NUSANTARAEXPRESS, ACEH SELATAN - Personil Satuan Tugas (TMMD) Ke 110 Kodim 0107/Aceh Selatan mulai di kerahkan untuk merampungkan pembangunan jembatan pada sasaran Fisik TMMD di Desa Krueng Kluet Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Koordinator Lapangan Satgas TMMD ke 110 Kodim 0107/Aceh Selatan Kaptem Inf Amri Umari mengatakan, pengerjaan jembatan itu sudah berlangsung lebih kurang Tiga hari dan sudah mencapai hasil 50 %.

"Memasuki H+18 pelaksanaan TMMD ini, kita terus kebut menyelesaikan satu unit pembuatan jembatan, seluruh personil satgas semuanya kita kerahkan pada pengerjaan ini."sebut Kapten Armri, Sabtu (20/02/2021).

Ia melanjutkan, pengerjaan jembatan itu juga turut di bantu oleh masyarakat setempat secara bergotong royong.

"Setiap harinya, warga desa krueng kluet secara bergantian dan bergotong royong membantu dalam pengerjaan sasaran fisik ini, termasuk pada pengerjaan pembanguan jembatan ini."terangnya.

Hal itu, kata Kapten Amri Umari, menambah semangat para personil Satgas TMMD ini dalam merampungkan sasaran fisik yang ada.

"Dengan semangat gotong royong antara personil satgas TMMD dan masyarakat, mudah-mudahan, dalam sisa waktu yang ada, seluruh sasaran fisik pada TMMD ke 110 ini selesai sesuai dengan target." tutupnya. [Husni]

 

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Serda Aprilia Santini Manganang sah menjadi pria setelah Pengadilan Negeri (PN) Tondano, Sulawesi Utara, mengabulkan pergantian nama dan status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki. Serda Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa bersama istri, Hetty Andika Perkasa, turut mendampingi Manganang.

Aprilio Perkasa Manganang dengan nama panggilan Lanang tidak kuasa menahan haru dan tangis bahagia ketika PN Tondano, Sulawesi Utara, mengetok palu bertanda sahnya pergantian nama dan status kelamin Lanang yang digelar secara online, Jum'at (19/03/2021).



Lanang sangat terharu dan tak kuasa menahan tangis ketika hakim menetapkan dirinya sebagai laki-laki dan sesekali mengusap air matanya yang jatuh di pipi. Lanang pun mengaku ingin menjadi laki-laki sejati.

“Terima kasih Hakim, saya ingin menjadi laki-laki sejati,” kata Lanang sambil menahan air mata di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Jumad 19/03/2021. (JNI)

NUSANTARAEXPRESS, SURABAYA - STTAL Surabaya, Sekretaris Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Kolonel Laut (KH) Dr. Adi Bandono, M. Pd serta Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STTAL Letkol Laut (KH) Ir. Abdul Kadir mengikuti sosialisasi Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (POBKD) TA..2021 yang diselenggarakan Direktorat Sumber Daya, Direktorat Pendidikan Tinggi (Ditjendikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, secara luring dan daring bertempat di Inna Parapat, Kabupaten Simalungun Sumatra Utara Kamis (18/3/2021).

Kegiatan sosialisasi Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (POBKD) TA.2021 yang di ikuti secara luring dan daring 709 para peserta dari dosen dan pejabat teras berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, salah satunya perwakilan dari Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut.



Adapun point-point penting kebijakan yang disampaikan yakni, 14 point, meliputi: (1) Pelaksanaan distandarisasi sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 30 ayat 5., (2) Capaian luaran kegiatan berbasis outcome, minimal output, (3) Rincian kegiatan dosen mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan arah kebijakan MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka), (4) Memberikan apresiasi kegiatan layanan dosen kepada mahasiswa, meredefinisi SKS dari jam belajar menjadi jam berkegiatan, (5) Kinerja dosen tidak dibatasi hanya 16 SKS per semester karena adanya penghargaan kinerja lebih, (6) Kewajiban khusus diberlakukan untuk semua jenjang jabatan fungsional (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor), (7) Data BKD dapat dipergunakan untuk layanan karier dosen, (8) Mereduksi beban administrasi dosen, (9) Pelaksanaan daring menggunakan sistem terintegrasi sumber daya dan PD Dikti, (10) Portopolio BKD Dokumen yang secara kumulatif digunakan untuk pengembangan karir dosen, (11) Capaian kinerja BKD berkontribusi langsung pada capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, (12) Perguruan tinggi melaporkan penilaian BKD kepada Ditjen Dikti Kemendikbud pada bulan Nopember setiap tahunnya, (13) Perguruan tinggi memberikan penghargaan kepada dosen dengan beban lebih dan memberi sanksi bagi dosen yang tidak dapat memenuhi, (14) Asesor BKD adalah dosen yang lulus tes seleksi calon BKD, memiliki sertifikat asesor dan ditetapkan oleh pimpinan PT. Sehubungan dengan standar BKD yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikti tersebut dengan pembicara Dirjen Dikti, Prof. Ir. Nizam, Ph.D, dan M. Sofwan Effendi, Direktur Sumber Daya Manusia, serta para nara sumber antara lainnya Prof. Dr. Eko Hadi Sujiono dan Mahendra Pratama.

Disela waktu Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STTAL Letkol Laut (KH) Ir. Abdul Kadir mengemukakan bahwa STTAL siap untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja SDM, khususnya tenaga pendidik (dosen), " Ungkapnya. [Kabagpen STTAL]

NUSANTARAEXPRESS, PAPUA - Tudingan Juru Bicara KNPB, Victor Yeimo, terkait pengerahan 21.369 pasukan militer ke tanah Papua merupakan bentuk operasi militer diduga bagian dari propaganda Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua (19/3).

Sumber pernyataan Victor Yeimo yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sumir itu, di posting media Asia Pacific Report yang diadopsi dari media lokal Papua yaitu Suara Papua dan telah terbit pada 14 Maret 2021 lalu sebagai media propaganda KKB.

Pernyataan ini muncul setelah tindakan tidak terpuji penyanderaan pilot susi air oleh KKB untuk mengalihkan perhatian publik.

Menanggapi hal itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Matius D. Fakhri mengatakan, kehadiran aparat Polri dibantu TNI di Papua dan khususnya di daerah konflik semata-mata untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok separatis.

“TNI dan Polri hadir untuk memastikan bahwa negara hadir di Papua dalam hal ini daerah konflik untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum,” kata Irjen Fakhiri.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin (15/03/ 2021) juga Meminta pemerintah dan pemerintah daerah bersama TNI-Polri untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah-wilayah rawan gangguan KKB, khususnya di obyek vital dengan mempersempit ruang gerak KKB, dan memutus komunikasi serta jalur pemasok kebutuhan KKB, mengingat sepanjang tahun 2021 aksi kriminalitas oleh KKB sudah banyak terjadi dan meresahkan masyarakat.

Kepala Suku Dani, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua, Jembatan Murib, juga meminta masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” ujarnya,

Jembatan Murib menyatakan, bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini. Sebagai masyarakat harus patuh terhadap pemerintah.

“Selain itu pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua mulai dari pembangunan hingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jembatan Murib juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak. Sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.

Keberadaan KKB di Papua selama ini lebih terkesan sering mengacau dan menebar teror di Bumi Cendrawasih, ketimbang “berjuang” untuk kesejahteraan Rakyat Papua seperti yang sering mereka utarakan. Alih-alih kegiatannya mendukung pembangunan yang sedang berlangsung dan diupayakan oleh pemerintah, KKB justru mengacaukan situasi dan kondisi.

Namun saat ditindak tegas aparat penegak hukum (TNI-Polri), KKB dengan seluruh pendukungnya membenturkan upaya penegakan hukum dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Direktur Eksekutif Strategi Institute, Anthony Danar mengatakan, jangan sampai penegakan hukum dan penegakan HAM di Papua dicampuradukkan.

“Tidak bisa dicampuraduk, ya kalau ada pelanggaran jelas harus ditindak, kalau meresahkan masyarakat, kan harus ditindak secara hukum dan terukur, sementara permasalahan HAM, tetap harus diperhatikan, tapi gak bisa dicampur aduk,” ujar Anthony. (**)