NUSANTARAEXPRESS, PANAI HILIR - Senin 31 Mei 2021, Bertempat di Aula pertemuan kantor Camat Panai Hilir, PJ. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si, didampingi Asisten I Sarimpunan Ritonga, Mpd, PLT Asisten II Akmaluddin Harahap,S.Sos, Kadiskes Kamal Ilham, SKM, Kadishub Bonaran Tambunan,Sip, Kadis Perikanan dan Kelautan Adlin Tanjung, Camat Panai Hilir Hadmansyah, Kabid Perikanan dan Tangkap dinas Kelautan Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar, Kabid Pengawasan PH.Panggabean, Danposal Sei Berombang Letda Laut (T) Wahid Nur Hidayat SH, Danramil Panai Hilir Mayor Inf, Samsul Harahap, membuka forum komunikasi dan diskusi bersama masyarakat pesisir pantai.



Forum komunikasi dan diskusi dimaksud bertujuan agar pemerintah kabupaten labuhanbatu mengetahui keluh kesah masyarakat sekitar terutama para nelayan.

PJ Bupati menyebutkan, sejak dilantik menjadi pejabat Bupati Labuhanbatu oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada bulan Maret lalu, segala sesuatu terkait pemerintahan kabupaten labuhanbatu menjadi tanggung jawabnya.



"Sejak dinyatakan sebagai PJ Bupati Labuhanbatu, segala urusan kepemerintahan menjadi tanggungjawab saya, saya lah yang mengisi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Labuhanbatu".

Dari itu walaupun dalam waktu singkat, saya harus mengetahui apa saja kendala, keinginan dan keluh kesah masyarakat yang saya pimpin.insha Allah akan kita jadikan pembahasan dan menemukan cara penyelesaiannya. Ujar PJ.Bupati.

Mulyadi juga menyampaikan, selain sebagai PJ Bupati Labuhanbatu, dirinya sa'at ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, yang mana hari juga menurunkan Kepala bidang pengawasan dan kepala bidang perikanan dan penangkapan, yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dialami para nelayan.ucapnya.



Pada panel diskusi tersebut, salah satu warga sekitar Budi Saragi menyampaikan persoalan yang dialami para nelayan, yaitu terkait ijin memperoleh BBM bersubsidi untuk para nelayan. Yang mana menurut Budi salah satu untuk memperoleh BBM bersubsidi harus memiliki ijin Kapal Penangkapan Ikan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera.yang mendapat respon langsung dari PJ.Bupati Labuhanbatu.

Kemudian salah satu guru disalahsatu sekolah di Panai hilir juga menyampaikan aspirasinya terkait penyaluran vaksinasi Covid-19, dirinya berharap nantinya para gurulah yang pertama mendapatkan suntikan vaksin, karena agar proses belajar tatap muka yang direncanakan segera terealisasi.karena guru adalah orang yang akan bersentuhan langsung dengan anak didik.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu H.Kamal Ilham, SKM, mengatakan dari 650 vial vaksin yang akan terima nanti, 30 vial terbagi dua tahap akan diprioritaskan untuk para guru.

"Sekitar dua hari Kedepan kita akan menerima 650 vial vaksin, akan kita prioritaskan untuk para guru di daerah pantai ini yang belum menerima suntikan vaksin, ini akan kita berikan secara bertahap, tahap pertama 15 vial dan kedua juga 15 vial, jadi total 30 vial akan kita prioritaskan untuk Kecamatan Panai Hilir" ujar Kamal.

Usai berdiskusi, PJ Bupati Labuhanbatu beserta rombongan melanjutkan makan siang bersama unsur muspika dan awak media yang hadir dilokasi. (Rahmad)

NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - PJ. Bupati Labuhanbatu Muliyadi Simatupang,S.Pi, M.Si, menyerahkan bantuan Tekhnis Alat Keamanan transportasi Angkutan Sungai Penyeberangan (ASP) kepada pengusaha bot yang berada di Tanjung Serang Elang dan Labuhanbilik Senin 31/5/2021 di Aula Kantor KPLP Kecamatan Panai Hulu.



Bantuan berupa 200 life jacket ataupun pelampung dari dinas perhubungan provinsi Sumatera melalui Dinas Perhubungan Labuhanbatu tersebut diserahkan secara simbolis oleh PJ Bupati Labuhanbatu kepada dua orang pengusaha bot sesuai protokol kesehatan Covid-19 seusai penandatanganan berkas acara oleh Kepala Dinas Perhubungan Labuhanbatu Bonaran Tambunan S.Ip, bersama PJ Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang,S.Pi, M.Si.



PJ.Bupati mengatakan beberapa waktu lalu telah diberikan bantuan alat pelampung dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang mana bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam proses penyebrangan transportasi Angkutan Sungai Penyeberangan yang ada di penyebrangan labuhanbilik dan Tanjung Serang Elang.

Dalam kesempatan itu PJ Bupati juga berpesan kepada seluruh aparatur pemerintahan untuk tetap melaksanakan tugas pokok melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

" Meski saat ini kita dalam masa politik di kepemimpinan kabupaten labuhanbatu, namun saya berharap kepada kita semua selaku aparatur pemerintah jangan terbawa suasana, kita harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati" ucapnya.



PJ. Bupati juga mengingatkan, masa pandemi Covid-19 kiranya para Camat dan aparatur pemerintahan desa tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 4 M.

Disisi lain Kepala Dinas Perhubungan Labuhanbatu Bonaran Tambunan,Sip, melaporkan bahwa ada sekitar 200 life jacket atau pelampung hari ini diberikan kepada pengusaha bot penyebrangan Labuhanbilik dan Tanjung Serang Elang, semua ini diberikan guna meningkatkan pelayanan keamanan kepada para pengguna jasa transportasi air, semoga ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.ujar Bonaran.



Selain PJ Bupati Labuhanbatu, turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut, Asisten 1 Sarimpunan Ritonga,M.Pd, Kepala Dinas Perhubungan Labuhanbatu Bonaran Tambunan beserta staf, Kadiskes Kamal Ilham, SKM, Kadisperindag Khairuddin Nasution, Kepala KPLP Labuhanbilik, Unsur Muspika Panai tengah, Camat Panai Tengah dan masyarakat setempat. (Rahmad)

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Ketua Komite I DPD-RI, Fachrul Razi, MIP, menyatakan mendukung Mamuju untuk dijadikan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini, provinsi hasil pemekaran dari provinsi induk Sulawesi Selatan itu hingga hari ini belum memiliki ibukota yang berstatus sebagai Kota. Sampai saat ini, Mamuju yang selama ini diposisikan sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat masih berstatus sebagai wilayah kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati.

Terkait dengan hal tersebut, Fachrul Razi mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk sesegera mungkin memproses Kabupaten Mamuju beralih status menjadi Kota Mamuju. Segala persyaratan administratif segera disiapkan agar proses penyiapan peraturan perundangannya dapat secepat mungkin dibahas oleh Senayan. “Provinsi ini sudah berusia 15 tahun sejak dimekarkan, semestinya ibukota provinsinya sudah harus dipersiapkan sejak awal. Khan aneh jika ada provinsi tidak punya ibukota, yang ada ibukabupaten. Sampai kapan kondisi ini dibiarkan?” ujar Senator DPD-RI dari Aceh itu dengan nada tanya.

Hal ini diungkapkan Fachrul Razi dalam kunjungan kerjanya bersama Ketua DPD-RI, LaNyalla Mattalitti ke Sulawesi Barat, Minggu, 30 Mei 2021. Fachrul bersama beberapa Senator berada di Sulawesi Barat dalam rangkaian kunjungan kerja DPD-RI ke beberapa daerah provinsi di Indonesia.

“Saya meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar sesegera mungkin memproses dan menyiapkan segala perangkat yang diperlukan untuk transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju. Bisa saja satu wilayah kabupaten menjadi satu kota atau dimekarkan menjadi dua wilayah otonom, Kabupaten Mamuju dan Kota Mamuju. Tinggal lihat keterpenuhan persyaratannya sebagai suatu daerah kabupaten/kota,” kata Senator jebolan master dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.

Sementara itu, dari penelusuran media ini, pada akhir 2019 lalu, Komite I DPD RI telah mengupayakan ke Kementerian Dalam Negeri terkait penyiapan Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju dalam hubungannya dengan penetapan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat secara definitif. Kendala utama yang dihadapi untuk perobahan status kabupaten menjadi kota saat itu adalah belum rampungnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten ini. (APL/Red)

Siantar, Aktual News– Polrses Pematangsiantar gelar Apel upacara purna bakti dua personil dihalaman Apel Mapolres Pematangsiantar yang dipimpin oleh Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Sutan BinangaI SiregarI, S.Ik turut diikuti oleh Para Kabag,Kasat, Kapolsek jajaran , Perwira dan personil Polres Pematangsiantar, bertempat di lapangan apel polres Pematangsiantar Senin 31 Mei 2021.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar, S.Ik, menyampaikan upacara Purna Bhakti ini pada hakekatnya merupakan penghargaan yang tulus dari segenap kesatuan serta rasa kecintaan bagi anggota yang memasuki masa pensiun atas pengabdian selama dinas aktif sampai mengakhiri masa purna tugas di kepolisian.

Setelah upacara dilaksanakan dilanjutkan dengan Pelepasan Purna Bhakti Ke dua personil An : Kompol Dolok Panjaitan,SH Dan IPDA Wilson Silalahi di Aula Widya Satya Brata Polres Pematangsiantar yang diikuti Ketua Bhayangkari Cabang Pematangsiantar Ny. FIFI Boy SIREGAR dan Pengurus Bhayangkari Kota Pematangsiantar.

Kapolres menyampaikan pelepasan purnabakti ini sebagai wujud penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya bagi Kompol Dolok Panjaitan,SH Dan IPDA Wilson SilalahiI yang telah mengabdikan diri sebagai insan Bhayangkara, dan dengan suka maupun duka, semua tenaga, pikiran, ide tercurah, sampai kadang meninggalkan keluarga demi pelaksanaan tugas yang diemban. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala yang setimpal atas amal bakti sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang selama ini dijalankan, dilanjut tradisi pengalungan Bunga Kepada Kompol Dolok Panjaitan,SH.

Waka Polres Kompol Dolok Panjaitan ,SH mewakili purnawirawan mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Pematangsiantar dan seluruh jajaran atas pelaksanaan kegiatan yang luar biasa ini. Tak lupa atas nama pribadi dan keluarga kami mohon maaf jika selama bekerjasama dengan rekan-rekan semua terdapat khilaf. Semoga Polri semakin jaya dan mendapat tempat dihati masyarakat dan siap  mendukung kinerja Polri kedepannya walaupun sudah menjalani Purna.

Usai upacara tersebut, rangkaian kegiatan pun dilanjutkan pemberian ucapan selamat yang dimulai dari Kapolres dengan ibu , Para Kabag, Kasat, Kapolsek, Pa dan Personil Polres Pematangsiantar,Selamat menjalankan masa purnabakti. Semoga senantiasa sehat dan semoga Tuhan melindungi kita semua.  [ Red/Akt-40/Kiki ]

 

Aktual News

 

 

Labuhanbatu, Aktual NewsSenin 31 Mei 2021, Bertempat di Aula pertemuan kantor Camat Panai Hilir, PJ. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si, didampingi Asisten I Sarimpunan Ritonga, Mpd, PLT Asisten II Akmaluddin Harahap,S.Sos, Kadiskes Kamal Ilham, SKM, Kadishub Bonaran Tambunan,Sip, Kadis Perikanan dan Kelautan Adlin Tanjung, Camat Panai Hilir Hadmansyah, Kabid Perikanan dan Tangkap dinas Kelautan Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar, Kabid Pengawasan PH.Panggabean, Danposal Sei Berombang Letda Laut (T) Wahid Nur Hidayat SH, Danramil Panai Hilir Mayor Inf, Samsul Harahap, membuka forum komunikasi dan diskusi bersama masyarakat pesisir pantai.

Forum komunikasi dan diskusi dimaksud bertujuan agar pemerintah kabupaten labuhanbatu mengetahui keluh kesah masyarakat sekitar terutama para nelayan.

PJ Bupati menyebutkan, sejak dilantik menjadi pejabat Bupati Labuhanbatu oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada bulan Maret lalu, segala sesuatu terkait pemerintahan kabupaten labuhanbatu menjadi tanggung jawabnya.

” Sejak dinyatakan sebagai PJ Bupati Labuhanbatu, segala urusan kepemerintahan menjadi tanggungjawab saya, saya lah yang mengisi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Labuhanbatu”.

Dari itu walaupun dalam waktu singkat, saya harus mengetahui apa saja kendala, keinginan dan keluh kesah masyarakat yang saya pimpin.insha Allah akan kita jadikan pembahasan dan menemukan cara penyelesaiannya. Ujar PJ.Bupati.

Mulyadi juga menyampaikan, selain sebagai PJ Bupati Labuhanbatu, dirinya sa’at ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, yang mana hari juga menurunkan Kepala bidang pengawasan dan kepala bidang perikanan dan penangkapan, yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dialami para nelayan.ucapnya.

Pada panel diskusi tersebut, salah satu warga sekitar Budi Saragi menyampaikan persoalan yang dialami para nelayan, yaitu terkait ijin memperoleh BBM bersubsidi untuk para nelayan. Yang mana menurut Budi salah satu untuk memperoleh BBM bersubsidi harus memiliki ijin Kapal Penangkapan Ikan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera.yang mendapat respon langsung dari PJ.Bupati Labuhanbatu.

Kemudian salah satu guru disalahsatu sekolah di Panai hilir juga menyampaikan aspirasinya terkait penyaluran vaksinasi Covid-19, dirinya berharap nantinya para gurulah yang pertama mendapatkan suntikan vaksin, karena agar proses belajar tatap muka yang direncanakan segera terealisasi.karena guru adalah orang yang akan bersentuhan langsung dengan anak didik.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu H.Kamal Ilham, SKM, mengatakan dari 650 vial vaksin yang akan terima nanti, 30 vial terbagi dua tahap akan diprioritaskan untuk para guru.

” Sekitar dua hari Kedepan kita akan menerima 650 vial vaksin, akan kita prioritaskan untuk para guru di daerah pantai ini yang belum menerima suntikan vaksin, ini akan kita berikan secara bertahap, tahap pertama 15 vial dan kedua juga 15 vial, jadi total 30 vial akan kita prioritaskan untuk Kecamatan Panai Hilir” ujar Kamal.

Usai berdiskusi, PJ Bupati Labuhanbatu beserta rombongan melanjutkan makan siang bersama unsur muspika dan awak media yang hadir dilokasi. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

Labuhanbatu, Aktual News-PJ. Bupati Labuhanbatu Muliyadi Simatupang,S.Pi, M.Si, menyerahkan bantuan Tekhnis Alat Keamanan transportasi Angkutan Sungai Penyeberangan (ASP) kepada pengusaha bot yang berada di Tanjung Serang Elang dan Labuhanbilik Senin 31/5/2021 di Aula Kantor KPLP Kecamatan Panai Hulu.

Bantuan berupa 200 life jacket ataupun pelampung dari dinas perhubungan provinsi Sumatera melalui Dinas Perhubungan Labuhanbatu tersebut diserahkan secara simbolis oleh PJ Bupati Labuhanbatu kepada dua orang pengusaha bot sesuai protokol kesehatan Covid-19 seusai penandatanganan berkas acara oleh Kepala Dinas Perhubungan Labuhanbatu Bonaran Tambunan S.Ip, bersama PJ Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang,S.Pi, M.Si.

PJ.Bupati mengatakan beberapa waktu lalu telah diberikan bantuan alat pelampung dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang mana bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam proses penyebrangan transportasi Angkutan Sungai Penyeberangan yang ada di penyebrangan labuhanbilik dan Tanjung Serang Elang.

Dalam kesempatan itu PJ Bupati juga berpesan kepada seluruh aparatur pemerintahan untuk tetap melaksanakan tugas pokok melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

” Meski saat ini kita dalam masa politik di kepemimpinan kabupaten labuhanbatu, namun saya berharap kepada kita semua selaku aparatur pemerintah jangan terbawa suasana, kita harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati” ucapnya.

PJ. Bupati juga mengingatkan, masa pandemi Covid-19 kiranya para Camat dan aparatur pemerintahan desa tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 4 M.

Disisi lain Kepala Dinas Perhubungan Labuhanbatu Bonaran Tambunan,Sip, melaporkan bahwa ada sekitar 200 life jacket atau pelampung hari ini diberikan kepada pengusaha bot penyebrangan Labuhanbilik dan Tanjung Serang Elang, semua ini diberikan guna meningkatkan pelayanan keamanan kepada para pengguna jasa transportasi air, semoga ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.ujar Bonaran.

Selain PJ Bupati Labuhanbatu, turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut, Asisten 1 Sarimpunan Ritonga,M.Pd, Kepala Dinas Perhubungan Labuhanbatu Bonaran Tambunan beserta staf, Kadiskes Kamal Ilham, SKM, Kadisperindag Khairuddin Nasution, Kepala KPLP Labuhanbilik, Unsur Muspika Panai tengah, Camat Panai Tengah dan masyarakat setempat. [ Red/Akt-01  ]

 

 

Aktual News

warga menunjukan bekas papan proyek yang dicopot

 

Balaraja, Aktual News
Pembangunan betonisasi di perumahan bukit gading blok L3 Rt 006/02,Desa Cangkudu Kec Balaraja kab, Tangerang.dari pantauan awak media AktualNews dan rekan-rekan media lainnya pembangunan betonisasi tersebut kuat dugaan ada indikasi pembohongan anggaran dan pembohongan publik.pasalnya menurut keterangan dari salah satu warga pembangunan betonisasi tersebut baru selesai tiga(3) hari yang lalu namun ada yang janggal pagi minggu 30/05/2021, papan proyek atau papan anggaran dicopot oleh oknum mandor atau pekerja yang bekerja di sini ujar warga atau narasumber.

Masih menurut keterangan dan informasi warga pekerjaan betonisasi tersebut dari aspirasi dewan ( sesuai rekaman video-red ) seingat dirinya ( warga-red ) sebelum papan proyek dicopot panjang pekerjaan 71 meter dengan luas 5 meter tetapi anggarannya berapa dan proyek tersebut dari dinas mana warga tersebut juga tidak mengingatnya dan warga atau narasumber juga mengatakan jika perumahan Bukit Gading aset fasos dan fasumnya belum di serahkan ke pemda kabupaten Tangerang jika tidak percaya awak media di persilahkan dan tanyakan ke kantor pemasaran.

Hal tersebut menjadi pertanyaan besar hampir semua insfratruktur mulai dari paving blok, betonisasi dan pembangunan sarana air bersih ( SAB ), semua pembangunan tersebut anggaranya dari aspirasi dewan namun dari sekian banyak pekerjaan atau proyek pembangunan yang menggunakan aspirasi dewan sebagian besar tidak ada papan informasi anggaran yang lebih miris pembangunan yang mengatas namakan aspirasi dewan namun di papan proyek tertulis dari APBD dan hal tersebut yang menjadi dugaan adanya korupsi dengan modus pengalihan anggaran dari aspirasi dewan menjadi APBD sehingga kuat dugaan adanya tumpang tindih anggaran yang terorganisir.
[ Red/Akt-26/Har ]

 

Aktual News

 

Jakarta, Aktual News – Ketua Komite I DPD-RI, Fachrul Razi, MIP, menyatakan mendukung Mamuju untuk dijadikan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini, provinsi hasil pemekaran dari provinsi induk Sulawesi Selatan itu hingga hari ini belum memiliki ibukota yang berstatus sebagai Kota. Sampai saat ini, Mamuju yang selama ini diposisikan sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat masih berstatus sebagai wilayah kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati.

Terkait dengan hal tersebut, Fachrul Razi mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk sesegera mungkin memproses Kabupaten Mamuju beralih status menjadi Kota Mamuju. Segala persyaratan administratif segera disiapkan agar proses penyiapan peraturan perundangannya dapat secepat mungkin dibahas oleh Senayan. “Provinsi ini sudah berusia 15 tahun sejak dimekarkan, semestinya ibukota provinsinya sudah harus dipersiapkan sejak awal. Khan aneh jika ada provinsi tidak punya ibukota, yang ada ibukabupaten. Sampai kapan kondisi ini dibiarkan?” ujar Senator DPD-RI dari Aceh itu dengan nada tanya.

Hal ini diungkapkan Fachrul Razi dalam kunjungan kerjanya bersama Ketua DPD-RI, LaNyalla Mattalitti ke Sulawesi Barat, Minggu, 30 Mei 2021. Fachrul bersama beberapa Senator berada di Sulawesi Barat dalam rangkaian kunjungan kerja DPD-RI ke beberapa daerah provinsi di Indonesia.

“Saya meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar sesegera mungkin memproses dan menyiapkan segala perangkat yang diperlukan untuk transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju. Bisa saja satu wilayah kabupaten menjadi satu kota atau dimekarkan menjadi dua wilayah otonom, Kabupaten Mamuju dan Kota Mamuju. Tinggal lihat keterpenuhan persyaratannya sebagai suatu daerah kabupaten/kota,” kata Senator jebolan master dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.

Sementara itu, dari penelusuran media ini, pada akhir 2019 lalu, Komite I DPD RI telah mengupayakan ke Kementerian Dalam Negeri terkait penyiapan Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju dalam hubungannya dengan penetapan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat secara definitif. Kendala utama yang dihadapi untuk perobahan status kabupaten menjadi kota saat itu adalah belum rampungnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten ini. [ Red/Akt-01/APL ]

 

 

Aktual News

NUSANTARAEXPRESS, BREBES - Dua rumah warga di Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, rusak akibat angin puting beliung pada Sabtu sore 29 Mei 2021.

Disampaikan Danramil 03 Wanasari, Kodim 0713 Brebes, melalui Babinsa setempat, Pelda Saryo, kejadian terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, di RT. 10 RW. 3.

“Rumah Pak Syukri (41) dan Ibu Sumyati mengalami kerusakan cukup parah,” terangnya, Minggu pagi (30/5/2021).

Dijelaskannya mendetail, kejadian bermula saat wilayah Kecamatan Wanasari diguyur hujan deras, termasuk wilayah Desa Siwungkuk. Hujan kemudian juga disertai angin kencang/puting beliung selama kurang lebih 25 menit.



Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu, namun kerugian materiil ditaksir mencapai Rp. 50 juta dari kedua rumah, yaitu kerusakan teras dan dinding belakang rumah roboh.

Menurutnya, kerusakan kedua rumah karena letaknya yang berada di pinggir sawah dan pekarangan warga setempat, sehingga angin langsung menerpa bangunan tanpa adanya penghalang alami yaitu pepohonan.

“Kedua rumah juga cukup jauh dari pemukiman warga lainnya, ditambah dinding bangunan juga belum diplester sehingga kondisinya kurang kuat.

Ditambahkannya, koordinasi dengan pemerintah desa setempat sudah dilakukan untuk bergotong-royong membantu pemilik rumah memperbaiki kerusakan.

Pihaknya bersama Bhabinkamtibmas Siwungkuk juga telah menghimbau warga agar lebih waspada dan segera mengungsi ke tempat yang lebih aman jika terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, yaitu hujan disertai angin kencang, termasuk mengurangi cabang-cabang pohon di sekitar pekarangan rumah agar tidak membahayakan bangunan saat diterjang puting beliung. (Aan)

NUSANTARAEXPRESS, BREBES - Setelah sukses dengan peternakan sistem gembala sapi Jabres (Jawa-Brebes) di Padang Penggembalaan Ternak Maribaya seluas 104 hektar di Dukuh Maribaya, Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Brebes, mencanangkan pengembangan ternak sapi Jabres di sejumlah desa di 5 kecamatan.

Disampaikan Kepala DPKH Brebes drh. Ismu Subroto M.Si melalui Hendri Adi Komara, S.Pt, M.Pt (43), Kabid Budidaya Ternak DPKH Brebes, bahwa kelima kecamatan yang menjadi sentra pengembangan budidaya sapi Jabres meliputi Bantarkawung, Ketanggungan, Larangan, Banjarharjo, dan Kecamatan Salem.



“Sapi Jabres adalah plasma nutfah sapi lokal Kabupaten Brebes atau salah satu Sumber Daya Genetik Hayati (SDGH) sapi lokal Indonesia, dimana sejak dulu telah memegang peranan penting dalam memasok dan menjaga stabilitas harga daging di Brebes khususnya dan Jawa Tengah umumnya,” bebernya selepas acara launching Kampung Ternak Sapi Jabres di Pendopo Kecamatan Bantarkawung, Sabtu (29/5/2021).

Lanjutnya, sapi Jabres sebagai salah satu rumpun sapi lokal Indonesia telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2842/KPTS/LB.430/8/2012, tanggal 13 Agustus 2012 lalu.



Hal itu kemudian diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/KPTS/PK.020/5/2016, tentang penetapan Kabupaten Brebes sebagai wilayah sumber bibit sapi Jabres.

“Potensi plasma nutfah sapi Jabres ini perlu ditingkatkan lagi dengan pengelolaan secara baik dan berkelanjutan, yaitu pengembangan pusat-pusat pembibitan ternak di pedesaan,” sambungnya.

Menurutnya, itu merupakan salah satu upaya pelestarian sapi Jabres, sehingga kesehatan hewan di tingkat para petani desa harus ditingkatkan melalui kegiatan terprogram mulai dari penyidikan, pengamatan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyakit pada ternak.

Menurutnya, dengan memberdayakan dan melatih peternak dari masyarakat, itu juga merupakan upaya untuk menjaga stok bibit sapi Jabres yang berkualitas.



Untuk desa yang menjadi pilot project pengembangan ternak adalah Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, dengan sebutan Kampung Ternak Sapi Jabres.

Di Pengarasan, pelatihan yang sudah dilaksanakan adalah penerapan good breeding, penyelamatan betina produktif, penjaringan pejantan, pelayanan kesehatan hewan, dan kegiatan asuransi ternak.

Pihaknya berharap kedepan desa-desa lainnya di 5 kecamatan tersebut mampu menghasilkan bibit sapi Jabres sesuai SNI.

Dalam workshop di Pendopo Kecamatan Bantarkawung itu juga diisi oleh beberapa narasumber yaitu Dr. Peni Wahyu Prihandini, S.Pt, M.P Dosen Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta, dan Ir. Panjono, S.Pt. M.P dari Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan.

Untuk diketahui, sapi Jabres merupakan hasil persilangan antara sapi Madura/Bali dengan sapi lokal atau ongole, sehingga sapi ini memiliki tingkat adaptasi yang tinggi di lingkungan yang ekstrim atau minim makanan. Walaupun demikian, daging sapi Jabres sendiri jauh lebih enak saat dikonsumsi.

Jadi sapi ini sangat mudah dipelihara karena memiliki ketahanan tubuh yang lebih dan mau makan jenis daun apa saja.

Untuk harga di pasaran, sapi Jabres juga lebih murah yakni berkisar antara Rp. 9-11 juta/ekor dengan ukuran dan berat yang sama dari sapi jenis lainnya.

Sementara itu, sekilas tentang Padang Penggembalaan Ternak Maribaya adalah inovasi dari DPKH Brebes agar Jawa Tengah mempunyai padang penggembalaan ternak seperti di Padang Mangatas di Sumatera Barat atau di New Zealand. Jadi sampai dengan saat ini, Padang Penggembalaan Ternak Maribaya adalah satu-satunya padang penggembalaan ternak di Jateng.

Di padang ini, setidaknya ada 110 ekor sapi Jabres, dimana awalnya pada tahun 2015 hanya ada 10 ekor bantuan dari Dinas Peternakan Pusat, ditambah bantuan dari Pemkab Brebes sebanyak 78 ekor pada 2016 lalu.

Padang ini juga dinamai Eduwisata Kandang Pelangi, dimana para wisatawan diajak untuk mengecat kandang kambing milik masyarakat Dukuh Maribaya dengan cat warna-warni. (Kujang/Aan)

NUSANTARAEXPRESS, SIAK – Kehadiran Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI) Komda Siak dan Yayasan Gerakan Muda Reclassering Indonesia di Kabuoaten Siak Provinsi Riau memberikan warna tersendiri. Kerja nyata dan pengabdiannya memberikan gambaran bahwa keberadaannya harus dipertahankan. Bantuan sosial yang dilakukan terus terpantau oleh Media Express Group.

Kali ini Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI) Komda Siak dan Yayasan Gerakan Muda Reclassering menggandeng Ikatan Perantau Tualang (IPT) Desa Tualang RT 01 untuk melakukan kegiatan Bantuan Sosial, Minggu (30/5/21).

Kali ini yang menjadi sasaran Bansor adalah di Desa Tualang, Desa Perawang Barat, Kampung Langkai dan Dusun 3 Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau.

[caption id="attachment_61968" align="aligncenter" width="487"] Foto 2 : Secata simbolis penyerahan di kediaman Ibu Ria Fransiska di Desa Tualang diserahkan oleh Ronal. Minggu (30/05/21).[/caption]

Simbolis penyerahan di kediaman Ibu Ria Fransiska di Desa Tualang diserahkan oleh Ronal Antoni. Ucapan terima kasih Ibu Ria Fransiska kepada tim, karena selama sebelas tahun tinggal di Desa Tualang ini blom pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.

“Alhamdulillah dengan kedatangan tim Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI) Komda Siak dan Yayasan Gerakan Muda Reclassering Indonesia dan Ikatan Perantau Tualang (IPT). Hanya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua tim, mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT. Semoga menjadi berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT”.

Bansos yang lain di tempat berbeda di Desa Perawang Barat Jl. Sehati GG Mawar, ibu Lina dan pak Junaidi yang belum mendapatkan BLT ini juga jadi perhatian khusus bagi tim Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI) Komda Siak dan Yayasan Gerakan Muda Reclassering Indonesia.

“Terimakasih ya pak. Mudah-mudahan sehat selalu dan dipanjangkan umurnya serta diberikan kesehatan. Aamiin”. ibu Lina dan pak Junaidi kepada awak media.

[caption id="attachment_61970" align="aligncenter" width="487"] Foto 3: Penyerahan Bansos di Jl.Belantik Kampung Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak ini adalah pak Taram. Minggu (30/05/21).[/caption]

Sasaran ketiga di hari yang sama di Jl.Belantik Kampung Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak ini adalah pak Taram. Bansos diserahkan langsung oleh tim.

“Dengan kehadiran Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI) Komda Siak dan Yayasan Gerakan Muda Reclassering dan Ikatan Perantau Tualang (IPT) kami bangga dan patut diacungkan jempol. Terimakasih”. Jelas penerima bantuan.

[caption id="attachment_61971" align="aligncenter" width="487"] Foto 4: Penyerahan Bansos Bansos kepada Ibu Ismawati Jl. Belantik Gg. Durian Dusun 3. Minggu (30/05/21).[/caption]

Terakhir, Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI) Komda Siak dan Yayasan Gerakan Muda Reclassering dan Ikatan Perantau Tualang (IPT) menyerahkan Bansos kepada Ibu Ismawati Jl. Belantik Gg. Durian Dusun 3 Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

“Kegiatan Bantuan Sosial yang kita lakukan selama ini mudah mudahan memberikan nilai positif bagi kami sebagai tim dari Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI) Komda Siak dan Yayasan Gerakan Muda Reclassering dan juga kepada mereka yang mendapatkannya. Kali ini kami menggandeng Ikatan Perantau Tualang (IPT) untuk memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan”. Jelas Abdul Azis kepada Media Express Group.

“Harapan kami tetap sama, seperti sebelumnya. Mudah-mudahan di Kabupaten Siak ini muncul pemerhati-pemerhati sosial lainnya, sehingga mereka-mereka yang memang perlu bantuan tetap bisa terakomodir. Hanya sebatas inilah yang bisa kami lakukan. Jangan dipandang berapa nilainya. Yang jelas kepedulian kami akan terus kami pertahankan”. Jelas Azis.

“Siapapun anda, organisasi, perorangan atau yayasan yang ingin memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, kami siap untuk menjadi perpanjangan tangan dan langsung terjun ke lapangan. Mari kita bergandengan tangan demi mereka-mereka yang membutuhkan”. Pungkas Abdul Azis Ketua LMR-RI Komda dengan optimis. [MS]

Pak Asep terbaring dirumahnya hampir 2 tahun karena tumor dan stroke.

Bogor, Aktual News Hampir 2 tahun Pak Asep (65) tahun terbaring karena tumor dan stroke dirumahya yang kecil hanya beralaskan tikar dan sempit, diantara saluran air ditepi jalan, sungguh sangat memprihatinkan, di Cijujung, kecamatan Sukaraja, kabupaten Bogor.

Sebelumnya Asep pernah bekerja sebagai tukang las, sampai akhirnya ia sakit dan sejak dibawa kerumah sakit RSUD Cibinong dengan berbagai pemeriksaan dan hasilnya terkena tumor, sempat dibawa ke alternatif ia juga terkena stroke. Apapun hasilnya yang jelas kondisinya harus ada penanganan dari hasil tersebut dengan penyakit yang diderita pak Asep saat ini.

Istri Pak Asep, ibu Uci (39) tahun dengan semangat sehari-harinya berjualan telor ayam dan isi ulang air eceran melalui pesananan di area sekitar ditempat tinggalnya demi menghidupi keluarganya dan juga anaknya yang kini sudah lulus SMA.

Istri pak Asep, Ibu Uci
Istri pak Asep, ibu Uci

Saat ditemui oleh awak media aktualnews.co.id pada Minggu  (30/05/2021) sekitar Pukul 12.00 WIB di sekitar pos dekat Perum Tatya Asri desa Cijujung, kecamatan Sukarja, kabupaten Bogor, Uci menuturkan,” saya hanya bisa berharap semua lebih baik kedepanya, terutama anak saya yang baru lulus sekolah mudahan hidupnya gak seperti saya itu saja”.

Harapan Uci, semoga semua bisa lebih baik dan pantang menyerah dalam menjalani hidup ini dengan kondisi apapun dan juga membutuhkan uluran tangan untuk kesembuhan suami saya, Pak Asep. [Red/Akt-07/Koswan]

Aktual News

NUSANTARAEXPRESS, PRINGSEWU - Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, MIP, mengecam keras terjadinya tindak kekerasan dan pemukulan terhadap jurnalis Lampung, yang dilakukan oleh oknum security SPBU di Pringsewu beberapa waktu lalu. Akibat pemukulan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh oknum bernama Hendri Wiliansa itu, mata kiri korban Aan Sugiarto mengalami memar dan pendarahan di dalam bola matanya.

“Saya mengecam keras adanya warga yang suka main hakim sendiri, menggungakan kekerasan fisik terhadap orang lain. Itu merupakan bentuk perilaku barbar yang biadab,” tegas Fachrul Razi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite I DPD-RI, Minggu, 30 Mei 2021.

Terkait peristiwa pemukulan terhadap Aan Sugiarto (42) warga Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung itu, Fachrul mendesak Kapolres Pringsewu segera menindak tegas oknum pelaku penganiayaan tersebut. “Saya percaya Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan motto Presisi-nya akan melaksanakan tugas dan kewenangannya melayani, melindungi dan mengayomi warga masyarakat dengan baik. Untuk kasus penganiayaan atas Aan Sugiarto itu, saya harap Kapolres Pringsewu peka dan bergerak cepat mengusut tuntas dan memproses pelaku tersebut sebelum dia kabur,” ujar Fachrul Razi.

Sebagaimana ramai diberitakan dalam dua hari terakhir, seorang pewarta yang bernaung di organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) atas nama Aan Sugianto mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan ketika sedang melakukan pengisian BBM di sebuah SPBU, Kamis, 27 Mei 2021. Kejadian naas yang menimpa Aan Sugianto berupa pemukulan dan hantaman di bagian kepala itu berlangsung tiba-tiba, pada saat korban masih berada di atas motornya, sedang mengantri untuk mengisi BBM.

Peristiwa yang menyebabkan mata sebelah kiri (bukan kanan seperti pemberitaan sebelumnya - red) korban memar dan bengkak itu terjadi di SPBU 23.353.18 yang berlokasi di Jalan Ganjaran 2 Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sekitar pukul 20.00 WIB. Pelaku tindak pidana kekerasan dan penganiayaan tersebut tidak lain adalah seorang petugas security atau satpam SPBU bernama Hendri Wiliansa.

Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Polres Pringsewu dengan Nomor laporan: LP/B-317/V/2021/POLDA LPG/RES Pringsewu, tidak lama setelah kejadian. “Korban penganiayaan jurnalis PPWI Provinsi Lampung atas nama Aan Sugiarto, didampingi Ketua LSM Topan RI Pringsewu, Asep Sudrajat, telah melapor ke Polres Pringsewu, tidak lama setelah kejadian tersebut, Kamis, 27 Mei 2021 malam,” tulis Ketua LSM Topan RI Pringsewu, Asep Sudrajat, dalam laporannya ke Ketua Umum PPWI di Jakarta melalui jaringan WhatsApp-nya. (APL/Red)

Pematangsiantar, Aktual News– Sejauh ini, Peredaran narkoba semakin mengibarkan benderanya didaerah Kota Pematangsiantar karena disebabkan ” Adanya Pembiaran ” oleh Aparat Penegak Hukum Bandar Narkoba berinisial UH.

Seperti peristiwa musibah yang menimpa salah satu pemilik media online di Kota Pematangsiantar, telah terjadi pembakaran di Kediamannya di jalan Jorlang Hataran no 9, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar,Sumatra Utara.

Saat kejadian pembakaran dikediaman Bamby Lubis (29/5/2021) sekira jam 03.30 wib dinihari, saat itu Bamby masih nonton TV, tiba-tiba Bamby api menyala dari depan rumah. Melihat itu, Bamby langsung mengambil air dengan ember dan menyiramkan api yang membakar pintu depan rumahnya ucap Bamby saat ditemui di kediamannya sekira jam 20.30 Wib Malam.

Kejadian kebakaran itu diduga kuat terkait pemberitaan pemberantasan narkoba di Kota Pematangsiantar berinisial UH.

Pemberitaan tersebut terbit di linktodays.com yang berjudul ” Peredaran Narkoba Siantar pakao sistem buka tutup, Kasat Narkoba Siantar Diduga tutup mata ” yang terbit sekira jam 14.53 Wib.

Lsm DPC Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia Kota Pematangsiantar sangat menyesalkan aksi pembakaran di kediaman salah satu pemilik media online di Kota Pematangsiatar ucap Ansary Nasution Selaku Ketua Lsm DPC Gerak Indonesia Kota Pematangsiantar.

” Kejadian Pembakaran yang menimpa kediaman salah satu pemilik media online di Kota Pematangsiantar tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kami Gerak Indonesia Meminta AKBP Boy Sutan Binangga Siregar, Kapolres Kota Pematangsiantar agar segera menindak tegas pelaku pembakaran tersebut tegas Ansary Nasution.

” Kami dari Gerak Indonesia Kota Siantar yang juga satu profesi sebagai wartawan dengan Saudara Bamby Lubis merasa terpukul akibat musibah yang menimpanya. Diduga gara-gara pemberitaan soal pemberantasan narkoba di Kota Pematangsiantar” ucap Ansary merasa terpukul.

Hal yang menimpa kediaman Bamby Lubis dibakar oleh OTK diduga dikarenakan pemberitaan yang diterbitkan di web Linktodays.com terkait memberitakan maraknya peredaran narkoba berinisial UH dikenakan Undang-undang Nk. 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 ayat 1 mengatur tentang ancaman pindana yaitu setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan jelas Ansary Nasution.

Ditambahkan Ansary lagi, sudah beberapa kali kami Gerak Indonesia Kota Pematangsiantar soal Pemberantas Maraknya Peredaran Narkoba di Kota Pematanhsiantar jelasnya.

” Disana kita Meminta Kepada Pemerintah Kota (Pemko), Aparat Penegak Hukum ( APH) dan BNNK Pematangsiantar agar segera menindak bandar narkoba berinisial UH yang telah merusak masa depan generasi penerus bangsa pungkasnya.

” Tapi apa, teriakan kami bersama masyarakat soal Maraknya Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pematangsiantar untuk menindak bandar narkoba berinisial UH sama sekali tidak ditanggapi” ucapnya.

Aplus terhadap Unit Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang rutin meringkus penyalahguna narkoba di Kota Pematangsiantar puji ansary.

Tapi Bandar Narkoba berinisial UH penyebab terjadinya maraknya peredaran narkoba di Kota Pematangsiantar tak tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum

Kembali, pihak Keluarga Bamby Lubis telah melaporkan kejadian kediamannya dibakar oleh OTK diduga Kuat dari Pemberitaannya dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/179/V/2021/SPKT/RES P.SIANTAR/SUMUT, Sabtu (29/5/2021) sekira jam 13.08 WIB.

Dalam surat STTLP tersebut melaporkan tentang peristiwa pidana UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 187 dari KUHPidana. Pada hari sabtu tanggal 29 mei 2021 sekira pukul 03.15 Wib. Di Jorlang Hataran, Simarito, Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera pelapot atas nama Abdul Kohar Lubis dan pelapor atas nama dalam lidik sesuai dengan laporan Polisi nomor : LP/B/344/2021/SPKT/RES P.SIANTAR/SUMUT tanggal 29 Mei 2021.

” Saya Cek dulu laporannya,”  ucap Kapolres Kota Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binangga Siregar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsApp, Minggu (30/5).

Dikatakannya, mungkin sudah direskrim, semua pengaduan dan laporan pasti kita tindaklanjuti tutup Kapolres Kota Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binangga Siregar saat mengakhiri.[ Red/Akt-35/Tim ]

 

 

Aktual News

Sukamulya,Aktual News-Tersebarnya pemberitaan di salah satu media online di grup WhatsApp Jum’at 28/05/2021,13:25 WIB dengan judul berita ” Oknum Anggota TNI dan Polri di Bunar Diduga Jadi Tim Sukses Calon Kades”, awak media AktualNews.co.id bersama rekan dari media Indotimes dan Liputan45, Sabtu melakukan penelusuran terkait pemberitaan tersebut dari hasil wawancara dengan bpk Herman ketua Rt 010/003, kepada awak media Herman ketua Rt 010/003, tidak mendengar atau mengetahui kalau ada pemberitaan tersebut dilain tempat awak media AktualNews bersama rekan melakuan wawancara dengan bpk Supandi Ketua Rt 001/003, menanyakan hal yang sama terkait adanya oknum TNI Dan Polri yang diduga menjadi tim sukses calon Kepala Desa Bunar kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

Namun hal yang sama juga dikatakan oleh ketua Rt 001/003 dirinya juga tidak mengetahui jika ada berita seperti itu.

Lalu awak media AktualNews bersama rekan media lainya mendatangi rumah ketua panitia pilkades desa Bunar bpk Rojak atas petunjuk Herman ketua Rt 010/001, awak media AktualNews mewawancarai ketua panitia pilkades Desa Bunar, dari penuturan Rojak dirinya juga tidak mengetahui jika ada pemberitaan seperti itu malah dirinya juga kaget dan baru tahu ada hal seperti ini dari awak media AktualNews dan rekan media lainnya.

Untuk diketahui adanya oknum anggota TNI dan polri yang diduga jadi tim sukses calon kades desa Bunar berdasarkan pemberitaan dari salah satu media online yang tersebar di salah satu grup WhatsApp namun berita tersebut telah di beri kode 404, hingga berita ini tayang awak media belum dapat mewawancarai para calon kades Desa Bunar maupun Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Bunar untuk diwawancarai terkait adanya oknum anggota TNI Dan Polri di duga menjadi tim sukses calon kades dan itu tidak dibenarkan secara aturan yang berlaku bagi ASN/PNS aktif tidak boleh menjadi tim sukses salah satu calon kades
[ Red/Akt-26/Har ]

 

Aktual News

 

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola menjadi narasumber pada Forum Komunikasi Transmigrasi Regional II Tahun 2021 yang dihadiri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Kegiatan itu dihadiri gubernur, bupati, dan Kepala Dinas Transmigrasi Wilayah Regional II, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah Drs. Arnold Firdaus, MTP turut hadir di acara ini.

Forum Komunikasi Transmigrasi Regional II Tahun 2021 dengan tema “Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Mendukung SDGs Desa” itu dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam sambutannya, menteri menyampaikan rasa syukur kepada seluruh narasumber yang berkenan hadir dan menyampaikan pemikirannya dalam pembangunan program transmigrasi, khususnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

Karena kata menteri, Gubernur Sulteng sudah tiga kali menjadi narasumber, dan akan menjadi narasumber seterusnya karena Longki adalah pemimpin dua periode sebagai bupati dan gubernur pada daerah transmigrasi.

Menteri juga menyampaikan, konsep transmigrasi akan didorong menjadi daerah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi melalui program revitalisasi transmigrasi, dengan peningkatan infrastruktur dan peningkatan sarana dan prasarana yang diharapkan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Longki menyampaikan transmigrasi di Sulteng itu sudah ada sebelum program transmigrasi di wilayahnya, dan saat ini disebut Jawa Kalawara.
“Saya menyampaikan bahwa transmigrasi sudah banyak memberikan dampak yang baik dan manfaatnya baik kepada masyarakat setempat,” katanya.
Walaupun kata dia, pada tahun 1970 dia juga ikut menolak program transmigrasi waktu itu.

Karena kata dia, melihat program transmigrasi waktu itu adalah seolah-olah memindahkan orang-orang yang miskin ke daerah transmigrasi.
Sehingga dia menganggap waktu itu adalah memindahkan kemiskinan baru ke daerah lokasi transmigrasi.

Tetapi dia mensyukuri saat ini konsep transmigrasi sudah sangat baik karena masyarakat yang melakukan transmigrasi sudah terlebih dahulu dilakukan keterampilan-keterampilan sesuai potensi yang akan dikelola di daerah transmigrasi.
“Tetapi saya berharap agar pemerintah melalui kementerian terkait untuk memberikan perhatian, membangun infrastruktur dengan baik dan memberikan perhatian seperti sertifikasi lahan,” katanya.

Gubernur menegaskan, program transmigrasi masih sangat dibutuhkan, khususnya di Sulteng, daerah sangat luas dan berpotensi.
Dia menyampaikan di daerahnya saat ini banyak warga transmigrasi yang sudah berhasil seperti menjadi dokter, pejabat, dan anggota DPRD.

Menurutnya, program transmigrasi sampai saat ini dan seterusnya sangat dibutuhkan karena program transmigrasi sudah memberikan dampak terhadap pembangunan, khususnya di Sulteng.
“Dukungan warga transmigrasi terhadap saya sebagai bupati dua periode dan gubernur dua periode dari warga transmigrasi sangat kuat, sehingga kalau ada undangan dari Kementerian Transmigrasi saya wajib hadiri,” katanya.
Gubernur Sulteng menjadi narasumber bersama Bupati Bantul sebagai daerah pengirim warga transmigrasi, pejabat Bappenas dan Kementerian Kominfo RI. (RED)

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - PT Bank Sulteng meresmikan Gedung KNFO di Ibu Kota Indonesia, DKI Jakarta, di Hotel Indonesia Kempinski, Kamis (27/5).

Peresmian itu dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Gubernur Sulteng Terpilih Rusdi Mastura, didampingi oleh Direktur Utama PT Bank Sulteng Abdul Rahmat Haris, Komisaris Utama PT Bank Sulteng Karim Hanggi.

Direktur Utama PT. Bank Sulteng Abd Rahmat Haris menyampaikan, bahwa ada tiga fungsi PT. Bank Sulteng, yaitu, menciptakan peningkatan ekonomi daerah bersama pemerintah, sebagai pemegang Kas Daerah, dan sebagai sumber pendapatan daerah.

Selanjutnya PT. Bank Sulteng di Jakarta sudah beroperasi sejak 15 April 2016 di Jalan Sudirman Gedung Artholoka Lantai 2 Jakarta.

Dirut juga juga menyampaikan atas dukungan Gubernur Sulteng, pertumbuhan posisi giro selama delapan tahun Periode 31 Desember 2012 sebesar 1,373 Triliun, bertumbuh hingga 30-April- 2021 sudah sebesar Rp. 8.154 T. Dengan ini laba PT. Bank Sulteng sangat baik .

“Terimakasih Atas kehadiran Nasabah Koorporasi, sebanyak 42 Nasabah Koorporasi yang loyal memberikan kepercayaan kepada PT. Bank Sulteng. Pada kesempatan itu saya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisaris PT. Bank Sulteng dan OPD yang selama ini mensupport perkembangan PT. Bank Sulteng ,” ujarnya.

Abdul Rahmat juga menyampaikan kenapa PT. Bank Sulteng peresmian KNFO di Jakarta ini merupakan hadiah di akhir masa jabatan Gubernur atas dukungan Gubernur kepada PT. Bank Sulteng, juga menjawab harapan masyarakat Sulteng, yang terus mengharapkan kapan adanya layanan PT. Bank Sulteng .

Komisaris PT. Bank Sulteng, Karim Hanggi, juga menyampaikan rasa syukur atas peresmian cabang PT. Bank Sulteng. Sehingga Bank Sulteng, sudah dapat melayani masyarakat di Jakarta. Dia juga mengapresiasi Kinerja Dirut dan seluruh Direksi.

Komisaris juga menyapaikan kepada Gubernur dan Gubernur terpilih bahwa Bank Sulteng akan menjadi Bank Kebanggaan Sultebf, dan meminta kepada seluruh masyarakat turut bersama mendukung pertumbuhan bank daerah ini.

Sementara Gubernur Terpilih Sulawesi Tengah Rusdi Mastura mengatakan, bahwa kedepan kita harus membangun iklim usaha. Termasuk PT. Bank Sulteng yang dapat memberikan pendapatan kepada pemerintah Daerah .

“Saya bicara kepada Menteri Investasi Sulteng memiliki Potensi Tambang yang sangat besar, sehingga kami juga punya hak untuk menuntut perhatian besar untuk membangun daerah,

“Juga saya akan minta kepada Menteri Keuangan agar memberikan perhatian lebih dari sisi fiskal untuk Sulawesi Tengah. Dan kedepan saya akan menyampaikan kepada seluruh Gubernur agar kita sama sama menuntut perhatian. Kenapa? Karena kita sangat cinta kepada masyarakat yang masih miskin di Sulteng, supaya mereka bisa sejahtera,” ujar Rusdy Mastura.

Sementara itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola, mengapresiasi Manajemen Bank Sulteng karena PT. Bank Sulteng sudah dapat menjawab harapan masyarakat Sulteng.

“Sudah bisa melayani Nasabah di Jakarta pada Lokasi Strategis di Thamrin City Residence. Karena tempat ini merupakan tempat strategis,” ucapnya.

Gubernur juga mengapresiasi Perkembangan Manajemen dan pertumbuhan aset dan laba PT. Bank Sulteng.

Di akhir acara, gubernur dan gubernur Terpilih didampingi komisaris utama dan direktur utama, dan mewakili Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah memukul gong tanda peresmian Kantor PT. Bank Sulteng KFNO Jakarta.

Peresmian. Gedung PT. Bank Sulteng KFNO Jakarta juga dihadiri Gubernur pimpinan dan anggota DPRD Sulteng dan perwakilan wali kota dan bupati se-Sulteng, komisaris dan PT. Mega Koorporasi dan kepala OPD di lingkup Pemda Propinsi Sulteng . (RLS)

NUSANTARAEXPRESS, JAWA BARAT - Seyogianya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau yang biasa disebut narapidana (napi) adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. WBP merupakan orang yang sedang menjalani masa hukumannya, yang biasanya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga masa tahanannya berakhir.

Dalam pemahaman publik, semasa menjalani masa kurungan di lapas, WBP memiliki akses yang sangat terbatas dengan dunia di luar lapas. Di samping dia tidak boleh bertemu interaksi dengan warga luar, termasuk dengan keluarga terdekatnya, WBP juga tidak diizinkan mengadakan kontak komunikasi dengan orang di luar lapas menggunakan berbagai peralatan komunikasi sebagaimana masyarakat berbas di luar lapas,

Akan tetapi aneh bin ajaib, ada WBP yang bisa leluasa berinteraksi dengan orang luar, yang notabenenya bukan sesama WBP. Lebih aneh lagi, WBP yang sehari-harinya di dalam penjara itu bisa mengendalikan peredaran gelap narkotika dari dalam lapas.

Fenomena aneh itu diungkapkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, kepada media ketika dimintai tanggapannya mengenai peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan (Tangsel), baru-baru ini. "Saya ikut mengamati statemen Kapolres Tangsel AKBP Iman Imanuddin, didampingi oleh Kasat Narkoba, Iptu Yulius Qiuli, yang dengan jelas mengatakan ada WBP Gunung Sindur yang terlibat," ujar alumni PPRA-48 Lemhanas RI tahun 2012 itu dengan mimic heran bercampur kesal, Jumat (28/05/2021).

Walaupun pihak Mapolres Tangsel tidak menyebutkan asal WBP yang terlibat, tambah Ketum PPWI Wilson Lalengke, namun informasi ini tetap harus menjadi perhatian publik dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kalapas Narkotika Gunung Sindur maupun Kalapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur.

"Setahu saya di Gunung Sindur itu ada dua lapas, satu Lapas Narkotika dan yang satunya lagi Lapas Khusus Kelas II A. Nah, bisa jadi Pak Kasat Reserse Narkoba Polres Tangsel belum mau memberitahukan secara detail soal WBP yang terlibat itu, di Lapas mana. Mungkin karena masih dalam tahap pengembang. Jika diungkapkan sekarang, buru-buru nanti kedua lapas ini tiarap dulu," jelas Wilson yang juga dipercaya menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persima) ini.

Untuk diketahui, pada Kamis (27/05/2021), Ketua DPC PPWI Kabupaten Bogor, Wiri Yutruski dimintai bantuan oleh DPN PPWI agar menindaklanjuti informasi terkait dugaan adanya WBP yang terlibat peredaran narkoba di masyarakat. Wiri kemudian mendatangi lapas-lapas yang ada ada di wilayah Gunung Sindur untuk meminta konfirmasi dan keterangan.

"Iya, saya dapat perintah dari Pak Wilson agar melakukan sosial kontrol dari informasi tersebut, dengan segera saya langsung hubungi Kalapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur, Pak Mujiarto. Beliau menyampaikan kepada saya terkait kemungkinan adanya keterlibatan WBP ini, mungkin di Lapas yang dia pimpin atau di Lapas satunya lagi (Lapas Narkotika Gunung Sindur - red)," ujar Wiri kepada media ini mengutip penyampaian Mujiarto.

Untuk itu, Mujiarto berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak Polres Tangsel dalam rangka melakukan cross check informasi itu. "Baik Kang, sampai sejauh ini kami belum ada konfirmasi dari pihak terkait untuk hal tersebut, dalam hal ini Polres Tangsel. Kami juga terbuka dan mendukung untuk pengungkapan kasus narkotika," ujar Mujiarto.

Disinggung, jika nanti terbukti benar ada WBP yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika ini, langkah seperti apa yang akan diambil. Dengan singkat Mujiarto menjawab, sesuai SOP. Pelanggaran pasti diberi punishment. "Nanti kita lihat perkembangannya ya Kang," tutup Mujiarto.

Selang beberapa jam kemudian, Wiri juga mendapat jawaban yang tidak jauh berbeda dari hasil konfirmasi dengan Kalapas Narkotika Gunung Sindur, Damari. Damiri menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tentu akan melakukan perang terhadap narkoba dan tidak mentolerir jika ada WBP dari Lapas yang dipimpinnya terlibat jaringan narkotika.

"Terkait penangkapan dari Polres Tangsel, menyebut ada keterlibatan napi Lapas Gunung Sindur, kami disini ada dua Lapas. Hingga saat ini kami belum mendapat info resmi apapun, napi atas nama siapa, dari lapas mana, dan sebagainya dari Polres Tangsel. Namun demikian jika WBP kami terbukti ada yang terlibat tentu akan kami ambil tindakan sesuai aturan hukum dan SOP yang berlaku, demikian pak. Terima kasih," ujar Damiri.

Sebagai informasi juga, baru-baru ini, beberapa orang tersangka beserta barang bukti berupa ganja seberat 29,46 Kg dan sabu seberat 2,6 Kg telah diamankan oleh Mapolres Tangsel dari pengungkapan kasus narkotika jaringan lintas provinsi. (Berbagai Sumber)

NUSANTARAEXPRESS, BATUSANGKAR - Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, sambut baik kunjungan audiensi yang dilakukan Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI, Rafdinal, Jum’at (28/5/21) di Indojolito Batusangkar. Rafdinal mendatangi Bupati Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, didampingi oleh Direktur Nagari Development Center Unand, Erigas Eka Putra, P3MD Provinsi Sumbar dan Kabupaten Tanah Datar. Pada pertemuan tersebut, hadir juga beberapa Kepala OPD Tanah Datar.

Dalam acara tersebut, Eka menyampaikan bahwa penyerapan dana desa/nagari di Kabupaten Tanah Datar yang rendah dipicu oleh beberapa kendala yang ditemui aparatur, baik di tingkat kabupaten maupun nagari. “Pemicu utamanya adalah perubahan aplikasi yang lama, yang dinamakan Simda kepada Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD,” ungkap Eka.

Eka Putra menambahkan bahwa hambatan yang dirasakan aparatur nagari terletak pada pengoperasian SIPD yang tidak dibekali pelatihan terlebih dahulu. “Aparatur di kabupaten saja masih kesulitan, apalagi di nagari dalam menggunakan SIPD. Bahkan ketika aplikasi bisa dioperasikan, malahan server di Kementerian yang error. Untuk realisasi di tingkat kabupaten saja, saat 2 bulan saya menjabat, baru mencapai angka 16 persen. Untuk itu, diharapkan jangan paksakan daerah untuk sistem ini, sebelum adanya pelatihan. Hal ini sudah saya sampaikan kepada beberapa anggota DPR RI yang berkunjung ke Tanah Datar beberapa waktu silam,” ujar Eka.

Meski begitu, tambah Eka, setelah disiasati dengan penyinkronan penggunaan pada sistem lama dengan sistem baru, terjadi kenaikan serapan dana desa saat ini. “Alhamdulillah, jika dulu berada diangka 16 persen, sekarang sudah mencapai 28 persen,” imbuhnya.

Eka berharap, ke depannya untuk tahun anggaran 2022, seandainya SIPD tetap dipakai kembali, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih awal kepada pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

Hal senada juga disampaikan Kadis PMDPPKB, Nofenril, bahwa pencairan dana desa atau nagari memang terlambat karena perubahan sistem pengajuannya. “Seperti yang disampaikan Pak Bupati, kita memang terkendala dalam penggunaan SIPD, sehingga terhambat dalam pengajuan dana desa/nagari,” kata Nofenril.

Dijelaskan Nofenril, saat ini sudah ada 65 nagari yang mengajukan dana desa/nagari tahap 1, 8 nagari sedang mengajukan ke KPPN Bukittinggi, dan 2 nagari lainnya APB Nagari sedang dievaluasi camat. “Insya Allah, target untuk pencairan dana di bulan Juni nanti bisa tercapai, dan angka 28 adalah capaian yang sudah bagus dan cukup tinggi,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI, Rafdinal, menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bupati Tanah Datar menerima kunjungannya tersebut. Rafdinal menjelaskan, adapun tujuan dari digelarnya audiensi ini, selain silaturrahmi juga berharap pada pemerintah Tanah Datar untuk bekerja lebih keras lagi dalam pencapaian penyerapan dana desa/nagari.

“Kami berharap ke depan Tanah Datar semakin giat dan cepat dalam pelaksanaan penyerapan dana desa/nagari. Adapun penyampaian dan harapan Pak Bupati menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan ke Kemendes RI,” jelas Rafdinal.

Terakhir, Rafdinal juga berharap agar tahapan perencanaan APB Nagari tahun 2022 sudah mulai. Hendaknya rampung sebelum tahun 2021 berakhir, tentu saja ini butuh kerja keras dan komitmen. (TIM/Red)

Bogor, Aktual NewsTerkait pemberitaan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, yang belum mendapat bantuan rehabilitasi. Akhirnya Kepala Desa Sadeng Yanuar Lesmana angkat bicara.

Kades Yanuar mengatakan, seharusnya sebelum berita ditayangkan ada komfirmasi dahulu untuk meminta hak jawab.
“Terkait berita yang beredar, kami menanggapinya samar. Dalam arti, ada positifnya ada negatifnya, dalam hal negatifnya sebaiknya ada komunikasi dulu sebelum tayang itu akan jadi hal positif. Artinya apa, dalam aturan redaksi pun narasumber yang kedua harus disertakan baik untuk klarifikasi ataupun menyampaikan statment,” kata Yanuar.

Yanuar menambahkan, usulan rumah Maman sudah diajukan oleh Pemangku kebijakan yang terdahulu dan sekarang tinggal menunggu turunnya jawaban dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk nantinya direalisasikan.

“Terkait Rutilahu, bahwa itu adalah program kabupaten sedangkan desa adalah penyalur. Nah dalam hal ini Desa Sadeng dikepemimpinan saya baru berjalan Empat bulan, artinya ketika ada Rutilahu itu menjadi tanggung jawab sebelumnya,” imbuhnya.

Dalam situasi ini lanjutnya hal Positifnya merupakan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten untuk jeli melihat kebutuhan Masyarakat Bogor.

“Nah, disini ada yang perlu digaris bawahi yaitu adalah perhatian dari Pemerintah Kabupaten sebagai pemangku kebijakan agar segera mendorong program Rutilahu tersebut. Karena kami selaku pemangku kebijakan didesa akan lebih membantu kepada masyarakat yang sangat membutuhkan,” lanjutnya.

Yanuar berharap, masyarakat mengerti dengan usulan permohonan tidak semudah membalikkan tangan. Harus ada jalur, yang harus ditempuh oleh Pemdes.

“Saya berharap, kepada masyarakat yang memang membutuhkan supaya rumahnya direhab harus faham. Kalau program itu ada waktunya, artinya harus ada pendataan, pengajuan kemudian menunggu pencairan setelah itu realisasi. Realisasipun yang sudah ditentukan oleh Pemkab ataupun Provinsi. Artinya ketika belum terealisasi sekarang jangan langsung menyalahkan pihak Pemdes, karena biar bagaimanapun masyarakat tetap diperjuangkan usulannya tapi disinikan ada kebijakan yang adanya ditingkat Kabupaten dan Provinsi,” pungkasnya. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

 

Batusangkar, Aktual News Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, sambut baik kunjungan audiensi yang dilakukan Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI, Rafdinal, Jum’at (28/5/21) di Indojolito Batusangkar. Rafdinal mendatangi Bupati Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, didampingi oleh Direktur Nagari Development Center Unand, Erigas Eka Putra, P3MD Provinsi Sumbar dan Kabupaten Tanah Datar. Pada pertemuan tersebut, hadir juga beberapa Kepala OPD Tanah Datar

Dalam acara tersebut, Eka menyampaikan bahwa penyerapan dana desa/nagari di Kabupaten Tanah Datar yang rendah dipicu oleh beberapa kendala yang ditemui aparatur, baik di tingkat kabupaten maupun nagari. “Pemicu utamanya adalah perubahan aplikasi yang lama, yang dinamakan Simda kepada Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD,” ungkap Eka.

Eka Putra menambahkan bahwa hambatan yang dirasakan aparatur nagari terletak pada pengoperasian SIPD yang tidak dibekali pelatihan terlebih dahulu. “Aparatur di kabupaten saja masih kesulitan, apalagi di nagari dalam menggunakan SIPD. Bahkan ketika aplikasi bisa dioperasikan, malahan server di Kementerian yang error. Untuk realisasi di tingkat kabupaten saja, saat 2 bulan saya menjabat, baru mencapai angka 16 persen. Untuk itu, diharapkan jangan paksakan daerah untuk sistem ini, sebelum adanya pelatihan. Hal ini sudah saya sampaikan kepada beberapa anggota DPR RI yang berkunjung ke Tanah Datar beberapa waktu silam,” ujar Eka.

Meski begitu, tambah Eka, setelah disiasati dengan penyinkronan penggunaan pada sistem lama dengan sistem baru, terjadi kenaikan serapan dana desa saat ini. “Alhamdulillah, jika dulu berada diangka 16 persen, sekarang sudah mencapai 28 persen,” imbuhnya.

Eka berharap, ke depannya untuk tahun anggaran 2022, seandainya SIPD tetap dipakai kembali, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih awal kepada pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

Hal senada juga disampaikan Kadis PMDPPKB, Nofenril, bahwa pencairan dana desa atau nagari memang terlambat karena perubahan sistem pengajuannya. “Seperti yang disampaikan Pak Bupati, kita memang terkendala dalam penggunaan SIPD, sehingga terhambat dalam pengajuan dana desa/nagari,” kata Nofenril.

Dijelaskan Nofenril, saat ini sudah ada 65 nagari yang mengajukan dana desa/nagari tahap 1, 8 nagari sedang mengajukan ke KPPN Bukittinggi, dan 2 nagari lainnya APB Nagari sedang dievaluasi camat. “Insya Allah, target untuk pencairan dana di bulan Juni nanti bisa tercapai, dan angka 28 adalah capaian yang sudah bagus dan cukup tinggi,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI, Rafdinal, menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bupati Tanah Datar menerima kunjungannya tersebut. Rafdinal menjelaskan, adapun tujuan dari digelarnya audiensi ini, selain silaturrahmi juga berharap pada pemerintah Tanah Datar untuk bekerja lebih keras lagi dalam pencapaian penyerapan dana desa/nagari.

“Kami berharap ke depan Tanah Datar semakin giat dan cepat dalam pelaksanaan penyerapan dana desa/nagari. Adapun penyampaian dan harapan Pak Bupati menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan ke Kemendes RI,” jelas Rafdinal.

Terakhir, Rafdinal juga berharap agar tahapan perencanaan APB Nagari tahun 2022 sudah mulai. Hendaknya rampung sebelum tahun 2021 berakhir, tentu saja ini butuh kerja keras dan komitmen. [ Red/Akt-01/Tim ]

 

 

Aktuak News

NUSANTARAEXPRESS, DURI – Dugaan ada kong kalikong terkait dengan pembayaran ganti rugi tanah atas nama Ahmad Yani Simangunsong oleh Perusahaan raksasa dunia yang beroperasi di Indinesia – Provinsi Riau yaitu PT. Chevron Pasific Indonesia yang terletak di Pungut GS 11, Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi Hairul Anwar Simangunsong sebagai ahli waris anak ke 3 dari 7 bersaudara dari Ahmad Yani Simangunsong (alm). Kenapa tidak diikutsertakan dalam proses ganti rugi yang dilakukan oleh PT. CPI, sedangkan Hairul Anwar Simangunsong adalah ahli waris dari Ahmad Yani Simangunsong (alm).

“Hal ini merupakan cacat hukum, karena harus ada persetujuan dari ahli warisnya. Sedangkan orang tua saya sudah meninggal dunia”



Jelas Hairul Anwar Simangunsong kepada NusantaraExpress, Sabtu (29 /05/21) di Café Mie Aceh Jl. Tegalsari Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau. Sekira pukul 21.10 WIB.

Dalam penjelasannya, Hairul Anwar Simangunsong mengatakan, ganti rugi ini bukan hanya sekali, namun sudah terjadi beberapa kali.

“Ketika ayah saya masih ada tidak perlu membutuhkan persetujuan dari ahli waris. Namun ketika ayah sudah tiada, persetujuan keluarga menjadi peranan utama terjadinya kesepakatan dan transaksi ganti rugi”. Papar Hairul Simangunsong.



Hairul Anwar Simangunsong punnya cara tersendiri untuk mencari informasi terhadap dugaan kongkalikong oknum PT. CPI terkait dengan ganti rugi ayah nya.

Pada tanggal 21 April 2021 Hairul Anwar Simangunsong mengirimkan surat resmi secara personal ke PT. CPI ditujukan kepada Departemen Policy Government And Public Affairs (PGPA) PT. CPI di Rumbai dan diterima secara resmi (stempel) pada tanggal 21 APR 2021 untuk memimnta penjelasan kenapa dan mengapa ini bisa terjadi (proses ganti rugi) sedangkan salah satu dari ahli waris tidak memberikan tandatangan atau persetujuan. Sedangkan Hairul Anwar Simangunsong anak ke 3 dari Ahmad Yani Simangunsong (alm) di pulau jawa.

“Hal ini yang menguatkan dan meyakinkan saya untuk mencari informasi yang lebih dalam. Kenapa transaksi ini bisa terjadi” ungkap Hairul Anwar Simangunsong sekali lagi.

Sampai sekarang Sabtu, 29 Mei 2021 pukul 13.55 WIB jawaban yang ditunggu dari PT. CPI terkait dengan ganti rugi tidak pernah diterima oleh Hairul Anwar Simangunsong sebagai anak ke 3 dan ahli waris yang terabaikan.

Berikut jawaban Hairul Anwar Simangunsong kepada NusantaraExpress.top ketika ditanya beberapa pertanyaan

Bagaimana menurut Anda, apakah ini ada kongkalikong dari oknum Pihak PT. CPI?

Dugaan ini bisa terjadi, tapi kita ingin lebih dalam menggali informasi dari PT. CPI untuk melakukan investigasi.

Apa ada indikasi bahwa tandatangan Anda dipalsukan?

Bisa saja terjadi, karena waktu itu saya ada di luar provinsi Riau. Namun saya tidak pernah dikabari dan diminta untuk menandatangani persetujuan terkait ganti rugi tanah oleh pihak PT. CPI. Dan saya rasa ini perlu pendalaman, sehingga terkuak semuanya.

Apa jawaban dari PT. CPI ketika Anda datang ke Kantor Departemen Policy Government And Public Affairs (PGPA) PT. CPI di Rumbai?

Tidak ada penjelasan secara rinci. Namun mereka dari Pihak PGPA Rumbai akan mendalami informasi yang saya pertanyakan.

**

Berikut isi Klarifikasi dari pihak Policy Government And Public Affairs (PGPA) PT. CPI di Rumbai Pekanbaru - Riau melalui pesan WhatsApp saat dimintai keterangan oleh awak media.

  1. PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pemerintah Indonesia di Blok Rokan yang melaksanakan operasi migas serta mengelola Barang Milik Negara (BMN) , termasuk lahan, untuk mendukung kegiatan hulu migas nasional. Dalam menjalankan operasinya, PT CPI berada di bawah manajemen dan pengawasan SKK Migas.

  2. Dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT CPI akan mengikuti keputusan dan arahan Pemerintah Indonesia selaku pemilik BMN/ aset-aset hulu migas nasional.PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) senantiasa mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan operasinya sebagai kontraktor Pemerintah dalam bidang hulu migas, termasuk dalam proses pembebasan tanah untuk menunjang operasi migas Nasional.

  3. Pada tahun 1993, PT CPI telah membebaskan tanah milik Ahmad Yani Simangunsong (yang tertera sebagai pemilik lahan) yang digunakan untuk fasilitas stasiun pengumpul (GS) Pungut II sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan melibatkan aparat pemerintahan setempat yang berwenang.


**

Keterangan dari PGPA melalui Humas (Rinta) jutru tidak ada akitannya dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Hairul Anwar Simangunsong. Hanya menjelaskan ganti rugi pada saat Ahmad Yani Simangunsong masih hidup.

Dari pihak PGPA justru mengarahkan untuk mempertanyakan ke Tim Corp Affair Duri yang menerima surat Claim.



Menurut praktisi Hukum Yusri Dachlan, S.H. Pengacara muda berkantor di Kota Duri – Riau ini yang tidak perlu lagi diragukan kemampuannya dalam acara hukum pidana. Yusri memberikan pendapat tersendiri saat dimintai keterangan dengan kasus ganti rugi tanah antara Ahmad Yani Simangunsong (alm) dengan PT. CPI.

“Terkait dengan ganti rugi objek tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Ahmad Yani Simangunsong (alm) dengan PT. CPI ada cacat hukum (error inpersina) kalau pihak ahli waris tidak menerima ganti rugi (uang). Apabila hanya salah satu pihak ahli waris tidak menyetujui, sementara ahli waris yang lain menyetujui tetap akan bisa dilakukan transaksi tersebut. Namun hal ini masih bisa dilakukan kajian ulang dan diajukan gugatan untuk membatalkan transaksi ganti rugi dengan melalui pengadilan”.

[caption id="attachment_56842" align="aligncenter" width="506"] Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA.[/caption]

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc. MA yang juga alumni Lemhannas PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 sebagai pemerhati dan komitmen memperjuangkan hak masyarakat dan jurnalis menanggapi.

"Kita dari Dewan Pimpinan Pusat (DPN) PPWI sering mendapat aduan dari masyarakat dengan kasus yang sama. Seperti kasus yang terjadi terkait dengan ganti rugi tanah Yani Simangunsong (alm) dengan pihak perusahaan seyogyanya masalah ini bisa dimusyawarahkan oleh semua ahli warisnya. Apalagi dalam kasus ini, ahli waris lebih dari satu. Terkadang antara ahli waris ada yang tidak setuju. Bagaimanapun ini pasti ada solusinya". Jelas Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPWI. [Tim]

NUSANTARAEXPRESS, JAWA BARAT - Seyogianya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau yang biasa disebut narapidana (napi) adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam artian seseorang yang sedang menjalani masa hukumannya.

Akan tetapi aneh bin ajaib jika ada WBP bisa leluasa berinteraksi dengan orang luar yang notabenenya bukan sesama WBP. Apalagi jika WBP itu bisa mengendalikan peredaran gelap narkotika dari dalam Lapas.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum DPN PPWI) Wilson Lalengke, ketika dimintai tanggapannya mengenai peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan (Tangsel), baru-baru ini.

"Saya ikut mengamati statement Kapolres Tangsel AKBP Iman Imanuddin yang didampingi oleh Kasat Narkoba Polres Tangsel Iptu Yulius Qiuli dengan jelas mengatakan ada WBP Gunung Sindur yang terlibat," sesal Alumni PPRA-48 Lemhanas RI tahun 2012 itu kepada wartawan, Jumat (28/05/2021).

Walaupun pihak Mapolres Tangsel, Lanjut Wilson, tidak menyebutkan keterlibatan WBP yang dimaksud ada di Lapas Gunung Sindur yang mana. Namun informasi ini tetap harus menjadi perhatian publik dan menjadi pekerjaan rumah (PR) oleh Kalapas Narkotika Gunung Sindur ataupun Kalapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur.

"Setahu saya di Gunung Sindur itu ada dua Lapas, satu Lapas Narkotika dan yang satunya lagi Lapas Khusus Kelas II A, nah bisa jadi Pak Kasat Reserse Narkoba Polres Tangsel belum mau memberitahukan secara detail ada WBP yang terlibat itu di Lapas mana, karena masih dalam tahap pengembangan," tegas Wilson yang juga dipercaya menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persima) ini.

Sebelumnya, Kamis (27/05/2021) Wiri selaku Ketua Pengurus PPWI Kabupaten Bogor mengaku, mendapat perintah dari Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke agar menindaklanjuti informasi ini untuk dilakukan konfirmasi ke Lapas yang ada di Gunung Sindur, " iya saya dapat perintah dari Pak Wilson agar melakukan sosial kontrol dari informasi tersebut, dengan segera saya langsung hubungi Kalapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur, Pak Mujiarto. Beliau menyampaikan kepada saya yang dimaksud ada keterlibatan WBP ini di Lapas yang dia pimpin atau di Lapas satunya lagi (Lapas Narkotika Gunung Sindur)," ujar Wiri mengutip penyampaian Mujiarto.

Akan tetapi, Mujiarto berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak Polres Tangsel untuk cross check informasi itu. "Baik kang, sampai sejauh ini kami belum ada konfirmasi dari pihak terkait untuk hal tersebut, dalam hal ini Polres Tangsel. Kami juga terbuka dan mendukung untuk pengungkapan kasus narkotika," ujar Mujiarto.

Disinggung, jika nanti terbukti benar ada WBP yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika ini, langkah seperti apa yang akan diambil. Dengan singkat Mujiarto menjawab, sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pelanggaran sama dengan Punishment. "Nanti kita lihat perkembangannya ya kang,"tutup Mujiarto.

Selang beberapa jam kemudian, Wiri juga mendapat jawaban tidak jauh berbeda dari hasil konfirmasi dengan Kalapas Narkotika Gunung Sindur Damari, tentu kami semua perang terhadap narkoba dan tidak mentolerir jika ada WBP kami masih ada yang terlibat jaringan narkotika.

"Terkait penangkapan dari Polres Tangsel, menyebut ada keterlibatan napi Lapas Gunung Sindur, kami disini ada dua Lapas. Karena sampai saat ini kami belum mendapat info resmi apapun, napi atas nama siapa, dari lapas mana, dan sebagainya dari Polres Tangsel. Namun demikian jika WBP kami terbukti ada yang terlibat tentu akan kami ambil tindakan sesuai aturan hukum dan SOP yang berlaku, demikian pak. Terima kasih," ujar Damiri.

Untuk diketahui beberapa orang tersangka beserta barang bukti berupa Ganja seberat 29,46 Kg dan Sabu seberat 2,6 Kg telah diamankan oleh Mapolres Tangsel dari pengungkapan kasus narkotika jaringan lintas provinsi. [Tim]

Padangsidimpuan, Aktual NewsDalam penyiapan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 123/RW TA. 2021, Yonif 123/Rajawali melaksanakan Lattis Tingkat Kompi dengan penyelenggara dan pendukung dari Rindam I/BB yang di pimpin langsung oleh Wadanrindam I/BB Kolonel Inf Habzen Sianturi, S.I.P., MM. Bertempat di Tribun Darmawangsa Mako Yonif 123/Rajawali Kota Padangsidimpuan. Sabtu, 29/5/21

Latihan di ikuti oleh seluruh Personel Kompi Satgas yang akan melaksanakan penugasan Satgas Pamtas RI-PNG TA 2021 yang rencanananya akan berangkat pada september tahun ini dan Latihan ini sebagai bentuk penyiapan dan kesiapan Prajurit yang akan berangkat tugas.

Adapun Arahan Wadanrindam I/BB Kolonel Inf Habzen Sianturi, S.I.P., MM. selaku Komandan latihan mengatakan kepada pelaku bahwa latihan yang akan dilaksanakan merupakan bentuk latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, dengan dilandasi dengan semangat, disiplin dan kesungguhan dalam melaksanakan latihan maka prajurit akan mampu menjawab tuntutan tugas yang akan dihadapi prajurit di masa mendatang. “Ujarnya.

Lebih lanjut, Danlat menekankan agar seluruh Pelaku Lattis Tingkat Kompi agar menyiapkan Fisik dan Mental agar dapat mengikuti latihan hingga selesai, ikuti aturan kegiatan dan Fahami disiplin tempur dan pengamanan Materiil saat latihan. Kemudian Danlat juga mengingatkan bahwa Disiplin Protokol Kesehatan jangan Kendor agar kita semua terjaga dan terhindar dari Virus Corona (Covid-19).

Danyonif 123/RW Letkol Inf Goklas P. Silaban selaku Koordinator umum latihan mengharapkan kepada Prajuritnya agar bersungguh sungguh dan semangat dalam latihan, ” karena ini adalah pendukung keberhasilan dimedan Tugas, ” tegas Danyon. [ Red/Akt-03/Adam Nasution ]

 

 

Aktual News

Perpindahan Munas Kadin Tak Sejalan dengan Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional


NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Bagai petir di siang bolong, tiba-tiba Munas Kadin yang direncanakan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021 dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Bukan hanya lokasinya yang dipindah. Waktunya juga dimundurkan menjadi 25-30 Juni.

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyebut pemindahan karena Covid-19. ”Iya betul (pertimbangannya karena Covid-19),” ujar Rosan seperti dikutip dari Tempo, Jumat (28/5/2021).

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin, Benny Soetrisno, sekaligus Panitia Munas mengatakan pembatalan merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Pemindahan, lanjutnya, juga merupakan arahan Presiden. Benny mengaku tak tahu terkait alasan di balik pemindahan itu.

“Presiden minta dipindah ke Kendari. (Alasannya) engga tau tuh, mundur lagi akhir Juni," bebernya seperti dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (27/5/2021).

Sontak saja pembatalan mendadak yang masih dipenuhi pertanyaan ini pun membuat sedih para pelaku usaha di Bali. Padahal, Munas Kadin digadang-gadang sebagai momentum pemulihan ekonomi di Pulau Dewata. Selama pandemi, ekonomi Bali memang ambruk. Nyaris lumpuh total. Sebagai daerah yang 90 persen ekonominya bergantung wisata, ekonomi Bali seolah langsung berhenti seketika.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, langsung lesu mendengar kabar pemindahan Munas Kadin di Bali. Mendamba pemulihan ekonomi melalui dorongan Munas Kadin, pelaku usaha di Bali harus gigit jari.

“Total (kerugian) kurang-lebih Rp 35 miliar,” ujar Ida Bagus Agung seperti dikutip dari tempo.co.

Suara protes terus datang dari Kadin berbagai daerah. Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, mempertanyakan isu pemindahan lokasi dan pemunduran jadwal Munas. ”Seluruh panitia dan pengurus Kadin Provinsi telah mempersiapkan gelaran tersebut, mulai dari booking tiket pesawat hingga hotel. Saya tidak paham pertimbangannya apa (Munas dipindah dan diundur). Kadin Jatim merasa keberatan atas rencana itu karena memang dari awal yang sudah disiapkan di Bali. Dan keputusan pelaksanaan di Bali itu untuk mendongkrak perekonomian Bali yang menjadi sentra pariwisata Indonesia. Kalau pariwisata Bali bergerak, saya yakin semua akan bergerak," tegas Adik.

Dia menjelaskan, sebelumnya, ada tiga Kadin Provinsi yang mengajukan untuk menjadi tuan rumah Munas ke-VIII Kadin, yaitu Kadin Jatim, Kadin Bali dan Kadin Kepulauan Riau. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan Munas ke VIII bakal di gelar di Bali.

"Kadin Jatim menerima dan setuju karena untuk dongkrak sektor pariwisata nasional. Kadin Jatim sangat memahami karena itu sangat dibutuhkan Bali. Dalam perjalanannya, teman-teman di Bali dan OC sudah persiapkan penyelenggaraannya," ujarnya.

Untuk itu, Kadin Jatim akan berkirim surat ke Kadin Indonesia agar rencana pemindahan lokasi Munas ke VIII tidak diteruskan dan pelaksanaannya tetap di Bali, sesuai keputusan awal. Menurut Adik, yang tidak setuju pemindahan Munas ke-VIII ke Kendari tidak hanya Kadin Jatim, tetapi ada sekitar 21 Kadin Provinsi yang juga menyatakan ketidaksetujuan mereka atas rencana tersebut.

Pengurus Kadin, Kamrussamad, juga menyesalkan pembatalan musyawarah nasional (munas) di Bali pada 2-4 Juni 2021. Menurut dia dibatalkannya Munas Kadin di Bali mencederai semangat pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya di sektor pariwisata.

Dia menyebut pembatalan Kadin di Bali tanpa alasan yang jelas. Padahal sebelumnya ditunjuknya Bali sebagai lokasi Munas juga berdasar petunjuk Presiden Jokowi. “Perlu penjelasan, karena penentuan Bali dan tanggal 2-4 Juni itu adalah petunjuk Presiden sesuai paparan Rosan (Ketua Kadin) pada rapat Dewan Pengurus Lengkap (DPL) pada April 2021 lalu. Kenapa dunia usaha dipermainkan di saat ekonomi masih sulit ini,” ujar kata Kamrussamad dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).

Sebelum adanya kabar pembatalan Munas Kadin di Bali, Kamrussamad menyebut, UMKM, dunia usaha yang terlibat dalam event tersebut sudah bersiap. Mereka di antaranya pelaku usaha perhotelan, industri, transportasi, dan kuliner.

Pelaku usaha itu tentu sudah menyiapkan material untuk menyambut gelaran Munas Kadin. “Dengan kenyataan seperti ini pastilah mereka kecewa,” tandas Kamrussamad.

Menurut dia, sejatinya Kadin tidak perlu membatalkan Munas di Bali. Sebab Provinsi Bali, khususnya Nusa Dua adalah kawasan zona hijau untuk covid-19. Dari segi ekonomi, Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) pada Q1/2020 berada pada garis minus 5,06 persen dan Q1/2021 minus 5,19 persen.

“Perlu keberpihakan pemerintahan dan dunia usaha lainnya untuk menyelamatkan Bali agar ekonominya bisa rebound.”

Perubahan rencana Munas Kadin sebelumnya tertuang dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia kepada ketua asosiasi dan anggota luar biasa bertanggal Kamis, 27 Mei 2021. Surat dengan nomor 405/DP5/V/2021 menyatakan Munas Kadin yang semula akan digelar 2-3 Juli di Nusa Dua, Bali, akan ditunda sampai 30 Juni 2021. [TIM]

Solear, Aktual NewsSebuah proyek Desa di kampun Cisalak rt 004/002 desa Cireundeu Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang yang di anggarkan dari dana desa tahun 2021 dengan nominal anggaran sebesar Rp 19,817,000,- diduga asal jadi tanpa mementingkan kualitas hasil kerja.

Ketika awak media berusaha menemui Kepala desa pada kamis pagi (26/05/2021) di Kantor desa Cireundeu, Kepala desa sedang tak berada di kantor bersamaan dengan Sekdes yang juga tak ada di kantor desa, Via telepon Sekdes desa Wawan mengabarkan jika dirinya sedang berada di rumah sakit menemani salah satu keluarganya yang dirawat, sementara Kepala desa tak ada satu pun Pegawainya yang mengetahui keberadaannya.

Proyek pemasangan Paving blok untuk membuat akses jalan ke arah makam yang diduga pengerjaan nya asal jadi dengan rincian Volume yang tertera di papan proyek 71m x 1m patut di pertanyakan, namun pihak desa Cireundeu baik Kepala desa maupun Sekdes terkesan tidak koperaktif terhadap media yang hendak mengkomfirmasinya.

Berdasarkan kunjungan awak media ke Kantor desa Cireundeu dapat diduga jika Kepala desa berikut Sekdes sengaja menghindari media yang akan mempertanyakan prihal proyek desa di kampung Cisalak tersebut sebab hingga siang hari Kepala desa beserta Sekdes nya tetap susah di hubungi.[Red/Akt-15/Mulyadi]

 

Aktual News

NUSANTARAEXPRESS, SURABAYA - Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut (Dankodikopsla) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Laksma TNI Octavianus Budi Susanto, S.H., M.Si meninjau pelaksanaan Latihan Praktek (Lattek) menembak meriam dan Demolisi Siswa Pusat Pendidikan Pelaut (Pusdikpel) Kodikopsla di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Pantai Paiton Probolinggo Jawa Timur, Jumat, (28/5/2021).

Dalam peninjauan tersebut Komandan Kodikopsla diterima Komandan Sekolah Artileri (Danseart) Letkol Laut (P) Surya Ari Muryanto selaku Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) Lattek menembak Meriam, Komandan Sekolah Senjata Bawah Air (Dansesenbar) Letkol Laut (P) Andik Putro Wibowo, M. Tr. Hanla. Selaku Palaklat Lattek Demolisi dan Komandan Sekolah Navigasi dan Bahari (Dansenavbah) Letkol Laut (P) Royke Sembayu.



Selain meninjau Lattek menembak meriam dan demolisi dalam kesempatan tersebut Dankodikopsla juga meninjau fasilitas gedung latihan Gunnery Firing Range (GFR) yang juga berada di Pantai Paiton. Gunnery Firing Range ini layaknya kapal perang yang dapat digunakan untuk latihan menembak dengan meriam tanpa harus mengoperasikan kapal perang di laut sehingga sistem ini dapat dipergunakan secara intensif oleh para prajurit siswa Kodikopsla.

Disela-sela peninjauan orang nomor satu dijajaran Kodikopsla Kodiklatal ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada para instruktur dan pelatih dalam mensukseskan kegiatan lattek menembak meriam dan Demolisi siswa yang berada dibawah Pusdikpel Kodikopsla Kodiklatal. Adapun dalam pelaksanaan Lattek tersebut Dankodikopsla mengingatkan agar para pelatih dan Pembina siswa untuk tetap waspada terhadap semua tahapan latihan yang akan dijalani, terutama masalah keselamatan material dan personel.

Menurutnya Lattek ini bertujuan membekali siswa agar mampu melaksanakan penembakan meriam sesuai prosedur dengan baik dan benar serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai pengawak meriam. Selain itu diharapkan para siswa memahami fungsi bagian-bagian senjata artileri sebagai bekal di kapal/KRI setelah lulus dari Kodikopsla Kodiklatal. Begitu juga bagi peserta latihan Demolisi Komandan Kodikopsla ini juga berharap agar para siswa memanfaatkan kesempatan yang baik ini sebagai bekal penugasan.

Adapun Lattek menembak meriam dan demolisi tersebut diikuti 279 Siswa Pusdikpel yang berasal dari tiga sekolah dibawah Pusdikpel. Ketiga Sekolah tersebut adalah Senavbah yang menyertakan 106 orang siswa, Seart menyertakan 88 orang siswa dan Sesenbar menyertakan 85 orang siswa.

Kegiatan Lattek menembak Meriam dan Lattek Demolisi siswa Pusdikpel tersebut sesuai dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam membangun sumberdaya manusia TNI AL yang unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi segala ancaman. *

NUSANTARAEXPRESS, SURABAYA - Puncuk pimpinan Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya Jum’at,(28/05/21) resmi berganti, pergantian Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya diserah terimakan dari Drs. SD. Seputra, S.K.M., MM kepada penggantinya Letkol Laut (KH) Drs. Ambar Kristiyanto, M.Si berlangsung di Long Room SMP HangTuah 6 Excellent Juanda.

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya di nahkodai oleh seorang Pamen TNI AL yang masih aktif, upacara serah terima jabatan kali ini di saksikan langsung oleh Ketua Umum Yayasan Hang Tuah Laksda (Pur) Amri Husaini, serta pengurus inti PP Yht Jakarta, Anggota Pengawas Daerah II Ny. Dewi Iwan Isnurwanto, para Kasatdik/ Kepala Sekolah dilingkungan Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya dari tingkat TK,SD,SMP, SMA dan SMK.



Serah terima jabatan diawali dengan penandatangan berita acara serah terima jabatan serta secara simbolis Kapeng baru Letkol Laut (KH) Drs. Ambar Kristiyanto , M.Si menerima berita acara sertijab tersebut dari Drs .SD Seputra selaku Kapeg lama.

Letkol Laut (KH) Drs . Ambar Kristiyanto, M.Si saat ini merupakan perwira menengah aktif yang masih berdinas di Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut ( Kodiklatal ), selaku Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya akan memimpin 34 satuan pendidikan ( Satdik) mulai dari tingkat TK,SD,SMP,SMA dan SMK yang berada di Surabaya dan Sidoarjo.



Selama berdinas di TNI Angkatan Laut, Kapeng YHT yang baru Letkol Laut(KH) Drs.Ambar Kristiyanto, M.Si masuk di TNI AL th. 1988, langsung bertugas di lingkungan Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) hingga tahun 2005, bergeser ke Kodiklatal, dan sempat menjadi orang nomor dua di STTAL ( Wadan STTAL ) kemudian kembali Ke Kodiklatal di Pusdik Dukum, Gumil dan pada th 2019 menjadi Kepala Sekolah di SMK KAL-1. Di SMK KAL-1 sempat menorehkan sejarah menjadi SMK Terbaik dalam Pameran Teknologi dan Lomba Festifal Extrakurikuler tingkat SMK dan SMA se Jawa Timur dengan menampilkan Karya Inovasi Teknologi Institusi (KITI).

Setelah usai pelaksanaan sertijab Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya langsung memberikan pengarahan awal kepada seluruh Kasatdik ( Kepala Sekolah) yang berada di lingkungan Cabang Surabaya. Dalam kesempatan tersebut Kapeng menyampaikan harapan akan masa depan Yayasan yang ia pimpin, juga menyampaikan agar setiap satdik selalu menjaga kebersihan lingkungan serta mengadakan penghijauan dengan menanam pohon guna menjaga lingkunganyang sehat (Yht/dar).

Kita Perlu Satukan Narasi Hadapi Persoalan Papua


NUSANTARAEXPRESS, PAPUA - Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari Kamis (27/5) kembali menggelar dialog tentang Papua. Kali ini dengan melibatkan unsur yang lebih luas dan beragam. Dalam dialog ini, Menko Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah membangun Papua dengan pendekatan Kesejahteraan dan Dialog. Sebagian besar warga Papua juga menyatakan mendukung pembangunan di Papua, juga mengharapkan Papua dibangun dengan damai.

Mahfud menegaskan, berdasarkan survei yang dilakukan BIN bekerjasama dengan sejumlah universitas, 92 persen warga Papua pro NKRI dan mendukung pembangunan di Papua. “Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak” lanjut Mahfud.

“Nah, sisanya yang kecil 8 persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB. Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua” tegas mantan Menteri Pertahanan itu.

Kepala KSP Moeldoko juga menyatakan pandangannya. Menurutnya, komitmen presiden dalam membangun Papua sangat tinggi. “Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi, karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai” ujar Moeldoko.

Silaturrahmi kebangsaan berjudul “Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program” ini dihadiri antara lain Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), Tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu, peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali.

Hadir pula tokoh-tokoh agama, seperti Sekretaris Umum PGI Jacklevyn Manuputty, Ketua PBNU Marsudi Syuhud, dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Dari kalangan pemerintah hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, pimpinan Polri, TNI, BIN, dan beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga.

Dalam sesi dialog, guru besar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana sependapat dengan Mahfud MD, bahwa Papua bagian dari NKRI dan itu sudah final. “Kita membangun Papua karena Papua bagian dari Indonesia,” tegasnya.

Hikmahanto mendukung bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB), masuk klasifikasi teroris, dan dapat ditekenai UU Terorisme. “Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan,” ujarnya.

Mewakili kalangan gereja Jacklevyn Manuputty, mengatakan gereja tidak bisa dipisahkan dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Diingatkan, pemerintah perlu memiliki narasi agar dapat menyentuh hati masyarakat Papua.
“Persoalan Papua juga persoalan gereja, sehingga gereja harus dilibatkan dalam menyelesaikan masalah papua,” ujar Jaklevyn.

Di sisi lain, Haris Azhar mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi pengungsi di Ilaga dan Ndunga. “Perlu juga ada pendampingan dari BPK agar tidak terjadi penyelewengan anggaran,” ujar Haris. Masalah sumber daya manusia juga tak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian pemerintah.

Sementara tokoh Papua Yorrys Raweyai mengatakan, selama Papua bergabung dengan NKRI sejak 58 tahun silam, masalah Papua terus muncul. “Berarti ini ada problem “ katanya.

Menurut Yorrys masalahnya ada pada narasi terkait Papua yang berbeda-beda, sehingga pemahaman terkait Papua, khususnya untuk generasi baru, tidak sama. “Marilah kita rapatkan barisan. Kita satukan narasi dan diksi untuk menyatukan tekad menghadapi tantangan-tantangan di Papua,” ujar Yorrys.

Menyinggung penggunaan dana Otsus, Yorrys menyebut perlu adanya variabel-variabel yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

Hal itu juga disinggung mantan Gubernur Papua Freddy Numberi, yang mengisyaratkan ada perlakuan beda pada tindak pidana korupsi di Papua. [*Red]

Bekasi, Aktual News– Ephorus HKI Pdt. Firman Sibarani M.Th dan Ibu, didampingi Pdt. Happy Pakpahan Praeses HKI D.XII, dan para Pendeta HKI yang ada di Kota Bekasi Pdt. Herlina Gultom, Pdt. Jandiman Pasaribu, dan Panitia Serah Terima Praeses St. Saut TP Manullang dan St. Agus Aritonang bertemu dengan Walikota Bekasi DR. Rahmat Efendy Jumat (28/05/2021).

Pertemuan dilakukan di Kantor Gugus Tugas Covid 19 Kota Bekasi, yang dalam 15 bulan ini menjadi Kantor Walikota dalam mempimpin pengendalian dan pencegahan laju Covid.

Banyak hal yang dibahas seputar pembangunan kota Bekasi, Kerukunan umat beragama dan peran warga Gereja dalam berbangsa. Pertemuan tetap mengedepankan protokol kesehatan (Prokes), sebelum pertemuan dengan Walikota Bekasi DR Rahmat Effendi, rombongan Ephorus HKI menjalani rapot test oleh tim gugus tugas Covid-19.

” Seluruh HKI mengapresiasi, dan mengucapkan terimakasih kepada Walikota Bekasi DR Rahmat Effendi sebagai Bapak Toleransi, dan juga bapak Pemersatu Bangsa yang berbagai etnis, Suku, Agama dan Ras, dan juga Bapak terciptanya Kota yang Harmoni, serta banyak lagi torehan torehan lain seperti WTP dan prestasi lainnya,” ujar Ephorus Firman Sibarani MTh kepada media.

Hal yang sama dikatakan Walikota Bekasi DR Rahmat Effendi, mengucapkan terimakasih atas kunjungan Ephorus HKI Firman Sibarani, kiranya semua umat di kota Bekasi, khususnya warga gereja HKI agar menjaga keharmonisan yang sudah ada.

” Harmonisasi, Toleransi, Kerukunan Umat Beragama di kota Bekasi, sudah cukup baik, untuk itu, kepada umat mari saling menjaga, bertoleransi, adalah kewajiban kita bersama,” sambung Rahmat Effendi.

Perlu diketahui, kota Bekasi ini adalah Kota yang sangat Heterogen, kota Bekasi ini adalah Kota yang multi etnis, itulah dasar yang kita bangun harmonisasi, dan kota harmonisasi tentunya agar semua individu masyarakat nya dalam sebuah komunitas saling bertoleransi, ujar Pepen panggilan Akrabnya kepada media.

Diakhir pertemuan, Panitia memberikan undangan puncak kunjungan Pastoral Ephorus HKI Firman Sibarani dalam acara Mangojakkon Praeses HKI Daerah XII yang baru yaitu Pdt Happy Pakpahan Minggu (30/05/2021) pukul 15.00 Sore ke Walikota Bekasi, sekaligus Ephorus HKI menyerahkan kenang kenangan berupa buku karangan Tulisan Ephorus dalam hal budaya, serta perpaduan budaya zaman dulu ke zaman sekarang moderenisasi.[ Red/Akt-01/CRM ]

 

 

Aktual News

Diberdayakan oleh Blogger.