AktualInvestigsi

Siantar,Aktual News– KAPOLRES Pematangsiantar AKBP BOY SUTAN BINANGA SIREGAR S.I.K Menerima Kunjungan anggota KOMPOLNAS RI YUSUF WARSYIM S.Ag.MH dan Perwira pendamping ltwasda Polda Sumut AKBP SONNY S.IK bertempat di mako Polres Pematangsiantar Pematangsiantar Rabu 19 Mei 2021, pada pukul 09.30 WIB.

Rombongan Kompolnas Ri Bergerak dari Mako didampingi oleh KAPOLRES PEMATANGSIANTAR AKBP BOY SUTAN BINANGA SIREGAR S.I.K menuju Pos Pam I Penyekatan di Jln medan Sigagak Kec Martoba Kota Pematangsiantar untuk melakukan pengecekan dalam Rangka Antisipasi Arus Balik Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 Guna Antisipasi Arus Balik di Wilkum Polres Pematangsiantar .

Kegiatan tersebut di hadiri Oleh waka Polres Pematangsiantar kompol Dolok Panjaitan,SH Para Kabag ,Kasat dan Kapolsek jajaran Polres pematangsiantar, Kegiatan berjalan sesuai dengan Protokol Kesehatan. [ Red/Akt-40/Kiki ]

Aktual News

Siantar, Aktual News-Kapolres Pematangsiantar AKBP Biy Sutan Binanga Siregar S.I.K. menerima kunjungan dari Subbid Provos Bid Propam Polda Sumut yang dipimpin oleh Kasubbid Provos Bid Propam Polda Sumut AKBP Budiman Butar-Butar SH, M.Hum dalam rangka Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin), Bertempat di lapangan Apel Polres Pematangsiantar Rabu 19/05/2021.

Kasubbid Provos Bid Propam Polda Sumut AKBP Budiman Butar-Butar SH, M.Hum Menyampaikan Ops Gaktiblin ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan, tampang dan kelengkapan personel sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. “Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Program Kerja Kapolri dalam rangka menegakkan ketertiban dan disiplin anggota Polri dan ASN”,di Daerah Polda Sumut Kususnya Polres Pematangsiantar.

Dalam kesempatan ini, Kapolres Pematangsiantar mendampingi Tim dari Subbid Provos Bid Propam Polda Sumut melaksanakan pengecekan Sikap Tampang seperti rambut dan jenggot yang tidak rapi, kelengkapan pribadi seperti KTP, KTA, SIM, NPWP, dll serta Penampilan / Performance yang tidak sesuai aturan yang berlaku ,dan memeriksa senpi terkait surat ijin pinjam pakai senpi inventaris dinas yang digunakan oleh personil,kemudian dilanjutkan cek ke polsek Siantar Marihat dan Polsek Siantar Selatan untuk mengantisipasi dan mencegah peningkatan pelanggaran pada anggota Polri.[ Red/Akt-35/Ansary ]

Aktual News

Labuhanbatu, Aktual News–Guna mengikut perhelatan dalam menegakkan nilai-nilai syi’ar Islam yang terkandung dalam Kalam Illahi, Agenda religi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 50 dan Festival Nasyid ke-35 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu dilakukan sesuai protokol kesehatan Covid-19 yang diselenggarakan di lapangan SMKN 2 Rantau Prapat Kelurahan Aek Paing Kecamatan Bilahbarat Rabu 19/5/2021.

Sebelum dilakukan pembukaan acara MTQ ke XXXXX diawali dengan pelantikan dan pengambilan sumpah Dewan Hakim dan juri Tilawatil Qur’an oleh PJ.Bupati Labuhanbatu Muliyadi Simatupang,SPI, M.Si.

Dalam bimbingan dan arahannya, PJ.Bupati mengatakan Dewan Hakim adalah figur terpercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang akan menentukan hasil dari pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten di tahun 2021 ini. Seperti diketahui tugas beserta tanggung jawab tersebut tentunya tidak mudah karena berkaitan dengan harapan berbagai pihak.

“Saya yakin Dewan Hakim yang terpilih merupakan orang yang mempunyai kompetensi dan mampu melaksanakan tugas secara obyektif dan professional. Semoga amanah yang telah diberikan dapat dipertanggung jawabkan baik secara pribadi, pada masyarakat dan utamanya pada Allah SWT,”ucapnya.

Muliyadi juga menjelaskan, MTQ ini merupakan kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan dan melekat dalam kultur masyarakat dan bangsa. Namun jangan dianggap bahwa ini sebuah tradisi tanpa ada pesan dakwah Islam didalamnya. Bahkan tujuannya selain memberikan yang terbaik bagi daerah juga peningkatan minat generasi muda dalam membaca Al-qur’an serta akan menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya Al-qur’an.

Muliyadi mengharapkan, perhatian dari semua pihak, terutama Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengembangan kegiatan Tilawatil Quran, bahwa kualitas perhakiman, sistem penilaian dan pelaksanaan MTQ harus makin baik dari waktu ke waktu. Dengan tujuan ke depan diharapkan LPTQ mampu menggali potensinya.

“Karena saya yakin seluruh kecamatan yang ada di kabupaten ini memiliki potensi yang sama dalam hal kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius dalam kehidupan yang damai, berkeadilan dan sejahtera,” ujar Muliyadi

Diakhir sambutan, Muliyadi berpesan kepada para kafilah yang akan bertanding, semoga keikutsertaan dalam MTQ kali ini dapat membawa manfaat dan maslahat, tidak hanya bagi pribadi saja, tetapi juga masyarakat luas yang ada di Kabupaten Labuhanbatu .

“Kepada panitia penyelenggara, Dewan Hakim dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan penyelenggaraan seluruh rangkaian MTQ ditengah new normal covid-19 ini. Pertahankan terus semangat ini, mudah-mudahan pengorbanan tersebut akan menjadi amal saleh bagi kita dan mendapat barokah dari Allah SWT

Rangkaian acara dimaksud diisi dengan upacara pembukaan MTQ, dilanjutkan dengan pengibaran bendera LPTQ dan LASQI serta penyerahan biala bergilir LPTQ dan LASQI dari Camat Bilahulu kepada PJ.Bupati selanjutnya di serahkan kepada Camat Bilahbarat dan pengambilan sumpah para hakim dan juri.

Terlihat hadir mengikuti upacara pembukaan MTQ ke 50, PJ.Bupati Labuhanbatu Muliyadi Simatupang,S.Pi, M.Si, ketua TP.PKK Labuhanbatu Sutyar Ningsih S.Pi, Ketua DPRD Labuhanbatu Hj.Meika Riyanti Siregar,SH, Dandim 0209/lb Letkol Inf Asrul Kurniawan Harahap,SE, MTr, HAN, Kasat BINMAS Polres Labuhanbatu, AKP, Abdurrahman Manurung, Sekdakab Labuhanbatu Ir.Muhammad Yusuf Siagian, MMA, Kakankemenag Labuhanbatu Drs.Syafiruddin, Para Camat Se-kabupaten Labuhanbatu, Para Kades dan lurah se-kabupaten Labuhanbatu, dan para perwakilan Kafilah dari sembilan Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu. [ Red/Akt-01 ]

Aktual News

Bogor, Aktual News– Dalam rangka penanganan dan pengendalian Covid -19 Di Wilayah Kota Bogor pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan libur lebaran, Apel Sinergitas Mengabdi Kota Bogor Melawan Covid-19 tetap dilakukan, terlebih perayaan hari besar umat muslim ditahun ini masih bersamaan dengan Pandemi Global Covid-19 seperti tahun lalu.

Oleh karena itu, Forkopimda Kota Bogor terus melakukan pemantauan terkait Corona Virus Desease 19, dan melaksanakan Apel Sinergitas secara serentak di seluruh Kecamatan se Kota Bogor. Hal tersebut disampaikan oleh Danrem 061/SK Brigjen TNI Achmad Fauzi usai memimpin Apel Sinergitas 3 Pilar di Wilayah Tanah Sareal Kota Bogor, Rabu (19/5).

Danrem 061/SK dalam arahannya pada kegiatan yang dilaksanakan di Halaman parkir Yayasan Sekolah Al-Yasmin 2 di Jl.Cilebut Jembatan 1, RT 001/04 Kel.Sukaresmi Kec.Tanah Sareal Kota Bogor, menyampaikan bahwa kegiatan apel Sinergitas 3 Pilar yang sudah dilaksanakan selama 17 kali tersebut tetap harus dilakukan secara maksimal, walaupun jumlah pasien penderita Covid-19 tidak tetap, kadang naik dan kadang turun. Terlebih saat ini masih dalam suasana Idul Fitri, banyak orang yang memanfaatkannya untuk bersilaturahmi ataupun liburan, dan itulah yang kemudian dikhawatirkan akan penambahan jumlah penderita covid-19 di Bogor.

” Dapat dikatakan, bahwa saat ini pasien penderita Covid-19 mengalami kenaikan walaupun belum dapat dipastikan berapa persen jumlah kenaikan pasien Corona di wilayah Kota Bogor.” Ujar Ahmad Fauzi.

” Dengan kenaikan jumlah pasien penderita covid 19 kita harus tetap semangat membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah pandemi ini. karena kita tahu bahwa masyarakat ada yang mengerti dan paham terkait wabah covid-19 dan mereka yang mengerti tersebut mau melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, namun ada juga yang tidak mau melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan walaupun menjaga kesehatan adalah salah satu hal yang penting untuk seluruh warga masyarakat apalagi di tengah bencana wabah pandemi global.” Ungkapnya lagi.

Dan kemudian Danrem melanjutkan bahwa Paskah Hari Raya Idul Fitri telah terjadi cluster terbaru, yaitu itu banyak terjadi di tempat wisata saat lebaran contohnya di Kebun Raya Bogor ataupun di Puncak oleh karena itu Forkopimda Kota Bogor terpaksa menutup Kebun Raya Bogor dan tempat wisata lainnya. Hal tersebut tentunya untuk mencegah penyebaran covid-19 di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya.

” Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras tiga pilar selama ini dalam menegakkan pencegahan covid-19 di masyarakat.” Pungkasnya.

Usai melaksanakan apel tiga pilar Danrem 061/Sk menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada ketua Yayasan Al Yasmin 2 dan selanjutnya Danrem melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi salah satu warga yang berada di tanah sareal, kunjungan tersebut yaitu untuk memberi dukungan kepada warga tersebut yang terpapar Covid19, Ia berharap kepada warga tersebut untuk tetap semangat dalam menjalani cobaan serta optimis untuk bisa sembuh dan Selain itu Danrem juga meminta kepada pasien covid-19 yang sedang melaksanakan isolasi Mandiri tersebut untuk banyak berolahraga mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang bergizi serta banyak berdoa.

Turut hadir dalam kegiatan apel tiga pilar tersebut yaitu Sahib Khan, S.STP.,M.PA (Camat Tanah Sareal Kota Bogor), Kapten Inf Heru Susilo (Danramil Tanah Sareal), Kompol Indrianingtyas ,SH (Kapolsek Tanah Sareal), serta para Lurah Se – Kec Tanah Sareal Kota Bogor. Sedangkan Unsur Yang Terlibat Dalam Apel yaitu Koramil 06 Tanah sareal, Polsek Tanah Sareal, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Tanah Sareal, Kasipem Trantib Se – Kec. Tanah Sareal dan juga Sat Pol PP. [ Red/Akt-01 ]

Aktual News

Sumber: Penrem 061/SK

Jakarta, Aktual News – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menekankan pentingnya pemerintah pusat untuk mendengarkan aspirasi para honorer khususnya guru honorer yang telah banyak berjasa bagi negara.

Hal ini disampaikan Fachrul Razi saat mendampingi ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattaliti menerima sejumlah perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35+), Senin (17/5/2021).

Mendengar pengaduan tersebut. Senator Fachrul Razi yabg juga inisiator Pansus Honorer DPD RI menilai polemik guru honorer sudah berlangsung lama dan belum mendapatkan solusi yang baik bagi para guru honorer.

“3 triliun untuk pengangkatan guru honorer menjadi PNS tidaklah membuat negara bangkrut, apalagi jika dibandingkan dengan jasa para guru yang telah banyak berkorban demi memajukan generasi bangsa”. Ucap Fachrul Razi

Kami di DPD melalui sidang paripurna DPD RI 6 Mei 2021 lalu juga telah membentuk Pansus Guru Honorer. Diharapkan nantinya kita akan segera menemukan jalan keluar untuk kesejahteraan para guru honorer.

Menurut Fachrul Razi yang juga senator asal Aceh mengatakan bahwa guru maupun tenaga kependidikan honorer telah berjasa besar bagi negara dalam mencetak dan mendidik anak-anak bangsa, namun belum mendapatkan perhatiaan serius dari pemerintah.

“Gaji kami hanya Rp 450 ribu dan dibayarkan 3 bulan sekali. Pengabdian seperti itu kok tidak dilihat oleh pemerintah. Kita ingin ada perhatian lebih dari pemerintah mengenai penghasilan yang layak ini. Sekaligus kita berharap bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil,” kata Lina salah satu perwakilan guru honorer dari Garut.

Ia menyoroti tidak adanya formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru dan malah diganti dengan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akibatnya, para guru honorer di atas usia 35 tahun harus bersaing lagi dengan guru-guru usia muda.

“Kemudian negara bilang Indonesia darurat guru. Ternyata pendidik yang sudah mengabdi belasan tahun tidak dipakai. Padahal kami juga Sarjana, punya kualifikasi dan jam terbang tinggi,” ujarnya.

“Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib para guru honorer, terlebih di masa pandemi saat ini. Membiarkan Honor 300-400ribu yang dibayarkan per tiga bulan kepada para guru honorer suatu bentuk pembiaran, dan itu tidak boleh terus terjadi di negara kita”. Tutup Fachrul Razi. [ Red/Akt-01 ]

Aktual News

Jakarta, Aktual News– Ketua Komite 1 DPD-RI Fachrul Razi MIP mengapresiasi capaian 100 hari program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah berjalan dengan baik semenjak ia dilantik menjadi Kapolri Januari lalu menggantikan Jenderal Purnawirawan Idham Aziz.

Senator asal Aceh tersebut mengatakan bahwa pencapaian dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu dapat tercapai karena ia mengedepankan upaya keadilan restorative justice yang merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan sering pula melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Konsep pendekatan seperti ini menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri ujar Fachrul Razi melalui siaran persnya. (19/05/2021)

“Pendekatan restorative justice merupakan sebuah terobosan cemerlang yang dilakukan oleh Kapolri dalam 100 hari program prioritasnya, dari data yang saya terima terdapat setidaknya 1.864 kasus yang telah ditangani dengan menggunakan pendekatan tersebut dan hasilnya sangat baik dalam masyarakat” Jelas Fachrul Razi.

Ia mengatakan bahwa kinerja yang telah dicapai oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus diapresiasi oleh seluruh komponen karena itu merupakan program presisi Kapolri yaitu prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan dengan pendekatan-pendekatan yang humanis.

Fachrul Razi menuturkan bahwa terdapat 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo antara lain yaitu penataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era police 4.0, perubahan teknologi kepolisian modern di era police 4.0, pemantapan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kinerja penegakan hukum, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, menjamin keamanan program prioritas nasional, penguatan penanganan konflik sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan, penguatan fungsi pengawasan, dan pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public complaint).

Komite 1 DPD RI yang menjadi mitra Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan berharap kepada seluruh elemen masyarakat harus lebih aktif dalam mengambil peran bagian untuk menyukseskan program Presisi dari Kapolri, Kapolri beserta jajaran sangat membutuhkan kerjasama serta dukungan dari masyarakat.

“Sebagai masyarakat kita semua harus ikut andil dalam menyukseskan program dan pencapaian Kapolri sesuai porsi kita masing-masing contohnya seperti saat berlalu lintas agar terbangun kesadaran untuk tidak melanggar aturan lalu lintas karena saat ini rata-rata sudah terpasang kamera pengawas di jalanan, itu merupakan salah satu cara mengubah perilaku masyarsakat tanpa harus adanya penekanan serta tindakan langsung di lapangan karena semuanya telah memakai sistem Elektronik. Jelas Fachrul Razi. [ Red/Akt-01 ]

Aktual News

Tigaraksa,Aktual News–Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang proyek pembangunan normalisasi sungai atau peningkatan saluran pembuangan dan sarana air bersih tanpa adanya papan informasi anggaran, sehingga patut diduga ada unsur kepentingan pasalnya setiap proyek pembangunan harus dan wajib mencantumkan papan proyek.

Dimana aturan dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN), di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan, Pemerintah dalam menjalankan program kerjanya dimulai dari perencanaan pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek dan aturan tersebut sudah jelas tertera dalam Undang-Undang No,14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP),selain UU KIP, ada beberapa peraturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Dengan tidak adanya papan nama atau papan informasi anggaran patut diduga “ada apa dan kenapa”, perlunya papan nama atau papan anggaran untuk diketahui oleh masyarakat sebab setiap warga negara atau masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi setiap pembangunan di daerahnya hal tersebut mengacu dibawah papan proyek atau papan anggaran jelas tertulis, pembangunan atau proyek ini dibiayai dari pajak yang anda bayar, selogan tersebut jangan sampai menjadi kebalikannya.

Hal aneh jika pihak dinas terkait tidak mengetahui jika proyek tersebut tidak ada papan anggarannya pasalnya setiap pembangunan pasti ada pejabat lapangannya hal tersebut menjadi pertanyaan besar dan diduga kuat adanya kongkalikong dan proyek pembangunan tersebut patut disebut proyek siluman.
[ Red/Akt-26/Har ]

Aktual News