Bogor, Aktual News Sebagai bentuk kepedulian Danrem 061/SK Brigjen TNI Achmad Fauzi S.I.P.,M.M. Kepada warga masyarakat yang tingkat perekonomiannya dibawah rata-rata, Danrem aktif melaksakanan kegiatan Jum’at berkah yang mana dalam setiap pelaksanaan kegiatan tersebut, Danrem selalu turun langsung memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tidak mampu, bahkan Ia juga berinteraksi dengan warga masyarakat. Dan selain kepada warga tidak mampu/dhuafa, Danrem juga melakukan hal yang sama kepada kaum difabel, ODGJ, anak-anak korban HIV dan juga kepada para anak yatim piatu. Seperti yang dilakukannya pada hari ini, Jum’at (6/8), kegiatan Jum’at berkah ini adalah kegiatan yang telah dilaksanakannya untuk yang ke 27 kali.

Hari ini, Danrem mengunjungi wilayah Bogor Barat, tepatnya di halaman parkir Kp.Tambakan RT 002/05 Kelurahan Situ Gede Kec. Bogor Barat dan dan juga di Kafe Sisi Barat Jl.Batu Hulung 2, Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat. Dalam kunjungannya tersebut, seperti biasanya Danrem memberikan himbauan kepada warga masyarakat agar untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, serta mengajak warganya untuk ikut melaksanakan vaksinasi, dikarenakan hal tersebut untuk mencegah penularan Covid-19 dan sekaligus memutus rantai penyebaran Corona Virus Desease 19.

” Kita harus sama-sama mendukung program pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemik global covid-19 ini, yang mana agar Indonesia bisa segera kembali pulih seperti sebelumnya, dan perekonomian pun menjadi lebih baik lagi.” Ujar Danrem dihadapan para undangan.

Selain itu Danrem juga memberikan dukungan moril kepada para anak yatim piatu untuk Selalu rajin belajar dan beribadah, serta patuh pada setiap arahan dari guru atau pembimbing disekolah, apa yang disampaikannya adalah bentuk cinta kasihnya kepada anak-anak yatim. Ia berharap agar para anak yatim-piatu dapat menggapai cita-cita yang diinginkan.

Dan selain bersilaturahmi, Danrem juga memberikan bantuan sembako kepada kaum Dhuafa, Disabilitas, ODGJ dan untuk para anak yatim piatu. Yang jumlah bantuannya tersebut secara keseluruhan yaitu sebanyak 300 paket dan juga santunan tali asih untuk anak-anak yatim piatu serta 12.000 pc masker. Dengan rinciannya yaitu 150 paket bantuan sembako dan santunan tali asih untuk diwilayah Kelurahan Situ Gede Kec. Bogor Barat dan 150 paket bantuan sembako serta santunan tali asih untuk di Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat.

Sedangkan untuk secara keseluruhan total bantuan dari komandan Korem 061 Suryakancana yang sudah didistribusikan hingga tanggal 6 Agustus 2021 adalah paket sembako sebanyak 8.630 paket, kemudian 6500 (amplop) santunan untuk anak yatim, masker sebanyak 712.000 pc, APD sebanyak 524 stel, serta tabung oksigen sebanyak 70 tabung dengan ukuran 6m².

Turut hadir mendampingi Danrem pada kegiatan Jum’at berkah tersebut yaitu Pabintal Rem 061/SK, Danramil 0604/ Bogor Barat, Camat Bogor Barat, Kanit Binmas Polsek Bogor Barat, Lurah Situgede, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, para toga dan Tomas serta Ketua LPM. [Red/Akt-23/KangOcis]

 

Aktual News

Sumber: Penrem 061/SK

Musi Banyuasi, Aktual News Komando Hidupkan Aspirasi Masyarakat (HAM) Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melakukan silaturahmi ke Polsek Lalan. Hal itu dilakukan dalan upaya menjaga silaturahmi dan sinergitas antara Komando HAM dan pihak Kepolisian, Jum’at (6/8/2021).

Hadirnya Organisasi yang didirikan di Desa Bandar Agung, Kecamatan Lalan itu disambut baik oleh pihak Polsek Lalan.

“Melakukan silaturahmi keberadaan (Ormas Komando HAM),” ujar Wasmak Ketua Komando HAM Lalan.

Dalam arahan, Kapolsek Lalan, Nazarudin melalui anggotanya, Jhoni menyampaikan agar organisasi Komando HAM dapat menjadi ormas yang benar dirasakan manfaatnya ditengah masyarakat.

“Maka hal yang perlu dijaga adalah menjaga hubungan baik antara tokoh masarkat dan masyarkat yang ada di Kecamatan Lalan, jadilah contoh yang dapat mengayomi masyarakat Lalan,” ujarnya dengan ramah.

Lebih lanjut, pihak Polsek Lalan juga berharap agar Komando HAM kedepannya menjadi mitra baik dan dapat bekerjasama antar organisasi dan pihak Kepolisian.

“Saya berharap, Ormas Komando HAM menjadi Mitra Terbaik Kepolisian, dalam menjaga Kamtibmas,” pungkasnya. [Red/Akt-44/AS]

 

Aktual News

NUSANTRAEXPRESS, SURABAYA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan tanggapannya terhadap tarung bebas jalanan di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut LaNyalla, anak-anak muda yang terlibat dalam tarung bebas itu harus mendapatkan ruang kreativitas.

Dijelaskannya, ruang kreativitas bisa membuat tindakan dan semangat anak-anak muda menjadi sesuatu yang lebih positif.

“Ada saatnya kita harus melihat dari sisi semangat dan potensi anak-anak muda itu, bukan dari melulu soal kenakalannya,” tutur LaNyalla di sela masa reses di Jawa Timur, Jumat (6/8/2021).

LaNyalla dengan tegas menyatakan tarung bebas jalanan adalah tindakan tak terpuji, mengganggu ketertiban umum, dan berimplikasi hukum.

Di sisi lain, mereka punya semangat tinggi, memiliki hobi, minat dan potensi dalam bidang olahraga bela diri.

“Sebenarnya anak-anak muda ini memiliki energi besar dan berbagai macam potensi, namun seringkali keadaan lingkungan keluarga dan sosialnya kurang mendukung. Atau mungkin juga minimnya fasilitas untuk menyalurkan bakat dan minat, makanya menjadi salah jalan,” ujar LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah daerah menangkap fenomena ini dengan baik. Semangat dan minat anak-anak muda itu harus diberikan wadah yang tepat dan positif.

“Pemda perlu membuka ruang kreativitas yang luas dan akses olahraga yang memadai untuk mereka. Selanjutnya jalankan program-program pembinaan dan lain-lain, siapa tahu nanti bisa membuahkan prestasi,” kata Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Ditambahkan LaNyalla, dalam menjalankan upaya itu perlu sinergi beberapa elemen masyarakat baik orang tua, sekolah, aparat kepolisian dan organisasi terkait agar para remaja memiliki ruang berekspresi yang wajar dan etis.

“Terkait proses hukum dari kepolisian, saya mendukung langkah tersebut. Namun yang lebih utama pendalaman mungkin kepada penyelenggara pertarungan itu, bukan pada petarungnya. Karena ini ada yang mengatur jadwal pertandingan dan penjualan tiket nonton. Itu yang perlu diungkap dan ditelusuri motifnya karena memancing remaja lain untuk datang, berkumpul dan melakukan kegiatan yang dapat membahayakan fisik,” tuturnya.

Seperti diketahui delapan anak muda, berusia di bawah 20 tahun, terlibat dalam pertarungan bebas jalanan (street fighting) layaknya pertarungan Ultimate Fighting Championship (UFC) di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka diamankan polisi dan terancam hukuman pidana selama 1 tahun penjara. (*)


NUSANTARAEXPRESS, BELU NTT -
Jajaran Pos Satgas Pengamanan Perbatasan RI - RDTL di wilayah Sektor Timur setiap hari Jumat melaksanakan program gotong royong bersama masyarakat binaan masing-masing pos seperti yang dilakukan dua pos Kipur III hari ini, Jumat (6/8/2021)

Telihat personel pos Fohululik dengan masyarakat Dusun Haulata Desa Lutharato
dan personel Pos Nananoe kompak bahu membahu bersama masyarakat Dusun Makokon Desa Nananoe bergotong mendirikan rumah adat desa setempat.

Komandan Kipur III Kapten Inf Lutfi Sulthoni mengatakan hari ini seluruh pos melaksanakan karya bakti dengan mengajak masyarakat sesuai dengan program Satgas dalam rangka membangkitkan kembali budaya gotong royong ditengah-tengah masyarakat.

Khusus untuk dua pos itu, kata Lutfi, fokus membantu masyarakat mendirikan rumah adat yang merupakan salah satu ciri dari masyarakat adat yang masih dijaga kelestariannya di NTT khususnya Belu.

Terpisah, Komandan Yonif 742/SWY Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro selaku Komandan Satgas Pamtas Sektor Timur di Mako Satgas Pamtas Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat mengapresiasi atas kelompok dan kebersamaan masyarakat dengan para Prajuritnya bergandengan tangan setiap hari Jumat menggelar gotong royong untuk kepentingan umum.

Dijelaskannya, gotong royong salah satu peninggalan nenek moyang bangsa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umum terutama terkait dengan pembangunan, kebersihan lingkungan dan lainnya.

Namun demikian, sambung Bayu Sigit, pihaknya juga siap memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan seperti yang dilakukan beberapa pos yang membantu warganya sedang membangun rumah.

Sedangkan Kepala Dusun Makokon Rubertha Rafu mengatakan proses pembangunan rumah adat tersebut sejak awal melibatkan personel pos Nananoe mulai pembuatan dasar hingga sekarang menaikan tiga tiang utama rumah adat.

"Setelah ini akan dilanjutkan dengan pemasangan atap yang diawali dengan acara adat," ujarnya.

Kadus Makokon juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan partisipasi personel Satgas yang kerap membantu setiap kegiatan masyarakat di dusunnya. *


NUANTARAEXPRESS, JAKARTA -
Kantor Perwakilan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Internasional di Libya telah secara resmi terdaftar di Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Libya. Penerimaan pendaftaran Kantor Perwakilan PPWI Internasional di negara ini ditandai dengan pemberian surat ‘Legal Licence for Libya PPWI Office’, semacam Surat Keterangan Terdaftar (SKT), oleh Kementerian tersebut kepada Kepala Perwakilan PPWI Libya, Dr. Faez Mohmad Monsour Alfarjani. Legal Licence for Libya PPWI Office tertanggal 7 Juli 2021 tersebut ditandatangani oleh Kepala Departemen Media Internasional Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Libya.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, kepada media ini, Jumat, 6 Agustus 2021. “Alhamdulillah, Puji Tuhan, Sekretariat Nasional PPWI telah menerima copian Legal Licence for Libya PPWI Office, semacam SKT di Indonesia, yang diterbitkan oleh Pemerintah Libya melalui Departemen Media Internasional Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Libya,” ungkap Lalengke yang mengaku sangat senang atas perkembangan baik ini.

Dengan terbitnya Legal Licence for Libya PPWI Office tersebut, tambah alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, PPWI Internasional Libya secara resmi diakui keberadaannya di negara itu. “Dengan diberikannya Legal Licence for Libya PPWI Office kepada perwakilan kita di sana, hal itu menandakan bahwa PPWI Internasional telah resmi dan diakui keberadaannya di negara Libya. Dan, ini merupakan Kantor Perwakilan PPWI yang pertama mendapatkan legal licence di luar negeri. Kita berharap kantor perwakilan PPWI di negara lainnya juga akan segera mendapatkan legalitas dari otoritas setempat,” beber Lalengke.

Ditanya tentang apa manfaat pembukaan Kantor Perwakilan PPWI Internasional di berbagai negara, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, itu menjawab singkat bahwa melalui pembukaan kantor di sejumlah negara PPWI memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan peradaban di tingkat global. “Minimal kita bisa membangun silahturahmi, persahabatan dan persaudaraan antar bangsa. Kita secara konseptual dan faktual mempunyai ‘saudara dekat’ di negara-negara tersebut yang tergabung dalam Keluarga Besar PPWI. Dengan terbentuknya jalinan persaudaraan itu, kita mempunyai peluang besar dalam mengembangkan banyak hal, termasuk kerjasama-kerjasama antar bangsa,” jelas alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang Abad-21 tahun 2000 ini penuh semangat.

Sebagaimana telah diberitakan oleh jaringan media yang tergabung dalam PPWI Media Group beberapa waktu lalu bahwa PPWI telah berhasil membuka Kantor Perwakilan PPWI Internasional di Lebanon dan Libya [1]. Hingga berita ini ditayangkan, PPWI juga sudah memiliki perwakilan di Chad, Iraq, Arab Saudi, dan Oman.

“Rekan-rekan Perwakilan PPWI kita di sana sedang mempersiapkan Kantor Perwakilan PPWI Internasional di negara masing-masing. Saya berharap Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di negara-negara tersebut dapat memanfaatkan jaringan PPWI Internasional ini untuk keperluan Kedubes dan Konsulat RI, misalnya untuk sosialisasi program, pengembangan kerjasama ekonomi, dan lainnya,” jelas Lalengke.

PPWI sebagai organisasi jurnalis warga yang awalnya hanya bersifat nasional Indonesia, kini telah merambah ke berbagai negara di hampir semua benua: Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Amerika Latin, dan Australia. Perkembangan itu tidak lepas dari kerja-keras Dewan Pengurus Nasional yang dimotori oleh Koordinator PPWI Internasional, Dr. Abdul Rohman Daboussy, seorang ahli dan praktisi teknologi informasi, media, dan konsultan global marketing. Dalam waktu dekat, PPWI Internasional akan mengadakan konferensi virtual yang akan menghadirkan beberapa tokoh jurnalisme warga untuk berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang berbagai isu global, termasuk mengenai Covid-19 dan penanganannya di masing-masing negara peserta. (APL/Red)

Catatan:
[1] Setelah Lebanon, PPWI Buka Kantor Perwakilan di Libya; https://pewarta-indonesia.com/2021/07/setelah-lebanon-ppwi-buka-kantor-perwakilan-di-libya/


NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA -
Atlet Lifter Indonesia Nurul Akmal, mendapat perlakukan kurang menyenangkan setibanya di Tanah Air. Ia menjadi korban body shaming.

Dalam siaran langsung Instagram @timindonesiaofficial, Nurul yang menjadi atlet ketiga yang muncul dalam sesi penyambutan dan mengambil karangan bunga, mendapat celetukan yang kurang pantas dari salah satu oknum yang hadir pada acara tersebut.

"Yang paling kurus," ucap oknum tersebut.

Nurul Akmal saat dikonfirmasi mengaku tidak menyadari ada perlakukan body shaming kepadanya.

Kabar kurang sedap tersebut sampai ke Senator Fachrul Razi, kepada media, Kamis (5/7) Senator asal Aceh tersebut mengecam perilaku oknum yang melecehkan (Body Shaming) terhadap Pahlawan negara.

" Tindakan Body Shaming tidak dapat kita biarkan apalagi korban adalah atlet yang sedang mengharumkan bangsa dikancah olahraga sekelas Olimpiade, Pelaku harus diproses agar menjadi efek jera " jelasnya.

Senator Fachrul Razi menambahkan,
" Berhati-hatilah dalam mengomentari bentuk tubuh seseorang, termasuk di media sosial. Jika orang itu sakit hati, kamu bisa dilaporkan ke polisi dan terancam kurungan penjara maupun denda sesuai undang-undang body shaming " pungkasnya.

Tidak main-main, ternyata perbuatan body shaming atau penghinaan fisik di media sosial maupun ruang publik dapat dilaporkan ke kepolisian dan dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik/penghinaan (delik aduan) serta Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan.

Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 315 KUHP berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Body shaming adalah salah satu bentuk perundungan (bullying) yang dilakukan seseorang dengan mengkritik penampilan fisik orang lain. (**)


NUSANTARAEXPRESS, KUNINGAN -
Kegiatan sosialisasi rencana penebangan pohon oleh Perum Perhutani telah berlangsung pada Senin, 2 Agustus 2021, dihadiri warga dari 4 Desa di wilayah Kuningan Timur. Acara itu berlangsung kondusif tanpa adanya penolakan dari warga desa terkait rencana Perhutani tersebut.

Sosialisasi yang dilaksanakan di balai pertemuan Desa Cilimusari, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ini dihadiri Administratur (Adm) Perum Perhutani KPH Kuningan, Mamun Mulayadi, Bapeda Kabupaten Kuningan, Usep Sumirat, Camat Cilebak, Dedi Setiadi, Kapolsek Subang, dan Wakil Komandan Koramil Subang.

Selain itu, hadir pula kades Cilimusari Cahyana, Kades Lebakherang, Kades Citikur, R. Asep Saputra, dan Kades Sumberjaya Edi Hartono, serta tokoh masyarakat, LMDH dan sejumlah mahasiswa peduli lingkungan serta Dewan Pengawas Perum Perhutani.

Acara sosialisasi penebangan pohon di wilayah Kuningan Timur tersebut dimoderatori oleh Ketua KNPI Kuningan, Yusup Dandi, yang juga perwakilan aspirasi masyarakat. Sedangkan narasumber lebih dominan disampaikan Adm Perhutani Kuningan, Mamun Mulayadi,
dan Bapeda Kuningan, Usep Sumirat.

Dari pantauan pewarta media ini, sejumlah aspirasi disampaikan warga, khususnya terkait kekuatiran dampak lingkungan seperti longsor, legal standing, administrasi, kompensasi, dan tenaga kerja lokal.

Pada saat itu, tidak ada satupun warga Desa Cilumusari yang lingkunganya paling dekat pada lokasi penebangan pohon menyatakan keberatan atau menolak rencana penebangan pohon oleh Perum Perhutani. Lokasi penebangan lebih dari 1 kilo meter dari hunian penduduk.

Meski begitu, warga desa lainya seperti Lebakherang, Citikur dan Sumberjaya yang diyakini lebih jauh lagi jarak antara lokasi penebangan dengan pemukiman warga terkait, melalui kades masing-masing banyak menyampaikan aspirasinya.

Apa yang diaspirasikan, baik warga, kades, maupun KNPI, mendapat jawaban yang mendetail, jelas, dan terang-benderang oleh Bapeda Kabupaten Kuningan, terlebih Adm Perhutani Kuningan. Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disebabkan karena miskomunikasi atau disinformasi yang berkembang selama itu, terbantahkan dengan digelarnya sosialisasi penebangan pohon Perum Perhutani.

Ketua KNPI Kuningan, Yusuf, menyatakan setelah mendengarkan apa yang disampaikan Adm Perhutani sudah jelas, dan tidak merugikan masyarakat.

"Mungkin masyarakat belum banyak komunikasi dengan Perhutaini sehingga masyarakat kuatir. Karena kuatir efeknya bagaimana, itu awal yang saya serap dari masyarakat," ujar Yusup.

Namun, kata moderator yang juga mewakili aspirasi masyarakat, setelah mendapatkan penjelasan Adm Perhutani menyebutkan selama tidak bertentangan dengan administrasi dan ketentuan berlaku, masyarakat tidak menolak.

"Intinya, memang saya sebagai moderator menangkap segala sesuatu yang berkaitan dengan penebangan hutan sosial ini untuk kesejahteraan masyarakat juga. Ketika ini mempunyai keuntungan untuk masyarakat dan negara, tentuanya kami dan masyarakat tidak akan menolak. Yang penting semua sesuai dokumen dan administrasi," jelas Yusup yang memandang pasca penebangan kawasan tersebut bisa direncanakan menjadi obyek wisata alam.

Sementara Bapeda Kabupaten Kuningan, Usep Simirat, memahami keresahan masyarakat yang disebabkan terjadinya miskomunikasi saja. Menurutnya Pemda Kuningan tidak ada kepentingan dalam pengelolaan hutan lindung maupun sosial melainkan hanya menyerap aspirasi masyarakat dan memberi masukan dari sisi etis lingkungan.

"Ada hal-hal yang memang untuk dipahami kita semua, saya telah memahami kekuatiran bapak-bapak (warga). Termasuk masukan pimpinan kita semua, Bapak Bupati terkait dengan kekuatiran bapak-bapak sehingga saya komunikasi dengan Adm untuk sosialisasi ini," kata Usep.

Ia mengaku pihaknya telah melayangkan surat ke Perhutani atas dasar aspirasi masyarakat.

"Surat saya yang pernah dilayangkan ke Perhutani tidak melarang (menolak) rencana penebangan karena tidak ada secuilpun kewenangan Pemda dalam pengelolaaan hutan. Sifatnya Pemda hanya memberi masukan etis saja," ungkap Usep.

"Namun bahwa saya minta dalam hal ini kurang komunikasi yang barang kali kurang dilakukan. Sehingga kekuatiran-kekuatiran masyarakat supaya bisa didengar. Kalau untuk menolak, Pemda tidak bisa. Tapi kalau menunda dulu untuk komunikasi/sosialisasi, bisa. Karena ini semua pengelolaannya ada di atas. Sikap Pemda ya mangga kalau ini untuk kepentingan negara dan masyarakat," pungkasnya. [*]

Diberdayakan oleh Blogger.