Serang, Banten - Aktualinvestigasi.com | Pemerintah Kabupaten Serang resmi menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Serang ke-53 tahun 2023, Selasa (21/2/2023). MTQ tahun ini digelar dengan tuan rumah Kecamatan Kramatwatu hingga Jumat (24/2/2023).


Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menekankan akan tujuan utama MTQ, yakni penguatan, pemahaman dan pengamalan Alquran, terutama bagi para pemuda. "Selain ajang lomba, yang lebih penting lagi, masyarakat Kabupaten Serang bisa membaca, memahami dan mengamalkan isi Alquran. Ini adalah syiar Islam, syiar Alquran, tidak semata untuk mengejar juara dan menang," kata Tatu kepada wartawan.



Menurut Tatu, MTQ tingkat Kabupaten Serang juga harus menghasilkan qari-qariah yang bisa mewakili Kabupaten Serang ke tingkat Provinsi Banten dan nasional. Namun harus menjadi tujuan utama, bagaimana semua umat Islam di Kabupaten Serang bisa membaca Alquran. 


"Ke pelosok-pelosok jangan sampai ada masyarakat Kabupaten Serang yang tidak mengaji. Ini tugas kita semua, bersama para ustad, para alim ulama, dan para dewan hakim yang duduk di sini," ujarnya.


Jika semua pihak memperkuat implementasi isi Alquran di tengah-tengah masyarakat, Tatu berharap, karakter dan akhlak anak-anak Kabupaten Serang bisa menyaring dampak globalisasi. 


"Sekarang sudah era globalisasi, hal positif dan negatifnya ada. Benteng keimanannya dengan terus kita perkuat pemahaman dan pengamalan Alquran. Harus kita jaga generasi masa depan yang akan menjadi estafeta pengisi pembangunan," ujar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten ini.


Terkait target MTQ tingkat Provinsi Banten, ia tetap memproyeksikan juara umum. "Kita belum pecah telur, kita masih di urutan kedua. Mudah-mudahan, bisa menjadi juara umum lagi. Semangatnya, terus untuk juara umum," tegasnya.


Ketua LPTQ Kabupaten Serang Nanang Supriatna mengatakan, MTQ Kabupaten Serang merupakan seleksi untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Banten. "Lebih penting lagi, ajang MTQ lebih membumikan Alquran di seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Ada semangat cinta, dan menggali ilmu-ilmu di dalam Alquran," ujarnya.


Total ada 10 cabang yang dilombakan dan diikuti oleh perwakilan dari 29 kecamatan. "Mudahan-mudahan bisa membawa keberkahan bagi tuan rumah Kecamatan Kramatwatu. Dan setelah ini, yang juara akan dilatih juga oleh LPTQ, untuk persiapan ke tingkat provinsi," ujarnya.


Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Banten Komari, saat membacakan sambutan Pj Gubernur Banten Al Muktabar berharap, ada qari-qariah dari Kabupaten Serang yang bisa mendorong Provinsi Banten menjadi juara nasional. 


"Pada MTQ tingkat nasional, Banten mengalami kelesuan karena tidak mendapat lima besar. Oleh karenanya kami mengharapkan, ajang MTQ ini digunakan sebagai pembinaan dalam menghadapi MTQ nasional," ujarnya.


Pembukaan MTQ berjalan meriah. Setiap perwakilan kecamatan unjuk keceriaan pada saat pawai ta'aruf. Mereka semua menargetkan menjadi juara umum MTQ Kabupaten Serang. Turut meramaikan puluhan stand UMKM yang difasilitasi Pemkab Serang. Dilakukan pula pelantikan dewan hakim yang akan menilai para peserta MTQ.(Akt-002/Agi)

 


Serang, Banten - Aktualinvestigasi.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik bersifat pemerintahan maupun pelayanan hukum, termasuk bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. Hal tersebut terungkap saat pisah sambut Kepala Kejari Serang di Pendopo Bupati Serang, Kamis (23/2/2023) malam. 



Pisah sambut Kepala Kejari Serang antara Freddy D Simanjuntak kepada Muhammad Yusfidli Adhyaksa. Freddy ditugaskan di tempat baru yakni sebagai Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung. Sementara Yusfidli sebelumnya menjabat Jaksa Ahli Madya pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, serta ditugaskan di Kementerian Luar Negeri sebagai Atase Kejaksaan pada Kedubes RI di Singapura. 


“Alhamdulillah dan terima kasih, kolaborasi dan sinergi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Kabupaten Serang terjalin dengan baik, di antaranya semakin kuat bersama Kejaksaan Negeri Serang. Baik antar instansi maupun program bersama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam sambutannya. 


Sekadar diketahui, sejak memimpin Kejari serang pada Agustus tahun 2021, Freddy D Simanjuntak bersama Pemkab Serang terus memperkuat kerja sama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Antara lain, kerja sama bidang perdata dalam memperkecil piutang pajak daerah, peningkatan pemahaman dan pencegahan tindak pidana korupsi terhadap masyarakat dan aparatur pemerintah daerah.


Selain itu, Pemkab Serang dan Kejari Serang sukses mengawal program Kejaksaan Tinggi Banten, dengan membangun Rumah Restorative Justice di Kecamatan Ciruas. Selanjutnya, Pemkab Serang berkomitmen untuk menyediakan lahan bagi kantor baru Kejari Serang di Puspemkab Serang. Pemkab Serang juga siap menyukseskan pembangunan Rumah Sakit Adyaksa di Kecamatan Kragilan. 


“Terima kasih tidak terhingga kami sampaikan dan selamat bertugas di tempat baru untuk Bapak Freddy. Selamat datang Bapak muhammad yusfidli. Kami berharap dan yakin, sinergi dan kolaborasi semakin kuat bersama Pemerintah Kabupaten Serang. Kami ingin terus didampingi agar semua program yang dijalankan berjalan baik dan sesuai harapan,” ujarnya Tatu. 


Freddy D Simanjuntak mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjadi dalam Forkopimda, khususnya dengan Pemkab Serang. “Terutama kerja sama yang baik dalam memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan kami melakukan pendampingan karena bagian dari tugas kami,” ujarnya. 


Menurut Freddy, ia akan ditugaskan di tempat baru yakni pada Inspektorat V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung yang salah satunya menaungi kejaksaan di Provinsi Banten. “Banten juga akan menjadi wilayah hukum saya. Nanti kami datang sebagai inspekturr. Jadi kami pergi, untuk kembali,” ujarnya. 


Kepala Kejari Serang yang baru, Muhammad Yusfidli Adhyaksa akan melanjutkan program-program kolaborasi yang sudah dilakukan sebelumnya. “Kami mohon dukungan dan siap bekerja sama,” ujarnya. 


Jika bicara pembangunan nasional, menurutnya, Kejaksaan siap mendukung dan mendampingi program yang dilaksanakan pemerintah daerah, diantaranya Pemkab Serang. “Kami menawarkan pola komunikasi dan advance yang secara teknis hukum bisa membantu pembangunan nasional,” ujarnya. 


Ia memahami, Kabupaten Serang merupakan wilayah yang terus berkembang, sehingga unsur kepercayaan investasi dan masyarakat harus disampaikan. “Kejaksaan kecil di antara sistem yang besar. Tapi sebagai sebuah sistem harus bisa dipercaya. Dan apa yang sudah dilaksanakan Pak Freddy akan kami terus laksanakan, dalam rangka kolaborasi dan sinergi,” ujarnya. (Akt-002/Agi)

 


Serang, Banten - Aktualinvestigasi.com |

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menerima silaturahmi Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, Jumat (24 /2/2023). Silaturahmi tersebut dalam rangka persiapan Musyawarah Wilayah (Muswil) IV Muhammadiyah dan Aisyiyah Banten yang akan digelar pada Sabtu (25/2/2023). 


Pada silaturahmi tersebut, Bupati Ratu Tatu Chasanah berharap sinergi Pemkab Serang dengan Muhammadiyah semakin kuat, terutama dalam program pendidikan. “Bagi program pemda, kalau soal fisik, saya sanggup. Namun untuk pembangunan manusia, saya ingin mengajak bersama-sama,” kata Tatu di hadapan para pengurus PW Muhammadiyah dan Aisyiyah Banten di Pendopo Bupati Serang.  



Menurut Tatu, Pemkab Serang perlu mempersiapkan sumber daya manusia, yang akan mengisi masa depan Kabupaten Serang dengan baik, yang saat ini serba disuguhi oleh era modern dan canggih. “Kondisi saat Ini serba modern, dan serba digitalisasi. Dan ada hal negatif yang bisa diterima oleh generasi kita, ini harus kita cegah bersama,” ujarnya.


Tatu berharap, fenomena era digitalisasi bisa menjadi pembahasan dalam Muswil Muhammadiyah Banten, dan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah. “Saya juga pernah meminta kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serang untuk membuat konsep, dan diberikan kepada pemda. Kemudian dibuat program berkelanjutan,” ujarnya. 


Ia yakin, jika aqidah generasi masa depan diperkuat, maka bisa menjadi benteng dalam menghadapi era globalisasi. “Saya berharap ada usulan program dari Muhammdiyah, dan prioritas di Kabupaten Serang. Tidak lupa, jadikan saya anak, ingatkan saya jika salah. Dan berikan hal baik apa yang harus saya lakukan,” ujarnya. 


Ketua PWM Banten, M. Syamsuddin berharap, Muswil IV Muhammadiyah dan Aisyiyah Banten bisa membawa kemajuan bagi Provinsi Banten, dan khususnya Kabupaten Serang. “Mungkin nanti ada program yang bisa sinergi dengan Bupati Serang. Kami punya berbagai program yang sudah dan akan dilaksanakan,” ujarnya. (Akt-002/Agi)

 


Serang, Banten - Aktualinvestigasi.com |

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang resmi menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten, Senin (27/2/2023). Untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Pemkab Serang yang pertama menyerahkan LKPD 2022. 


Penyerahan LKPD dilakukan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah serta diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Emmy Mutiarini. Turut mendampingi Wakil Bupati Pandji Tirtayasa, Sekda Tb Entus Mahmud S dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). “Alhamdulillah, tim pemda bisa menyelesaikan laporan lebih cepat. Memang lebih cepat, lebih baik. Agar kemudian kita lebih fokus melaksanakan kegiatan di tahun 2023,” kata Tatu kepada wartawan. 



Ia menekankan, jajaran Pemkab Serang tidak hanya fokus mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah dilaksanakan sesuai aturan. Namun juga dalam proses penyerapan dan pelaksanaan anggaran, bermanfaat untuk masyarakat. “Tidak sebatas memberikan laporan dan mempertanggungjawabkannya sesuai aturan. Tetapi juga melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Kita juga lebih ke outcome-nya, bagaimana setiap anggaran bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya. 


Sekadar diketahui, Pemkab Serang sudah 11 kali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Tatu menargetkan laporan yang diberikan terdapat peningkatan kualitas. “Target kami bukan hanya WTP tanpa catatan, tetapi juga dengan kualitas lebih baik,” ujarnya.


Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Emmy Mutiarini membenarkan, Pemkab Serang menjadi pemerintah kabupaten/kota yang pertama menyerahkan LKPD tahun 2022. Padahal menurut undang-undang, batas penyerahan LKPD, yakni tiga bulan setelah tahun anggaran selesai atau sekira akhir Maret. “Penyerahan yang pertama untuk level kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten. Ini menunjukkan, niat baik, dan dukungan dari pimpinan sudah diupayakan sebaik-baiknya,” ujarnya. 


Selanjutnya, kata Emmy, BPK akan melakukan pemeriksaan, terutama yang berkaitan dengan fokus atau yang menjadi perhatian tahun sebelumnya. “Dua bulan setelah penyerahan, kami segera akan sampaikan laporan hasil pemeriksaan. Diperkirakan penyerahan pemeriksaan pada akhir April 2023,” ujarnya. 


Menurutnya, setiap opini yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah, kerap kali diberikan sejumlah catatan. “Harapannya, ada perbaikan-perbaikan terus menerus yang dilakukan oleh pemda. Selain itu, tidak hanya opini yang dipertahankan, juga kualitasnya,” ujarnya. 


Ia berharap, pemerintah daerah juga menyampaikan capaian-capaian makro pembangunan yang menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Melalui akuntabilitas anggaran, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Akt-002/Agi)

 


Serang, Banten - Aktualinvestigasi.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus memperpanjang kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan pengawalan program pembangunan. Kerja sama ini pula dilakukan agar program pemerintah daerah terus dilaksanakan sesuai ketentuan. 


“Ini yang sekian kalinya perpanjangan kerja sama antara Pemkab Serang dengan Kejari Serang. Dengan pendampingan dari Kejari Serang, kami berharap konsep pencegahan bisa lebih dikedepankan,” kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah usai menandatangani kerja sama di Pendopo Kabupaten Serang, Kamis (2/3/2023). 



Turut hadir langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang Muhammad Yusfidli Adhyaksana dan Kasi Datun Kejari Serang Ahmadi. Turut mendampingi Bupati Serang, Sekda Tb Entus Mahmud S, Inspektur Rudi Suhartanto, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Serang. “Fungsi Kejaksaan Serang sebagai lawyer negara tentu bisa mengawal proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,” ujar Tatu.


Menurut Tatu, Kejari Serang melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sangat membantu Pemkab Serang dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama dalam mengurangi piutang pajak. "Dalam penagihan pajak misalnya, yang menunggak dibantu Kejari. Dan ini sudah cukup membantu pendapatan asli daerah kami di Pemda Serang. Termasuk bagi PDAM, yang menunggak dibantu juga. Sebab piutang yang harus masuk untuk PAD Kabupaten Serang ini masih cukup besar sekitar Rp 9 miliar,” ungkapnya. 


Tatu menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan sinergi Kejari Serang di tengah keterbatasan sumber daya manusia bidang hukum di Pemkab Serang. “Saya yakin, tidak akan ada unsur kesengajaan untuk melakukan kesalahan, tetapi lebih pada keterbatasan pemahaman hukum. Kami berharap, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terus didampingi,” ujarnya. 


Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang Muhammad Yusfidli Adhyaksana mengatakan, kerja sama yang dilakukan mulai dari bidang perdata dan tata usaha negara, sesuai kapasitas Kejaksaan sebagai pengacara negara. “Tujuannya adalah untuk melakukan pendampingan. Ada yang berupa pertimbangan hukum, berupa pelayanan hukum, dan hal-hal lain yang ada dalam lingkup tugas dan fungsi jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya. 


Tujuan kerja sama ini pula, kata Yusfidli, untuk mencegah ketidaksesuaian antara kerangka hukum dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Serang “Kejaksaan memang sesuai dengan undang-undang, tugasnya memberikan saran hukum, pertimbangan hukum, dan pendapat hukum yang tujuan akhirnya pada kemajuan masyarakat Kabupaten Serang,” ujarnya. 


 Selain itu, kata dia, jika ada gugatan yang masuk terhadap Pemkab Serang, Kejari Serang bisa diberi surat kuasa untuk mewakili. “Ibu Bupati dan jajarannya itu punya semacam government lawyer. Jadi pengacara negara yang bisa mendamping, baik di dalam maupun di luar pengadilan,” ujarnya. 


Ia menilai, pendampingan Kejari Serang selama ini cukup berjalan baik, dan perlu ditingkatkan sesuai komitmen Bupati Serang untuk mencegah ketidaksesuaian kerangka hukum dalam pelaksanaan program pembangunan. “Kami juga berharap, bisa lebih diupayakan untuk pembangunan daerah yang berkaitan dengan investasi. Kami dari Kejari Serang siap mendukung dalam melakukan pendampingan dan juga memberikan bimbingan teknis, konsultasi serta saran hukum kaitannya dengan investasi yang jadi prioritas dari Kabupaten Serang,” ujarnya.(Akt-002/Agi)

 


Serang, Banten - Aktualinvestigasi.com | Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta kalangan pondok pesantren (ponpes) dan aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk terus meningkatkan sinergi. Keberadaan ponpes dinilai tidak hanya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), juga memperkuat akhlak generasi Bangsa. 


Hal tersebut dikatakan Tatu di sela-sela Pelepasan Praktik Pengabdian Masyarakat (PPM) Pondok Pesantren (Ponpes) Darunnajah Tahun Pendidikan 2022-2023 di Tenis Indoor Setda Kabupaten Serang, Senin (6/3/2023). ”Saya sangat menginginkan dampak positif dari sisi pembelajaran agama yang dibawa oleh anak-anak santri. Dampak positifnya itu harus dikemas oleh Pemda bersama-sama dengan para pengajar pondok pesantren,” ujar Tatu.



Menurutnya, para pengajar Ponpes bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemkab Serang melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Terutama dalam menyusun program bersama untuk para santri maupun remaja di Kabupaten Serang. “Pemda Kabupaten Serang sangat mendukung keberadaan sekolah swasta di pondok-pondok pesantren. Agar target dari peningkatan IPM di bidang pendidikan bisa terbantu,” ujarnya. 


Menurutnya, saat ini pondok pesantren modern, banyak yang memiliki sekolah swasta, salah satunya Darunnajah. Mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). ”Kita lihat daerah-daerah lain yang banyak sekolah swasta, banyak ponpes yang bisa masuk, itu IPM pasti tinggi karena tidak hanya bisa mengandalkan dari sekolah negeri,” ujarnya. 


Tatu menyampaikan terima kasih untuk Ponpes Darunnajah yang sudah memiliki lima cabang di Kabupaten Serang. Yakni di Kecamatan Pabuaran, Ciomas, Padarincang, sampai Kecamatan Cinangka. ”Saya berharap Ponpes Darunnajah ini atau ponpes-ponpes yang lain bisa berdiri di kecamatan-kecamatan yang lain,” ujarnya.


Sekadar diketahui, ada 57 santriwan/santriwati tingkat SMA/SMK yang akan melaksanakan PPM selama 14 hari. Tersebar di Kramatwatu, Padarincang, Anyer, Bojonegara, Tirtayasa, dan Ciomas. Turut hadir tokoh masyarakat Banten Embay Mulya Syarif, Wakil Pengasuh Ponpes Darunnajah KH. Hasyim Syaban, serta sejumlah pejabat eselon II dan camat di lingkungan Pemkab Serang.


Tatu berharap, selama para santri turun ke masyarakat, ada program bersama yang bisa dijalankan dengan Pemkab Serang.  ”Karena ini kan pengabdian masyarakat, sudah berjalan lama dari 2010 sampai sekarang. Supaya sinergitasnya ada, dan mereka juga tahu persoalan di masyarakat yang harus ditangani,” ungkapnya.


Sementara itu, Wakil Pengasuh Ponpes Darunnajah, KH Hasyim Syaban mengatakan untuk jumlah yang mengikuti PPM sebanyak 57 orang. “PPM Ini dilaksanakan oleh santri kelas akhir yakni tingkat SMA/SMK. Mereka akan melaksanakan PPM selama dua minggu. Mereka akan belajar bermasyarakat,” ujarnya.(Akt-002/Agi)

 


Serang, Banten - Aktualinvestigasi.com | Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Masa Cipta Husada (MCH) dalam bidang pelayanan hemodialisis. Kerja sama ini berkaitan dengan pembangunan Klinik Utama Bhakti PMI Provinsi Banten yang sudah selesai pada tahap satu. 


Penandatangan kerja sama dilakukan Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah bersama Direktur Utama PT MCH, Agus Hendrosusanto di Markas PMI Banten, Senin (6/3/2023). “Kerja sama ini untuk mengoperasionalkan klinik yang dimiliki oleh PMI Provinsi Banten. Kegiatan ini, tujuan kita semua, untuk membantu masyarakat di Kabupaten dan Kota Serang khususnya, umumnya Provinsi Banten,” kata Tatu kepada wartawan. 



Sekadar diketahui, PMI Banten sudah selesai membangun gedung yang diberi nama Klinik Utama Bhakti PMI Provinsi Banten. Pembangunan baru selesai tahap satu yang akan dilanjutkan hingga dua lantai. Selain klinik hemodialisis, diproyeksikan pelayanan kesehatan umum, ibu-anak, dan penyakit dalam. 


Menurut Tatu, PMI Banten terus membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Terutama untuk penanganan penyakit tidak menular seperti kelainan ginjal yang memerlukan terapi cuci darah. “Semoga dengan kehadiran klinik hemodialisa, bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah,” ujarnya. 


Tatu menargetkan, setelah penandatanganan kerja sama dilakukan, PT MCH dan PMI Banten berbagi tugas untuk menyiapkan operasional klinik yang ditargetkan pada Agustus mendatang. Pelayanan dimulai di lantai satu yang selesai dibangun. “Nanti ditambah pelayanan ketika lantai dua selesai. Kami bertanggungjawab membangun gedung, nanti MCH peralatan. Di sana bentuk kerja samanya,” ungkap Bupati Serang ini.


Direktur PT MCH, Andreas Ja’far mengaku senang bisa bekerja sama dengan PMI Banten. Saat ini, kata dia, PT MCH sudah melaksanakan pelayanan hemodialisa di 46 fasilitas kesehatan se-Indonesia, mulai dari Aceh hingga Timika. “Di Provinsi Banten ini klinik pertama. Kita mulai kerja keras dan cepat, agar targetnya Agustus bisa dibuka,” ujarnya. 


Apa yang membedakan pelayanan klinik PMI Banten dengan fasilitas kesehatan lain? Andreas menyatakan, pihaknya akan memberikan pelayanan hemodialisa dengan sistem single use. Setiap peralatan digunakan sekali pakai. “Saat ini mayoritas menggunakan re-use, penggunaan kembali. Kami single use, ini yang akan membedakan,” ujarnya.


Tidak hanya itu, PT MCH membawa langsung partner dari Jepang untuk penyediaan alat terbaru.“Bahwa di sini ada potensi, kita bisa menolong orang lebih banyak. Dan kita akan gunakan alat semuanya baru,” ujarnya. 


Menurutnya, PT MCH punya misi yang sama dengan PMI Banten, yakni beorientasi kemanusiaan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena, operasional nanti akan menerima semua masyarakat yang punya kepesertaan BPJS Kesehatan. 


Andreas pun bercerita terkait pelayanan hemodialisa yang dilaksanakan perusahaannya di Banda Aceh. Ketika awal dibangun, enam bulan kemudian tersapu tsunami. Kemudian PT MCH mendapatkan donasi dari Jerman dan kembali membangun klinik hemodialisa yang bekerja sama dengan rumah sakit di Aceh. 


Akhirnya di Aceh kami punya 60 mesin, bisa melayani masyarakat lebih banyak. Di situ kepuasaan kita, ada hasil, dan bahkan kita bisa berbagi ilmu,” ujarnya.(Akt-002/Agi)

 


Serang, Banten - Aktualinvestigasi.com | Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah berkomitmen untuk terus memberikan beasiswa strata satu (S-1) atau sarjana untuk guru pendidikan anak usia dini (PAUD).  Tidak hanya itu, kenaikan insentif untuk para pendidik generasi emas ini diupayakan bertambah. 


“Pemda Kabupaten Serang dan kita tahu semua, berkaitan dengan sumber daya manusia, tentu kita harus berpikir menyiapkan dari awal untuk masa depan. Kita tahu pembentukan kecerdasan, ada di usia dini,” kata Tatu di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Kader Bina Keluarga Anak Balita (IKBA) Kabupaten Serang di Graha Faletehan, Kecamatan Kramatwatu, Rabu (8/3/2023). 



Sejumlah program PAUD kemudian digulirkan. Pertama adalah mendorong semua guru PAUD untuk meningkatkan pendidikan melalui beasiswa sarjana. Selain itu, pemberian insentif untuk guru PAUD.  “Kami berikan beasiswa sudah angkatan kedua. Angkatan pertama, 371 orang guru sudah lulus sarjana. Dan sekarang masuk ke semester empat tahun kedua perkuliahan, ada 368 guru terus diberikan program beasiswa guru PAUD,” ujarnya. 


Menurut Tatu, sebelum mempersiapkan anak-anak masa depan Kabupaten Serang, lebih dulu harus menguatkan kompetensi para pendidiknya. “Supaya guru PAUD ini punya materi, punya bahan ajar yang sesuai dengan karakter anak-anak usia dini. Saya ingin, anak-anak kita dididik oleh guru yang mumpuni, yang siap mendidik dengan baik,” ujarnya. 


Berkaitan dengan insentif, kata Tatu, dari total jumlah guru PAUD sebanyak 4.359 orang, baru diberikan kepada 3.076 guru PAUD. Total anggaran mencapai Rp 5,5 miliar. Namun sejumlah sekolah PAUD, juga diberikan biaya operasional pendidikan (BOP) dari APBN. “Tentu ini harus kita tingkatkan, seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, insentif juga kita upayakan meningkat. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru PAUD, yang telah sangat membantu Pemda Kabupaten Serang,” ujarnya.


Program beasiswa dan insentif guru PAUD mungkin tidak terlalu populer, sebab dampaknya akan dirasakan puluhan tahun mendatang. Namun, Tatu berorientasi masa depan Kabupaten Serang. Yakni agar generasi pengisi pembangunan nanti benar-benar cerdas intelektual dan spiritualnya. 


“Kita menyiapkan estafeta pembangunan. Menyiapkan mereka, anak-anak kita menjadi generasi yang handal, cerdas spiritualnya, cerdas juga IQ-nya, itu tanggungjawab kita semua. Bentuklah anak pada usia dini sebaik mungkuin, dan masukan unsur agama dalam proses pembelajarannya,” ujarnya. 


Turut hadir, Kepala Dindikbud Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya, Kepala Dinsos Subur Priyanto, Kepala DKBP3A Tarkul Wasyit, dan Pembina IKBA Kabupaten Serang Andika Hazrumy. “Berkaitan dengan program beasiswa untuk guru PAUD, kita ingin meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik. Jika pendidiknya berkualitas, maka proses pembelajaran juga semakin berkualitas. Mudah-mudahan, nanti ke depanm, ada penambahan Insentif untuk guru PAUD,” ujar Asep.


Ketua IKBA Kabupaten Serang Kurota Akyun menyampaikan apresiasi kepada Bupati Serang karena konsisten memberikan perhatian kepada guru PAUD. Pada kesempatan tersebut, Ratu Tatu dinobatkan sebagai Bunda PAUD Istimewa Kabupaten Serang. “Alhamdulillah, kami pun terus bersinergi dengan Pemda Kabupaten Serang, menciptakan keluarga unggul dan sejahtera,” ujar perempuan yang akrab disapa Uyun ini. (Akt-002/Agi)

 


Serang, Banten - Aktualinvestigasi.com | Pemerintah Kabupaten Serang merespons kasus degradasi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Antara lain dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama, antara pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama (Kemenag), organisasi keagamaan, hingga kepolisian dan kejaksaan. 


Hal tersebut dilakukan di sela-sela kegiatan Pengajian Bulanan yang digelar di Pendopo Bupati Serang, Rabu (8/3/2023). “Alhamdulillah, bahwa kami pihak pemda, kepolisian, kejaksaan, kemudian dari Kemenag, dari MUI, hingga organisasi keagaman. Kita sepakat, terkait degradasi moral atau kasus asusila di lingkungan pendidikan, pondok pesantren atau majelis taklim, harus ada sanksi sosial, dan hukum negara,” ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melalui keterangan tertulis. 



Penandatanganan komitmen bersama ini merespons kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendidik di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Serang. Diketahui, ponpes tersebut ternyata tidak memiliki izin operasional. 


“Masalah ini menyangkut anak-anak yang harus kita lindungi. Keamanannya harus kita jaga bersama, perlindungan oleh Pemda, penegak hukum, Kemenag, dan seluruh lembaga keagamaan di Kabupaten Serang. Indonesia bukan negara Islam, yang bisa dilakukan hukuman rajam atau sejenisnya, tetapi pelakunya harus diberi hukuman berat,” ujar Tatu.


Tatu mendapatkan informasi bahwa pengawasan pondok pesantren masih memiliki kelemahan. Antara lain kekurangan personel dan penguatan regulasi. “Namun kita akan aktifkan pengajian-pengajian di kecamatan. Ada camat, danramil, kapolsek, organisasi keagamaan, dan masyarakat secara umum. Untuk bersama mengawasi ponpes yang ada, saling mengingatkan, dan sosialisasi di bidang hukumnya,” ujar Tatu. 


Tatu menegaskan, tidak boleh ada intervensi hukum terhadap kasus asusila, apalagi kasus kekerasan seksual terhadap anak. “Tidak boleh ada toleransi, dan kita harus melindungi anak. Jangan sampai ada negosiasi kekeluargaan, jika menyangkut kasus asusila terhadap anak. Kesepakatan bersama kami semua, ponpes tersebut harus sukarela membubarkan diri. Tidak layak untuk mendidik anak-anak,” tegasnya. 


Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Serang Ahmad Rifaudin mengutuk keras kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu ponpes Kabupaten Serang. “Peristiwa ini sudah mencoreng dan merusak nama pesantren. Yang tentu, kami sepakat bersama pemerintah daerah dan MUI, untuk menindak tegas dan menyerahkannya kepada hukum yang berlaku, untuk mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya,” tegasnya. 


Ia mengakui, untuk pengawasan ponpes belum ada secara regulasi maupun tenaga pengawasnya. Saat ini, kata dia, tenaga pengawas hanya ada untuk pendidikan madrasah dan sekolah-sekolah umum. Namun pihaknya sedang merintis tenaga pengawas terhadap ponpes. “Insya Allah sedang kami rintis. Memberdayakan pengawas yang ada untuk terjun ke ponpes-ponpes,” ujarnya. 


Terkait sistem pembelajaran di ponpes, Kemenag akan membuat pola untuk mencegah potensi pelanggaran hukum. Termasuk program pemisahan asrama, dan guru harus mengajar sesuai jenis kelaminnya. “Kesepakatan antara MUI dan Ibu Bupati, kami sepakat agar kasus kekerasan fisik maupun seksual, harus mendapatkan ganjaran setimpal, agar ada efek jera. Dan menjadi warning untuk ponpes lain. Untuk waspada, untuk saling mengawasi agar tidak ada kasus yang macam-macam,” ujarnya.


Sekadar diketahui, ada sekira 17 organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang melakukan penandatangan komitmen bersama tingkat Kabupaten Serang. Antara lain Majelis Ulama Indonesai (MUI), PC Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII, Fatayat NU, dan Aisyiyah. (Akt-002/Agi)

 


Serang, Banten - Aktualinvestigasi.com | Kabupaten Serang dipastikan akan menjadi daerah percontohan dalam pengembangan kedelai di Indonesia. Hal itu setelah ahli pertanian Profesor Ali Zum Masyar sukses melakukan ujicoba varietas unggul yang diberi nama Migo Ratu Serang. 


Kesuksesan itu diketahui dari hasil panen yang dilaksanakan di Kecamatan Padarincang, Kamis (10/3/2023). “Kita patut bangga, varietas Migo Ratu Serang ini adalah identitas kedelai lokal Kabupaten Serang. Penemunya saya sendiri, dan sudah saya serahkan kepada Ibu Bupati Serang. Mudah-mudahan ini berkah dan bermanfaat, seperti hari ini petani berbahagia ikut panen,” kata Ali melalui keterangan tertulis. 



Ujicoba benih varietas unggul Migo Ratu Serang dilakukan di lahan seluas 30 hektare di Kecamatan Mancak dan Padarincang. Hasilnya, rata-rata per hektare menghasilkan kedelai mencapai 4,5 ton. “Tes lapangan kepada 30 hektare lahan, hasil panen bisa mencapai 4,5 ton per hektare. Dan nantinya, se-Provinsi Banten menggunakan Migo Ratu Serang. Dan nanti untuk seluruh Indonesia,” ujar Ali. 


Menurutnya, keberhasilan varietas Migo Ratu Serang tidak lepas dari program stimulan dari Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan corporate social responsibility (CSR) dari Bank bjb. “Untuk kedelai sudah tidak diragukan lagi, prioritas tinggi ada di Kabupaten Serang. Khusus  untuk Migo Ratu Serang, hasilnya bahkan ada yang lebih dari 4,5 ton, sampai 6,4 ton per haktare,” ungkap Ali. 


Melihat keberhasilan varietas kedelai Migo Ratu Serang, Ali optimistis bisa menjawab tantangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Yakni mampu mengembangkan varietas Migo di lahan seluas 100 ribu hektare di Indonesia. “Ini bukan kaleng-kaleng, ini luar biasa. Saat musim hujan, orang gagal panen kedelai. Namun di Kabupaten Serang, Kecamatan Padarincang dan Mancak, berhasil menanam kedelai,” ujar Ali.  


Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Serang cukup fokus terhadap swasembada pangan. Setelah Migo Ratu Serang, kata Ali, bersama Bupati Serang tengah mengembangkan varietas untuk padi yang diberi nama Tri Sakti 1 Serang. “Program yang baik terhadap ketahanan pangan ini, akan menjadikan Kabupaten Serang surplus dan swasembada pangan. Setelah kedelai dan padi, nanti berikutnya varietas jagung,” tegas Ali. 


Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengucapkan terima kasih kepada Profesor Ali karena menjadikan Kabupaten Serang sebagai ujicoba varietas yang diciptakannya. Jumlah produktivitasnya dinilai luar biasa, sesuai target. “Karena beliau ini ahlinya pertanian, tinggal pemda Kabupaten Serang memberikan dukungan terhadap program ini. Kabupaten Serang ditantang oleh Pak Menteri Pertanian, dan sekarang terjawab bahwa Kabupaten Serang sudah bisa menjadi sentra benih kedelai prioritas tinggi,” ujar Tatu. 


Selanjutnya, kata Tatu, Pemkab Serang terus mengawal petani agar maksimal mengembangkan kedelai. Akan dilakukan pendampingan mulai penanaman sampai panen dan pasca panen. “Saya juga sudah berdiskusi dengan Profesor Ali untuk penjualan kedelainya, kita udah siapkan. Nanti perluasan ke enam kecematan,” ujarnya. 


Tatu menegaskan, tujuan pertama pengembangan varietas unggul tidak hanya menjawab tantangan Menteri Pertanian saat berkunjung ke Kabupaten Serang, tetapi juga untuk swasembada kebutuhan kedelai. “Target berikutnya kita bicara Indonesia secara nasional dan bisa ekspor. Dengan begitu, impor tidak akan terjadi dan kita semua swasembada kedelai,” ujarnya. (Akt-002/Agi)

 


Serang, Banten - Aktualinvestigasi.com | Pemerintah Kabupaten Serang terus melibatkan berbagai potensi untuk menurunkan angka stunting, salah satunya Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Selain itu, keberadaan PKK bisa terus menguatkan perekonomian masyarakat dan ketahanan pangan. 


“Kegiatan-kegiatan PKK selama ini sangat membantu Pemerintah Kabupaten Serang, dan terus ditingkatkan sinergi dengan organisasi perangkat daerah,” kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di sela-sela senam bersama dalam rangka hari ulang tahun PKK yang ke 51 di halaman Pendopo Bupati Serang, Jumat (10/3/2023). 



Menurut Tatu, banyak persoalan di masyarakat yang menjadi prioritas program Pemkab Serang, salah satunya penurunan angka stunting. Program strategis nasional ini bergandengan dengan TP PKK hingga ke tingkat desa. “Kegiatan lain yang berkaitan dengan penguatan ekonomi juga PKK dilibatkan. Sebab ibu-ibu PKK ini ada dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa,” ujarnya. 


Sekadar diketahui, Penurunan kasus stunting di Kabupaten Serang sejak tahun 2019 hingga Tahun 2021 mencapai 12,23 persen. Pada tahun 2024 ditargetkan turun sebanyak 14 persen.


“Jumlah tim penggerak PKK ini cukup besar, dan harus dilibatkan dalam program strategis pemerintah. Kemudian perlu evaluasi mana yang kegiatan yang harus ditingkatkan, dan yang sudah baik terus dilakkan setiap tahunnya. Sukses dan selalu penuh kebersamaan untuk TP PKK Kabupaten Serang,” ujar Tatu. 


Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Serang Habibah Supriatna mengatakan, penanggulangan stunting menjadi program skala prioritas TP PKK Kabupaten Serang untuk membantu Pemerintah Daerah. “Dalam penanganan stunting, kita mengarah pada ketahanan pangan. Menyeluruh dari PKK kecamatan hingga desa,” ujarnya. 


Salah satu program yang dijalankan, bagaimana mendorong setiap keluarga punya ketahanan pangan mandiri. Antara lain budidaya lele dalam ember, menanam sayuran, hingga memanfaatkan pekarangan rumah untuk menghasilkan pangan. “Setidaknya, setiap keluarga punya asupan gizi yang baik,” ujarnya. (Akt-002/Agi)



SERANG , Banten - Aktualinvestigasi.com | Pemerintah Kabupaten Serang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Serang  membentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GATRA) hal itu guna ada kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat.


Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyambut optimis program tersebut karena  berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Melalui  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pihaknya  akan   menganalisa  warga yang memiliki peluang agar mendapatkan pembinaan  mengelola usaha  secara mandiri. “Seperti petani yang sudah memiliki lahan tidak akan menjadi kuli namun akan diarahkan agar mengelolanya sendiri sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi,” ungkapnya saat ditemui setelah rapat pembentukan tim GATRA di Lyyn Hotel, Kota Serang, Selasa (14/03/2023).



Sekedar diketahui, tim GATRA merupakan lembaga yang terdiri atas lintas sektor lembaga serta melibatkan Forkopimda, akademisi, dan tokoh masyarakat dan pelaksanaan reformasi agraria melalui dua penataan. “Pertama terkait penataan aset yakni kegiatan persertifikatan tanah masyarakat melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kedua, Penataan akses yakni pemberian kesempatan kepada akses permodalan kepada subjek performa agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah,” imbuhnya.


Kepala Kantor BPN Kabupaten Serang Harlina Ulwiyati mengatakan, tim GATRA dibentuk agar warga mendapatkan keadilan saat proses kepemilikan lahan bagi petani dan UMKM yang belum memiliki sertifikat akan dibantu secara tuntas. “ Jika tanah sudah memiliki sertikat maka kita acari solusi agar mendapatkan manfaat  dari aset tersebut,” tuturnya.


Dia menambahkan, jika warga sudah memiliki sertifikat tanah maka tidak akan terjadi  lahan yang bermasalah karena sudah memiliki kepastian secara hukum dalam kepemilikan hak tanah. “Target kami tahun 2025 semua tanah di Serang sudah memiliki sertifikat,” tegasnya.


Sementara itu,Kepala Kantor Wilayan BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya mengapreasiasi komitmen Bupati Serang untuk menuntaskan persoalan agrarian di Kabupaten Serang. “Dia sebagai ketua gugus tugas  sudah  menunjukan komitmennya,” ujarnya.


Dia berharap, melalui program tersebut warga akan memiliki produk sendiri agar bisa dikembangkan lebih luas dan memiliki pasar secara khusus. “Jika dulu hanya berjualan ikan mentah maka kedepannya kita bina agar warga mengolah ikan tersebut menjadi produk yang menarik,” ucapnya. [Akt-002/Agi].



Lebak - aktualinvestigasi.com | Jelang Ramadhan, Polres Lebak Polda Banten gelar operasi Pekat Maung 2023 di daerah hukum Polres Lebak.


Operasi Pekat Maung 2023 Polres Lebak dilaksanakan selama mulai tanggal 13 s/ 22 Maret 2023 dalam rangka penanggulangan penyakit masyarakat dalam bentuk Premanisme, Kejahatan Jalanan, Perjudian, Miras, Prostitusi dan Narkoba menjelang Bulan Ramadhan 1444 H/2023 M.


Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan, SIK, MH melalui Kabag Ops Polres Lebak Kompol Eddy Prasetyo,H. SE mengatakan,

"Ya, menjelang bulan Suci Ramadhan, Polres Lebak Polda Banten menggelar Operasi Pekat Maung 2023 di daerah hukum Polres Lebak," ujar Eddy. (14/3/2023)



"Operasi Pekat ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 13 sampai dengan 22 Maret 2023 dengan sasaran penyakit masyarakat dalam bentuk Premanisme, Kejahatan Jalanan, Perjudian, Miras, Prostitusi dan Narkoba," terangnya.


"Kami ingin memastikan di bulan Ramadhan masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan  khusu', aman dan nyaman," ungkap Eddy.


"Pada hari pertama operasi Pekat Maung 2024, malam tadi kami berhasil mengamankan 34 ( tiga puluh empat) botol miras dari berbagai merk dan melakukan pemeriksaan serta pendataan  sepasang bukan suami istri di sebuah kontrakan," tukasnya.

(006/RED-Al/lll/2023/Ziden)

Diberdayakan oleh Blogger.