakili Inspektorat dengan menerapkan protokol kesehatan.

Namun usai mengikuti launching secara virtual Bupati mengharapkan kepada instansi dijajaran agar dalam melaksanakan tugas dan kegiatan untuk selalu mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan yang di sampaikan oleh pimpinan KPK, ada delapan program integritas pencegahan korupsi terintegritas diperintahan daerah diantaranya Aparat pengawas intern pemrintah (APIP), perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

“Mari kita laksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang telah diprogramkan dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan mari sama-sama kita bersihkan daerah kita dari praktek-praktek korupsi,”ucap Bupati.[ Red/Akt-41/Kiki ]

Aktual News

Labuhanbatu, Aktual News-Pj. Bupati Labuhanbatu Muliyadi Simatupang, S.pi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional (PPDN) yang dirangkaikan dengan launching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK, dan BPKP secara daring di ruang Rapat Bupati, Rantau Selatan, pada Selasa (31/08/2021)

Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan sistem kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi. “KPK mengkoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya melalui konferensi video.

Firli menambahkan ada delapan area intervensi yang selama ini sudah dikerjakan KPK yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Sementara Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sepakat bahwa sinergi pengendalian korupsi dalam masa kedaruratan pandemi Covid-19. Kolaborasi antara APIP, BPKP, dan aparat penegak hukum harus dilakukan sejak awal, tidak bisa saling tunggu-menunggu.

Dalam Kesempatan yang sama, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., selaku Menteri Dalam Negeri RI mengatakan bahwa acara ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Pengelolaan Bersama MCP ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah, sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik,” jelasnya.

Rapat koordinasi secara daring ini juga dihadiri Asisten I Sarimpunan Ritonga S.Pd, Asisten III Zaid Harahap, Inspektorat, dan kepala BPKAD. [ Red/Akt-16 ]

Aktual News

Probolinggo, Aktual News–Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia mengapresiasi Ketua KPK atas kinerja KPK yang di nahkodai oleh ketua KPK Firli Bahuri bahwasanya saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang diketahui merupakan Anggota DPR RI pada Senin dini hari, 30 Agustus 2021, kasus OTT Bupati Probolinggo dan saat ini KPK sudah mengantongi bukti terkait perkara jual beli jabatan kepala desa dan Barang bukti yang disita KPK senilai Rp 360 juta,

Sejak awal kami melihat keseriusan Ketua KPK Firli Bahuri dalam melakukan penindakan korupsi dinIndonesia tidak main main salah satu dibuktikan melakukan OTT pada Bupati Probolinggo, selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah, menyelamatkan potensi kerugian negara, dalam kurun tahun 2020 melalui program-program pencegahan. Nilai tersebut berasal dari upaya pemulihan, penertiban dan optimalisasi aset. Total sebesar Rp. 592,4 triliun selama 2020.

“Melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup), KPK bersama-sama pemerintah daerah telah menyelamatkan potensi kerugian negara senilai total 954,2 trilin selama 2020,” ujarnya,

kemudian pada Rekomendasi KPK kepada Menteri Sosial Desember 2020 kemaren penggabungan 3 basis data, yaitu data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Ditjen PFM Kemensos, data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Ditjen Linmas Kemensos, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Pusdatin-Sekjen Kemensos. Menurut Menteri Sosial, 52,5 juta data penerima bantuan ‘ditidurkan’ karena terindikasi ganda (penerima menerima lebih dari satu jenis bantuan), tidak ber-NIK (kemungkinan penerima tidak ada/fiktif), serta data yang tidak dapat dijelaskan oleh pemda sebagai kontributor data penerima bantuan. Mulai saat ini, 52,5 juta penerima bantuan tidak digunakan lagi. Potensi penyelamatan keuangan negara karena dihapusnya 52,5 juta penerima tersebut bila diasumsikan menerima bantuan per penerima sebesar Rp200 ribu/ bulan, atau 10,5 T/ bulan , Maka Penyelamatan Keuangan Negara Sebesar 126 T / tahun

Selain itu, KPK telah mampu menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) ke kas negara dengan nilai total Rp 120,3 miliar. Adapun jumlah yang disetorkan KPK ke kas negara itu terdiri dari denda hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp 14 miliar. Kemudian, berasal dari uang hasil sitaan kasus korupsi sebesar Rp 54,4 miliar, uang pengganti perkara korupsi Rp 19,8 miliar, uang sitaan dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 18,5 miliar.
Selain itu, uang tersebut berasal dari hasil lelang KPK dari perkara tindak pidana korupsi Rp 3,3 miliar, gratifikasi Rp 2,9 miliar, dan jasa giro sebesar Rp 7 miliar.

Capaian kinerja KPK di bidang penindakan dan koordinasi dan supervisi. Adapun nilainya sendiri antara lain terdiri dari penagihan piutang pajak daerah senilai total Rp 3,8 triliun; penyelamatan aset daerah dengan sertifikasi bidang tanah pemda dengan perkiraan nilai aset mencapai total Rp 9,5 triliun. KPK berhasil melakukan penyelamatan aset daerah dengan dilakukannya pemulihan dan penertiban aset bermasalah senilai total Rp 1,7 Triliun; dan – penyelamatan aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) atau fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos/Fasum) senilai total Rp 7,1 Triliun. KPK mendorong optimalisasi penerimaan daerah terkait pada masin-masing daerah di wilayah koordinasi dan supervisi wilayah dua untuk menyelamatkan keuangan dan aset daerah.

Peningkatan penegakan hukum korupsi melalui persentase pidana badan, denda ranpasan, dan uang pengganti serta melalui jumlah perkara TPK melalui TPPU dan korporasi. Sejauh ini kami menilai KPK menjadi lembaga yang paling produktif dalam penanganan perkara pidana korupsi.

Dalam penanganan perkara KPK tidak hanya fokus pada kuantitas jumlah perkara yang ditangani, namun kami lebih mendorong atau mengedepankan pada kualitas perkara melalui case building dan optimalisasi pengembalian kerugian negara melalui TPPU,” Lebih lanjut, dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, KPK mendorong dilakukannya inovasi dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan pajak daerah, seperti implementasi tax clearance, pengkinian database, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan penerimaan pajak seperti melakukan koneksi host-to-host.

Selain itu, KPK juga mendorong pemda untuk melakukan penagihan tunggakan pajak. Di antaranya, KPK memfasilitasi kerja sama daerah dengan Kejaksaan dalam fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penagihan piutang pajak. Sementara itu, dalam program perbaikan tata kelola khususnya area intervensi manajemen aset daerah, KPK mendorong pemda untuk melakukan pengamanan terhadap aset-aset daerah. Langkah pertama yang didorong adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap seluruh aset milik daerah untuk menghindari beralihnya kepemilikan aset yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Kami melihat Di tengah pandemi Covid -19 kondisi sulit ini KPK tetap bekerja dengan segala keterbatasan dan tantangan untuk memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat yang dimana sesuai dalam Undang – Undang

Dengan prestasi ini tentunya KPK telah melakukan penyelesaian kasus hingga semester 1-2021 telah bertambah sebanyak Total penyelamatan potensi kerugian negara di semester 1 tahun 2021 sebesar Rp. 22 Trilyunan yang terdiri dari Penagihan Piutang PAD sebesar Rp 3.321.880.064.101, Pensertifikatan Aset sebesar Rp 9.509.604.128.215 (9.017 unit)
Pemulihan Aset sebesar Rp 1.747.932.083.744 (2100 unit) dan Penyerahan aset daerah PSU Rp 7.123.164.830.792 (1092 unit) juga termasuk 12.310 sertifikat atas bidang tanah milik pemda. Upaya lainnya adalah dengan melakukan penertiban atas aset-aset bermasalah, baik yang dikuasai oleh pihak ketiga maupun aset-aset yang tidak optimal pemanfaatannya.

Atas dasar itulah maka kami menilai prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah ketua KPK Firli Bahuri patutlah di apresiasi keberhasilan dalam melakukan OTT Bupati Purbalinggo dan penyelamatan asset serta menyelamatkan keuangan negara yang tentu saja ini sebuah prestasi yang harus di apresiasi. [ Red/Akt-01 ]

Hormat Kami,

Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia

Ketua Umum
Dedi Siregar